Di banyak kota di dunia, orang sering melewati jalan, alun-alun, atau gedung publik tanpa memikirkan makna di balik nama tempat tersebut. Padahal nama-nama itu bukan sekadar petunjuk lokasi. Ia merupakan bagian dari lanskap simbolik yang membentuk memori kolektif masyarakat. Nama jalan, kota, atau bangunan publik sering kali dipilih secara sadar untuk merepresentasikan tokoh, peristiwa, atau nilai tertentu yang ingin diingat oleh masyarakat.
Para peneliti dalam kajian geografi budaya menyebut fenomena ini sebagai toponimi politik atau political toponymy, yaitu praktik penamaan tempat yang berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, dan identitas kolektif (Azaryahu, 1996; Rose-Redwood, Alderman, & Azaryahu, 2010). Dalam perspektif ini, ruang kota tidak hanya terdiri dari bangunan dan jalan. Ia juga dipenuhi oleh simbol-simbol yang mencerminkan sejarah dan relasi kekuasaan yang membentuknya.
Karena itu, perubahan nama jalan atau kota sering menjadi isu yang sensitif secara politik. Pergantian nama dapat mencerminkan perubahan rezim, perubahan ideologi negara, atau upaya masyarakat untuk menafsirkan ulang masa lalu. Dengan kata lain, ruang publik menjadi arena di mana sejarah ditulis, diperdebatkan, dan kadang-kadang dihapus melalui penamaan.
Penamaan sebagai Penulisan Sejarah di Ruang Kota
Nama jalan sering berfungsi sebagai bentuk monumen simbolik. Jika monumen berupa patung atau bangunan memperingati tokoh tertentu secara visual, maka nama jalan memperingatinya secara linguistik. Setiap kali seseorang menyebut nama jalan, ia secara tidak langsung mengulang ingatan tentang tokoh atau peristiwa yang diabadikan dalam nama tersebut.
Sejarawan Maoz Azaryahu menunjukkan bahwa penamaan jalan merupakan salah satu cara paling efektif bagi negara untuk menyebarkan narasi sejarah resmi (Azaryahu, 1996). Melalui nama jalan, negara dapat menentukan siapa yang dianggap sebagai pahlawan, peristiwa mana yang dianggap penting, dan nilai apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sebagai contoh, banyak kota di dunia memiliki jalan yang dinamai menurut tokoh nasional, pemimpin revolusi, atau peristiwa kemerdekaan. Penamaan semacam ini membentuk peta kota yang sekaligus menjadi peta simbolik dari sejarah nasional.
Perubahan Nama Setelah Revolusi atau Perubahan Rezim
Pergantian rezim politik sering diikuti oleh perubahan besar dalam nama jalan dan ruang publik. Hal ini terjadi karena setiap rezim biasanya ingin mengganti simbol-simbol lama dengan simbol yang mencerminkan ideologi baru.
Contoh yang sering dikaji dalam literatur adalah perubahan nama jalan setelah Revolusi Rusia 1917. Banyak jalan yang sebelumnya dinamai menurut tokoh kekaisaran diganti dengan nama tokoh revolusioner seperti Lenin, Marx, atau Engels. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan pergantian kekuasaan, tetapi juga upaya untuk membentuk identitas ideologis baru bagi masyarakat Soviet.
Hal serupa terjadi di banyak negara pasca-komunis di Eropa Timur setelah runtuhnya Uni Soviet. Banyak kota mengganti nama jalan yang terkait dengan komunisme dan mengembalikan nama-nama yang lebih netral atau historis.
Fenomena ini menunjukkan bahwa nama jalan dapat berubah seiring dengan perubahan narasi politik yang dominan.
Kasus di Indonesia
Di Indonesia, perubahan nama jalan juga sering mencerminkan dinamika politik dan sejarah nasional. Setelah kemerdekaan, banyak nama jalan kolonial diganti dengan nama tokoh perjuangan atau pahlawan nasional.
