Museum La Galigo: Ganti Nama, Move On dari Kolonialisme?

Pernahkah Anda, saking kebelet move on dari mantan, kamu ganti nama kontaknya di HP jadi “Tukang Sedot WC” atau “Jangan Diangkat”? Harapannya biar cepat lupa, tapi nyatanya tiap nomor itu missed call, jantung tetap deg-degan nggak karuan. Nah, negeri ini ternyata masih sama terjebak di masa lalu dalam urusan sejarah.

Saya baru baca tulisan sangat menarik karya Ajeng Ayu Arainikasih, berjudul “Decolonising a colonial fort? The case of Fort Rotterdam, Makassar,” bagian dari antologi, Rethinking Histories of Indonesia: Experiencing, Resisting and Renegotiating Coloniality (ANU Press, 2025), disunting oleh Sadiah Boonstra, Bronwyn Anne Beech Jones, Katharine McGregor, Ken Setiawan, dan Abdul Wahid. Tentang kisah pergantian nama Fort Rotterdam di Makassar, khususnya nama Celebes Museum dalam kompleks benteng itu, jadi Museum La Galigo. Ternyata ganti nama tempat bersejarah yang tadinya nama kolonial, diganti nama lokal atau nasional, nggak otomatis bikin kita merdeka dari bayang-bayang masa lalu. Dekolonialisasi tak berarti dekolonialitas, seperti pandangan teoritik Aníbal Quijano.

Dulu di sebelum era kolonialisme Belanda, benteng kebanggaan di Sulawesi Selatan itu bernama Benteng Ujung Pandang. Dibangun Sultan Gowa tahun 1545. Tapi, begitu Cornelis Speelman dari VOC berhasil merebutnya di abad 17, dia langsung ganti namanya jadi Fort Rotterdam. Kenapa? Biar dia ingat kampung halamannya. Saya sudah bahas soal ini dari pandangan Ben Anderson (https://naming.id/2026/03/29/yerusalem-di-tanah-jawa-franchise-atau-rebranding/). Dalam teori toponimi, ini disebut kekerasan epistemik. Kasarnya, penjajahan jalur halus. Belanda mau menghapus memori warga lokal dan menancapkan klaim kepemilikan.

Setelah merdeka, kita sibuk mengganti nama-nama jalan dan gedung berbau Belanda kembali ke nama lokal. Proses ini disebut Dekolonisasi, mengusir penjajah secara fisik dan administratif. Orde Baru tahun 1970an mengganti Fort Rotterdam kembali menjadi Benteng Ujung Pandang, dan tak lama juga mengganti nama Makassar menjadi Ujung Pandang. Penamaan ulang Makassar terjadi karena Ujung Pandang lebih netral tanpa merujuk pada nama dari etnik tertentu di Sulawesi Selatan. Namun nama Makassar kembali berjaya pasca Orde Baru di tahun 1999, sebagai manifestasi otonomi daerah.

Dalam membaca pergeseran melalui dekolonisasi, para pakar mengenalkan konsep yang lebih advanced, yaitu Dekolonialitas. Pertama-tama dikembangkan oleh sosiolog Peru, Aníbal Quijano. Bedanya apa? Kalau dekolonisasi itu ibarat ganti nama kontak mantan di HP, dekolonialitas itu proses kamu pergi ke psikolog, menyembuhkan trauma, dan membuang mindset inferior gara-gara hubungan toksik itu. Dekolonialitas menuntut kita membongkar “matriks kekuasaan kolonial” yang masih nempel di cara kita berpikir, meski Belandanya udah lama pulang kampung.

Nah, menurut Arainikasih, ini menunjukkan gagalnya dekolonialitas di kompleks benteng tersebut. Di sana ada museum yang zaman kolonial bernama Celebes Museum. Pasca-kemerdekaan, tahun 1970an namanya diganti jadi Museum La Galigo, diambil dari epik mitologi lokal Bugis yang sudah mendunia. Kelihatannya sih udah merdeka banget, kan? Tapi tunggu dulu. Menurut riset ini, isi, narasi, dan cara museum itu memamerkan barang-barangnya ternyata masih pakai kacamata etnografi ala penjajah. Mereka masih memajang budaya lokal sebagai “objek eksotis” masa lalu, persis seperti cara Belanda melihat leluhur kita. Koq bisa? Salah satu alasannya adalah sistem sentralisasi yang ditinggalkan Orde Baru mematikan imajinasi administrasi lokal.

Ibarat telepon pintar, casing-nya udah pakai motif tenun lokal, tapi OS-nya masih pakai sistem operasi VOC. OSnya tidak update. Contohnya, kurator museum masih menggunakan istilah “Pribumi” dan “Non-Pribumi” waktu menjelaskan kawasan Pecinan di Makassar. Padahal, kategori itu warisan kolonial Belanda (Vreemde Oosterlingen) yang sengaja diciptakan mengontrol populasi. Juga peniadaan keberadaan tentara KNIL, karena dianggap tak cocok dengan narasi sejarah nasional dan lokal, maupun absennya warga biasa sebagai aktor sejarah. Ini yang disebut coloniality of knowledge (kolonialitas pengetahuan). Nama museum sudah diganti, tapi jero-annya kita melanggengkan cara Belanda mengotak-ngotakkan manusia. Kita tanpa sadar masih menjajah diri kita sendiri dalam selubung bahasa kita.

Wawasan dekolonialitas ini mengajarkan satu hal penting: merdeka itu bukan sekadar urusan ganti papan nama. Mengganti nama tempat sejarah tanpa mengubah cara pandang kita itu hanyalah perubahan kosmetik belaka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *