Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi DIY

Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam satu paket, mengingat ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengkoordinasikan satuan pendidikan di level menengah atas (SMA/MA/SMK), sedangkan Pemerintah Kabupaten Sleman mengkoordinasikan satuan pendidikan di level dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs).

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar itu, Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Provinsi juga memberlakukan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya Jawa dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, ada juga Peraturan Daerah 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang beberapa di antara tujuannya ialah untuk: (1) menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; (2) mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; (3) mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia. Di samping itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah telah ditetapkan bahwa salah satu content pembelajaran dalam muatan lokal di wilayah ini ialah pendidikan bahasa Jawa, dimana nama Jawa bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Sebagai implementasi dari beberapa peraturan perundangan-undangan tentang kebudayaan dan keistimewaan, secara implementatif Pemerintah Provinsi DIY juga memberlakukan Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan selama 2 jam/minggu. Dalam hal ini, konservasi nama Jawa bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa Jawa, karena nama Jawa merupakan salah satu fitur linguistik bahasa Jawa. Melalui Peraturan Gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberlakukan kewajiban untuk pengajaran bahasa Jawa di semua sekolah di wilayah ini sebagai mata pelajaran bermuatan lokal. Dalam hal ini, pengetahuan tentang nama Jawa modern bisa menjadi salah satu materi pelengkap yang diajarkan dalam pengajaran bahasa Jawa, sehingga anak-anak bangsa (anak-anak orang Jawa) memiliki cadangan pengetahuan (stock of knowledge) yang memadai tentang khazanah perbendaharaan nama Jawa yang tetap relevan di abad ke-21.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Jika menelusuri beberapa kebijakan negara tersebut, maka sesungguhnya negara memiliki kehendak kuat dalam melakukan konservasi budaya. Akan tetapi, pada tingkat implementasi, ada banyak hal yang belum bisa terealisasikan. Salah satunya ialah nama Jawa, karena nama Jawa merupakan salah satu fitur linguistik bahasa Jawa, dan tentunya merupakan salah satu unsur budaya Jawa. Berkaitan dengan hal itu, policy paper ini merekomendasikan kebijakan yang proporsional dan relevan, serta bersifat operasional dalam upaya konservasi nama Jawa.

1. DINAS PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI

Sebagai organ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bagian dari keistimewaan Yogyakarta, Disdikpora juga memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan content Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai upaya menjaga dan memelihara identitas kultural masyarakat Jawa, sekaligus agar selalu up to date dengan dinamika masyarakat.

Dalam upaya konservasi nama Jawa ini, policy paper ini merekomendasikan 2 kebijakan yang relevan, yaitu:

A. Revisi (Penambahan Tema) Pelajaran Bahasa Jawa

Selama ini, Disdikpora sudah mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa untuk seluruh level pendidikan dasar dan menengah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara periodik, Disdikpora juga melakukan revisi dan pengembangan kurikulum ini beserta materi pembelajarannya. Oleh karena itu, policy paper ini merekomendasikan adanya penambahan tema pembelajaran tentang nama Jawa dalam salah satu materi pembelajarannya.

B. Surat Edaran

Sebagai tindak lanjut dari hasil revisi kurikulum dan bahan ajar Mata Pelajaran Bahasa Jawa, Disdikpora perlu membuat kebijakan cukup berupa Surat Edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya. Disdikpora memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan menengah pada level SMA/MA/SMK se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, hasil revisi kurikulum Pelajaran Bahasa Jawa tersebut perlu disosialisasikan kepada satuan pendidikan yang relevan untuk dilaksanakan.

Baca Juga:  Antropologi Penamaan Masyarakat Minang

2 DINAS PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN

Dalam konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki status keistimewaan terdapat asimetrisme dalam menjalankan kewenangan yang dimiiliki daerah, terutama untuk urusan-urusan terkait tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Konservasi nama Jawa merupakan bagian dari kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur pengembangan muatan lokal (Bahasa Jawa) sampai level Kabupaten Kota. Hal ini terlihat dari penerbitan Peraturan Gubernur No. 64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.

Berpijak pada hal tersebut dan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan kepada Disdikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ialah Surat Edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya. Dinas Pendidikan Sleman memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah pada level SD/MI dan SMP/MTs di wilayahnya. Oleh karena itu, hasil revisi kurikulum Pelajaran Bahasa Jawa dari Disdikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disosialisasikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya untuk dilaksanakan.

Kesimpulan

Persoalan utama dalam policy paper ini ialah menurunnya nama Jawa secara dramatis semenjak akhir abad ke-20. Secara statistik, masyarakat Jawa menyisakan nama Jawa murni hanya sebesar 8-10 persen, sementara nama Arab dan nama Eropa tumbuh pesat melalui nama campuran. Meskipun demikian, nama Jawa tidak sepenuhnya hilang, karena masyarakat Jawa masih mempertahankannya melalui nama campuran (hibrida).

Meskipun penamaan merupakan salah satu bentuk kehendak bebas manusia, tergerusnya nama Jawa secara dramatis merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara bangsa seperti Indonesia, apalagi bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, karena nama Jawa merupakan salah satu fitur linguistik (bahasa) Jawa yang menjadi basis identitas nasional. Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama Jawa sebagai bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Hal ini juga berlaku bagi representasi negara di wilayah yang menjadi Pusat Kebudayaan Jawa, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Sebagai negara demokrasi, negara memang tidak bisa memaksakan pola tertentu dalam penamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam demokrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk konservasi nama Jawa. Salah satu cara strategis untuk konservasi nama Jawa ialah melalui pendidikan, karena dalam 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan akan memiliki kuasa dalam penamaan. Mereka akan tumbuh dewasa, menikah, dan berkeluarga, serta memiliki keturunan, sehingga memiliki kuasa untuk memberi nama.

Dalam ranah pendidikan, dimana sistem kurikulumnya memberi peluang bagi content lokal, konservasi nama bisa menjadi salah satu content lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini bisa diintegrasikan melalui bahasa Jawa, karena Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberlakukan Peraturan Gubernur untuk memberlakukan kewajiban pengajaran bahasa Jawa di seluruh level pendidikan menengah.

Agar upaya ini lebih integrated dan sistematis, maka upaya konservasi nama Jawa ini perlu payung kebijakan. Sementara payung kebijakan nasional maupun daerah sudah sangat relevan dan mendukung, upaya ini hanya perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan implementatif dan operasional melalui Dinas Pendidikan setempat, berupa revisi kurikulum dan materi pendidikan bahasa Jawa (dengan memasukkan nama Jawa sebagai salah satu materi pembelajaran) dan surat edaran dari Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

Pada level Provinsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) perlu mengambil peran untuk melakukan revisi tersebut dan memberikan surat edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya (tingkat SMA/MA/SMK) untuk mensosialisasikan hasil revisi kurikulum tersebut untuk dilaksanakan. Sementara pada level Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten hanya menindaklanjuti hasil revisi tersebut untuk disampaikan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya (tingkat SD/MI dan SMP/MTs) melalui surat edaran untuk dilaksanakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *