Gile bener!
Coba bayangkan kita jalan-jalan ke Monumen Jogja Balik Maning (Monjali). Pas sampai di sana, plang namanya bukan lagi Monjali, tapi CEO M** yang sedang berkuasa saat ini. Rasanya seolah-olah negara ini baru saja diakuisisi dan diubah jadi usaha oligarki berjamaah?
Kedengarannya seperti jalan cerita film fiksi absurd. Tapi, inilah yang terang-terangan dipertontonkan Donald Trump di Amerika Serikat.
Amerika Serikat mengalami fenomena yang disebut Trumpification. Coba Gugling deh. Intinya: ruang publik, gedung bersejarah, sampai program penting negara “dibajak” dan ditempeli merek dagang “Trump.” Coba deh lihat daftar manuver terbarunya yang bikin geleng-geleng kepala:
- Gedung pusat seni dan budaya kebanggaan AS, John F. Kennedy (JFK) Center, tiba-tiba diganti namanya jadi “Trump-Kennedy Center.”
- Angkatan Laut AS disuruh bikin kapal perang raksasa baru yang wajib diberi nama Kapal Kelas Trump (Trump-class battleships).
- Tiket masuk Taman Nasional AS yang biasanya memajang foto pemandangan alam yang indah sekarang diganti dengan wajah Trump.
- Sampai program diskon obat dan tabungan anak pun dilabeli TrumpRx dan Trump Accounts.
Wah, lihat manuver seperti ini, Fir’aun saja insecure. Mungkin kita berpikir, “Wah, narsis tingkat dewa nih orang!” Betul. Tapi kalau kita bedah dari kacamata politik, ini bukan sekadar urusan narsis. Ini adalah taktik penguasaan.
Nietzsche, sang filsuf kumis tebal dengan nama yang nyaris konsonan semua, pernah bilang: “Hak istimewa penguasa memberi nama itu begitu besar, sampai-sampai kita bisa menyimpulkan, bahasa itu sendiri awalnya diciptakan sebagai alat pamer kekuasaan mereka. Penguasa tinggal tunjuk dan bilang, ‘Ini namanya ini, itu namanya itu.’ Dengan menempelkan kata pada setiap benda atau peristiwa, mereka ibarat menaruh stempel hak milik. Lewat nama itulah, mereka secara halus merampas dan menguasai segalanya” (On the Genealogy of Morality, 1887). Pas banget dengan realita Trumpification.
Waktu Trump menimpa nama tokoh sejarah seperti JFK dengan namanya sendiri, dia sebenarnya sedang “meretas” ingatan publik. Dia ingin sejarah masa lalu pelan-pelan dilupakan, dan memaksa orang cuma ingat satu pahlawan: dirinya sendiri. Dia ingin menciptakan ilusi bahwa segala hal baik di negara tersebut berasal dari dirinya.
Hannah Arendt, dalam The Origins of Totalitarianism (1951), mengingatkan kita soal bahaya laten seperti ini. Menurutnya, bibit-bibit negara totalitarian tak selalu dimulai dari kudeta berdarah atau militer yang turun ke jalan. Seringkali, mulainya sangat halus: lewat pembajakan fasilitas, narasi, dan propaganda penamaan ruang sosial.
Di negara demokrasi yang sehat, negara itu milik rakyat. Tapi kalau sudah dibajak begini, negara cuma jadi alat memuaskan ego pemimpinnya. Pesan terselubung yang ingin ditanamkan ke otak warga sebenarnya sangat ngeri: “Ingat ya, kesehatan kalian, keamanan kalian, dan kebanggaan kalian itu bukan karena kalian bayar pajak, tapi karena kebaikan hati seorang Trump.”
Fenomena Trumpification ini, memaksa bercermin di rumah kita sendiri. Walaupun levelnya mungkin belum sampai ganti nama kapal perang, tapi DNA nya ada tanda-tanda. Ada hasrat “memiliki” ruang publik dan mengubah sejarah demi kepentingan kekuasaan dan membuat rakyat merasa berutang budi.
Pada akhirnya, kita sadar bahwa demokrasi itu matinya tidak saja karena kebebasan berpendapat dibungkam atau pemilu dicurangi. Demokrasi juga bisa mati pelan-pelan ketika kita mulai menormalisasi negara ini seolah-olah milik satu orang, satu keluarga, atau satu kelompok saja. Mengubah nama Republik Indonesia menjadi Republik Indogarki.
Menjaga kewarasan sejarah itu penting. Jangan sampai kita turun kasta, dari negeri merdeka, menjadi papan reklame raksasa memuaskan ego pemimpin dan mimpinya.