Contohnya dapat dilihat di Jakarta, di mana beberapa nama jalan kolonial diubah menjadi nama tokoh nasional seperti:
- Jalan Diponegoro
- Jalan Imam Bonjol
- Jalan Ahmad Yani
- Jalan Gatot Subroto
Penamaan ini tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan kepada tokoh-tokoh tersebut, tetapi juga sebagai cara untuk menanamkan memori perjuangan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Di banyak kota lain di Indonesia, praktik serupa juga terjadi. Nama jalan sering digunakan untuk mengingat tokoh lokal, ulama, atau pahlawan daerah yang memiliki peran penting dalam sejarah wilayah tersebut.
Kontroversi Penamaan Ruang Publik
Karena berkaitan dengan memori dan identitas kolektif, penamaan ruang publik sering menimbulkan kontroversi. Perdebatan biasanya muncul ketika suatu nama dianggap mewakili nilai atau sejarah yang dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.
Di berbagai negara, muncul gerakan untuk mengganti nama jalan yang dianggap berkaitan dengan kolonialisme, rasisme, atau rezim represif. Perdebatan ini menunjukkan bahwa memori sejarah tidak pernah benar-benar stabil. Ia selalu dinegosiasikan ulang oleh generasi yang berbeda.
Dalam kajian geografi politik, fenomena ini disebut sebagai memory politics, yaitu perebutan makna tentang masa lalu melalui simbol-simbol di ruang publik (Rose-Redwood et al., 2010).
Ruang Kota sebagai Teks Sosial
Banyak peneliti melihat kota sebagai semacam teks sosial yang dapat dibaca. Nama jalan, monumen, dan bangunan publik membentuk narasi tertentu tentang sejarah dan identitas kota tersebut.
Ketika seseorang berjalan melalui kota, ia sebenarnya sedang berjalan melalui lapisan-lapisan sejarah yang tercermin dalam nama-nama tempat. Setiap nama membawa cerita tertentu—tentang tokoh, peristiwa, atau ideologi yang pernah berpengaruh.
Namun seperti teks lainnya, narasi ini dapat diubah. Pergantian nama jalan menunjukkan bahwa kota bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang interpretasi sejarah.
Penamaan dan Identitas Kota
Selain berkaitan dengan sejarah nasional, penamaan juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas kota. Banyak kota menggunakan nama jalan atau kawasan tertentu untuk menonjolkan karakter budaya mereka.
Sebagai contoh, beberapa kota memiliki kawasan dengan nama yang mencerminkan fungsi atau sejarah tertentu, seperti kawasan perdagangan, kawasan budaya, atau kawasan pendidikan. Nama-nama ini membantu membangun citra kota dan mempengaruhi cara orang memandang tempat tersebut.
Dalam konteks ini, penamaan juga berkaitan dengan strategi branding kota dan pariwisata.
Penutup: Ruang Publik sebagai Arena Politik Simbolik
Nama jalan dan kota mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan bagian penting dari politik simbolik dalam masyarakat. Melalui penamaan, negara dan masyarakat menentukan siapa yang layak dikenang dan nilai apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.
Perubahan nama jalan menunjukkan bahwa ruang publik bukanlah ruang yang netral. Ia merupakan arena di mana sejarah, identitas, dan kekuasaan terus dinegosiasikan.
Dengan memahami politik penamaan ruang publik, kita dapat melihat bahwa kota bukan hanya kumpulan bangunan dan jalan. Ia juga merupakan arsip hidup dari sejarah dan memori kolektif masyarakat.
Bibliografi
Azaryahu, M. (1996). The Power of Commemorative Street Names. Environment and Planning D: Society and Space, 14(3), 311–330.
Rose-Redwood, R., Alderman, D., & Azaryahu, M. (2010). Geographies of Toponymic Inscription: New Directions in Critical Place-Name Studies. Progress in Human Geography, 34(4), 453–470.
Berg, L., & Vuolteenaho, J. (2009). Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. Farnham: Ashgate.
Light, D. (2004). Street Names in Bucharest, 1990–1997: Exploring the Modern Historical Geographies of Post-Socialist Change. Journal of Historical Geography, 30(1), 154–172.
