Di Sulawesi Utara, 15 ormas adat Minahasa baru saja menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) via Bandara Manado demi menjaga kerukunan, namun uniknya tetap mempersilakan beliau menuju wilayah Bolmut asalkan lewat pintu masuk Bandara Gorontalo. Kerukunan yang dimaksud dikentalkan dalam moto “Sulut Sulit Di-Sulut.” Trik “lewat jalur samping” ini membuktikan bahwa di balik sebuah penolakan yang tampak tegas, sering kali ada celah kompromi pragmatis agar semua pihak tidak kehilangan muka. Nah, berbicara soal seni mengakali aturan penolakan demi sebuah kompromi, mari kita alihkan perhatian pada plot twist diplomasi kocak di tahun 2026 yang melibatkan Amerika Serikat dan China.
Presiden AS, Donald Trump, baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada pertengahan Mei 2026 lalu, bertemu Presiden Xi Jinping. Tentu saja, sebagai bos besar, Trump membawa gerombolan si beratnya, termasuk Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Nah, di sinilah letak masalahnya. Marco Rubio ini adalah “musuh bebuyutan” Beijing. Pada tahun 2020, saat masih menjadi Senator, Rubio dijatuhi sanksi oleh China sampai dua kali karena terlalu vokal mengkritik kebijakan Beijing soal Hong Kong dan isu minoritas Uighur di Xinjiang.
Secara aturan di atas kertas, orang yang kena sanksi dilarang keras menginjakkan kaki di tanah China. Tapi, masa iya China mau menolak delegasi VIP sekelas Menteri Luar Negeri AS yang datang bareng Presidennya? Bisa bubar jalan itu Summit!
Lalu, apa solusi dari pemerintah China? Apakah mereka mencabut sanksinya? Tentu tidak, itu menjatuhkan harga diri. Solusinya ternyata sangat out of the box. Mereka mengganti nama Marco Rubio yang di-banned menjadi Ma Ke Lu Biao (马尔科·鲁比奥) yang diizinkan masuk. Transliterasi sangat mirip, tapi pengucapan beda. Makna bahasa Mandarin dihasilkan dari perbedaan nada.
Ya, benar. Pemerintah dan media resmi China menggunakan jurus “otak-atik ejaan.” Ini adalah linguistic loophole alias akrobat onomastik. Jadi, secara teknis dan administratif, yang datang ke Beijing hari itu bukanlah Ma Ke Lu Biao yang terkena sanksi, melainkan seorang tamu terhormat bernama Ma Ke Lu Biao. Sanksi tetap aman, tamu tetap bisa makan malam.
Kalau kita membedah kekonyolan ini pakai pisau filsafat bahasa, mendiang filsuf Saul Kripke mungkin akan geleng-geleng kepala dari alam sana. Dalam bukunya yang legendaris, Naming and Necessity (1980), Kripke memperkenalkan konsep yang disebut Rigid Designator (Penanda Kaku).
Menurut Kripke, sebuah nama diri (proper name) itu sifatnya kaku dan mengikat. Sebuah nama akan selalu merujuk pada individu yang sama di seluruh “dunia yang mungkin” (possible worlds), terlepas dari deskripsi apa pun yang menempel pada orang tersebut. Bayangkan ada multiverse ala Marvel. Di satu semesta Marco Rubio jadi Menlu AS, di semesta lain mungkin dia jadi influencer media sosial atau penjual seblak. Tapi Kripke bilang, di semesta mana pun, entitas inti si Rubio ini tetaplah orang yang sama. Penamaan itu melekat ibarat lem super sejak dia diberi nama oleh orang tuanya.
Nah, manuver China nge-hack teori Kripke. Beijing bertingkah seakan-olah nama adalah sekadar atribut kosmetik yang bisa diganti-ganti menciptakan realitas baru. Dengan mengubah “Lu Biao” 1.0 menjadi “Lu Biao” 2.0, mereka berpura-pura bahwa entitas yang dilarang masuk itu tertinggal di Washington, dan yang datang ke Beijing adalah entitas yang benar-benar baru, fresh, dan bebas dosa politik. Padahal, merujuk pada Kripke, Marco Lu Baio manapun adalah Marco Rubio. Rantai historis dari orang yang datang ke Beijing itu ya berujung pada bapak-bapak yang sama yang mereka sanksi enam tahun lalu. Bahasa, dalam kasus ini, tidak lagi menunjuk sebuah realitas, melainkan cheat code memelintir realitas.
Kalau Kripke fokus ke bahasanya, sosiolog Erving Goffman pasti akan memberikan standing ovation karena kejadian ini adalah mahakarya seni peran. Lewat teori Dramaturgi-nya (The Presentation of Self in Everyday Life, 1956), Goffman bilang bahwa interaksi sosial manusia itu ibarat pertunjukan teater. Ada yang namanya front stage (panggung depan) tempat kita jaim, dan back stage (panggung belakang) tempat kita bisa tampil apa adanya.
Di front stage, setiap aktor harus menjaga image, melakukan face-saving (penyelamatan muka), dan bermain sesuai naskah yang disepakati. Bagi China, penontonnya adalah rakyat Tiongkok yang nasionalis dan komunitas internasional. Front stage-nya adalah citra sebagai negara adidaya yang tegas dan tidak akan tunduk pada Amerika. “Sanksi adalah sanksi! Marco Rubio dilarang masuk!” Begitulah naskah heroik panggung depannya.
Tapi mari kita intip back stage-nya. Di panggung belakang, realitasnya sangat pragmatis dan penuh kompromi. China butuh negosiasi ekonomi tingkat tinggi dengan pemerintahan Trump. Mereka butuh Menlu AS hadir di ruangan itu agar summit berjalan lancar. Jika mereka tiba-tiba mencabut sanksi Rubio, mereka akan di-bully habis-habisan oleh warganya sendiri karena dianggap lembek.
Maka, diciptakanlah sebuah “properti teater” baru bernama “Ma Ke Lu Biao” versi 2.0. Lewat trik ini, China berhasil melakukan impression management (manajemen kesan) tingkat dewa. Di panggung depan, mereka tetap terlihat garang karena sanksi atas nama “Rubio” tidak pernah dicabut. Namun di panggung belakang, negosiasi dengan “Lu Biao” berjalan lancar jaya sambil minum teh. Semua aktor di ruangan itu, Trump, Xi Jinping, dan Rubio sendiri, tahu persis sandiwara konyol apa yang sedang dimainkan, tapi mereka semua sepakat menahan geli dan tetap in character.
Kasus Marco Rubio 1.0 dan 2.0 membuktikan satu hal penting: dalam politik global maupun lokal, gengsi dan protokol lebih penting daripada logika publik. Ketika hukum internasional, sanksi diplomatik, atau penolakan ormas menemui jalan buntu, solusinya ternyata bukanlah adu jotos atau perdebatan panjang yang melelahkan. Terkadang, solusinya sesederhana menyuruh orang lewat pintu belakang, atau melakukan typo yang disengaja.
