Di berbagai ruang global—bandara, formulir visa, hingga platform digital—orang Indonesia sering berhadapan dengan pertanyaan yang tampak sederhana: apa nama belakang Anda? Pertanyaan ini tidak selalu mudah dijawab. Bagi banyak orang, tidak ada “nama belakang” dalam pengertian yang dimaksud oleh sistem global. Yang ada hanyalah nama—kadang satu kata, kadang rangkaian kata—tanpa struktur genealogis yang tetap.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis atau administratif. Ia mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara masyarakat memahami identitas. Jika di banyak belahan dunia nama keluarga menjadi fondasi identitas sosial, maka di Indonesia—terutama dalam tradisi Jawa—identitas justru dibangun melalui relasi sosial yang hidup, bukan melalui sistem penamaan yang kaku. Dengan kata lain, ketiadaan nama keluarga bukanlah kekurangan, melainkan bagian dari cara pandang yang berbeda tentang diri dan masyarakat.
Tradisi Penamaan yang Cair dan Relasional
Dalam banyak masyarakat Barat, nama keluarga berfungsi sebagai penanda genealogis yang stabil, menghubungkan individu dengan garis keturunan yang dapat dilacak lintas generasi (Hanks, 2003). Sistem ini berkembang seiring dengan kebutuhan administratif dan sosial untuk mengidentifikasi individu secara konsisten. Nama keluarga menjadi semacam “arsip sosial” yang melekat pada seseorang sejak lahir.
Namun dalam konteks Indonesia, khususnya Jawa, struktur semacam ini tidak menjadi kebutuhan utama. Clifford Geertz menunjukkan bahwa dalam masyarakat Jawa, identitas personal tidak terutama ditentukan oleh garis keturunan formal, melainkan oleh posisi seseorang dalam jaringan sosial yang lebih luas dan dinamis (Geertz, 1960). Nama tidak selalu diwariskan sebagai penanda keluarga, tetapi sering kali menjadi ekspresi harapan, pengalaman, atau bahkan perubahan hidup. Seseorang dapat memiliki nama tunggal, mengganti nama, atau menggunakan nama yang berbeda dalam konteks yang berbeda tanpa kehilangan legitimasi sosialnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa identitas dalam masyarakat semacam ini bersifat relasional. Orang dikenali melalui hubungan sosial—siapa orang tuanya, dari mana asalnya, bagaimana posisinya dalam komunitas—tanpa perlu dilembagakan dalam bentuk nama keluarga yang tetap. Dalam kerangka antropologis, sistem ini tidak kurang kompleks dibandingkan sistem nama keluarga; ia hanya bekerja dengan logika yang berbeda (Alford, 1988).
Meski demikian, penting untuk diingat bahwa Indonesia tidak homogen. Di beberapa kelompok etnis seperti Batak, sistem marga justru menjadi inti dari struktur sosial. Nama seperti Siregar, Simanjuntak, atau Nasution bukan sekadar penanda identitas, tetapi juga menentukan aturan perkawinan, solidaritas kelompok, dan posisi dalam masyarakat (Vergouwen, 1964). Di wilayah lain seperti Minahasa dan Ambon, penggunaan nama keluarga juga berkembang kuat, sebagian dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan tradisi Kristen. Keragaman ini menunjukkan bahwa ketiadaan nama keluarga di Indonesia bukanlah fenomena universal, melainkan karakter dominan dalam beberapa tradisi tertentu.
Negara Modern, Sistem Global, dan Negosiasi Identitas
Masalah mulai muncul ketika sistem penamaan lokal bertemu dengan tuntutan negara modern dan sistem global. Negara, sebagaimana dijelaskan James C. Scott, memiliki kecenderungan untuk “membaca” masyarakat melalui kategori-kategori yang seragam dan terstandarisasi (Scott, 1998). Nama keluarga menjadi salah satu alat penting dalam proses ini, karena memungkinkan identifikasi individu secara konsisten dalam sistem administrasi seperti pajak, sensus, dan hukum.
Dalam konteks global, standar ini semakin menguat. Sistem internasional—dari paspor hingga database digital—mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki struktur nama yang terdiri dari given name dan family name. Bagi masyarakat yang tidak memiliki tradisi ini, konsekuensinya adalah kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Orang Indonesia mulai “menciptakan” nama keluarga secara administratif: menggunakan nama ayah sebagai nama belakang, mengulang bagian tertentu dari nama, atau bahkan membangun struktur baru yang sebelumnya tidak ada dalam tradisi mereka.
Proses ini tidak netral. Ia menunjukkan bahwa nama bukan hanya ekspresi budaya, tetapi juga hasil interaksi dengan kekuasaan—baik dalam bentuk negara maupun sistem global. Apa yang sebelumnya tidak dianggap penting dalam konteks lokal, menjadi wajib dalam konteks internasional. Nama, dalam hal ini, menjadi titik temu antara identitas kultural dan tuntutan administratif.
Di era digital, tekanan ini semakin kuat. Sistem teknologi informasi membutuhkan data yang terstruktur dan konsisten. Nama tunggal sering kali dianggap “tidak valid” oleh algoritma, sehingga memaksa individu untuk menyesuaikan identitasnya agar dapat diakui oleh sistem. Dalam situasi ini, nama keluarga tidak lagi sekadar warisan atau pilihan budaya, tetapi menjadi syarat partisipasi dalam dunia modern.
Namun, di balik semua itu, ketiadaan nama keluarga juga membuka ruang refleksi. Ia mengingatkan bahwa identitas tidak selalu harus dibekukan dalam satu bentuk yang tetap. Dalam masyarakat yang tidak bergantung pada nama keluarga, identitas dapat lebih lentur, lebih kontekstual, dan lebih terbuka terhadap perubahan. Ketegangan antara kelenturan ini dan tuntutan sistem global menciptakan ruang negosiasi yang terus berlangsung hingga hari ini.
Bibliografi
- Alford, R. D. (1988). Naming and Identity: A Cross-Cultural Study of Personal Naming Practices. Yale University Press.
- Geertz, C. (1960). The Religion of Java. University of Chicago Press.
- Hanks, P. (2003). Dictionary of American Family Names. Oxford University Press.
- Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.
- Vergouwen, J. C. (1964). The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra. Springer.
