Loading...
Alternatif Strategi

Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi DIY

Pada dasarnya, tindakan penamaan merupakan kehendak bebas manusia untuk memilih kata-kata yang akan dijadikan sebagai nama diri (Bulliet, 1978). Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tentunya Indonesia harus menghargai kehendak bebas tersebut, tidak bisa memaksakan sebuah politik penamaan sesuai dengan tujuan negara. Meskipun demikian, ada banyak cara demokratis yang bisa dilakukan oleh negara dalam upaya konservasi khazanah nama Jawa sebagai salah satu basis identitas nasional.

1. ALTERNATIF STRATEGI

Untuk mewujudkan gagasan dan upaya konservasi nama Jawa diperlukan strategi yang tepat sesuai dengan konteks lokal yang ada, tanpa menimbulkan persoalan baru. Salah satu ranah yang potensial untuk politik penamaan ialah ranah pendidikan dimana anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang dalam menuntut ilmu. Dalam 15-25 tahun mendatang, mereka akan berkeluarga dan memiliki keturunan. Mereka merupakan sasaran yang sangat strategis untuk mengintroduksi politik penamaan dalam rangka konservasi budaya penamaan untuk membangun identitas Keindonesiaan.

A. Pendidikan Muatan Lokal sebagai Entry Point

Salah satu cara demokratis dalam menyemai nilai-nilai berbangsa ialah melalui pendidikan. Di samping itu, pendidikan juga memiliki fungsi dan makna yang strategis dalam membentuk generasi bangsa di masa mendatang. Meskipun demikian, di tengah beban siswa yang semakin sarat, introduksi tema ini tidak harus menambah jam pelajaran, melainkan cukup melengkapi pelajaran yang sudah ada.

Sistem kurikulum pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan adanya introduksi pengetahuan yang berbasis pada lingkungan sosial, budaya, dan seni. Sistem ini membuka peluang untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan bisa memperkaya hal ini, bahkan bisa menambahkan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, dimana penamaan yang berbasis tradisi bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Baca Juga:  Dinamika Penamaan Masyarakat Bugis-Makassar

B. Perlunya Payung Kebijakan di Daerah

Konservasi nama Jawa merupakan ikhtiar budaya yang bersifat lokal, terutama di wilayah yang didiami mayoritas masyarakat suku Jawa. Oleh karena itu, upaya ini tidak perlu dilaksanakan dengan piranti kebijakan nasional, cukup kebijakan di tingkat daerah (baik provinsi maupun kabupaten).

Payung kebijakan di daerah ini sangat penting karena upaya ini akan melibatkan berbagai satuan pendidikan secara menyeluruh. Upaya ini akan bisa dikoordinasikan secara sistematis jika memiliki payung kebijakan yang definitif. Setidaknya, hal ini bisa menjadi dasar bagi instansi pemerintahan daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan secara prosedural.

2. BEBERAPA ALTERNATIF KEBIJAKAN DI DAERAH

Agar upaya konservasi nama Jawa menjadi sebuah kebijakan yang terstruktur dan sistematis, maka pembuatan kebijakan di tingkat daerah menjadi sebuah keniscayaan, karena upaya ini akan melibatkan berbagai instansi yang beragam dan lintas sektoral. Dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, sebuah produk kebijakan di daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana undang-undang ini, ada beberapa alternatif kebijakan di daerah yang bisa dikembangkan dalam upaya konservasi nama Jawa.

A. Peraturan Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini bisa dibentuk di tingkat Provinsi (dengan persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur), atau juga bisa dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota (dengan persetujaun bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota).

Sebagai salah satu fitur linguistik bahasa Jawa, nama Jawa bisa menjadi salah satu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah yang menjadi masyarakat suku Jawa. Meskipun demikian, inisiasi melalui peraturan daerah membutuhkan waktu yang lama dan bisa menjadi kontraproduktif jika sudah ada kebijakan setingkat yang relevan dengan upaya konservasi nama Jawa. Oleh karena itu, sebelum menentukan kebijakan, akan dikaji terlebih dahulu kebijakan-kebijakan relevan yang sudah ada pada Bab 4.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Bugis-Makassar

B. Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali Kota

Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara Peraturan Bupati/Wali Kota adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam upaya konservasi nama Jawa, Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali Kota bisa digunakan jika sudah ada peraturan relevan pada level yang lebih tinggi, karena peraturan ini bersifat operasional. Oleh karena itu, pada Bab 4 akan dibahas kebijakan-kebijakan yang relevan dengan upaya ini.

C. Regulasi Bidang Pendidikan di Daerah

Oleh karena strategi dalam upaya konservasi nama Jawa diarahkan melalui ranah pendidikan, maka regulasi di bidang pendidikan menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai alternatif utama dalam kebijakan ini. Kebijakan ini bisa diinisiasi oleh Dinas Pendidikan setempat, karena setiap level pemerintahan daerah hampir bisa dipastikan memiliki Dinas Pendidikan. Regulasi ini juga sangat strategis mengingat muatan materi yang diangkat dalam upaya konservasi nama sangat relevan dengan content pendidikan berbasis kultur lokal. Oleh karena itu, hal ini akan dibahas dalam Bab 4 di bawah ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *