Loading...
Identifikasi Isu

Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Bugis-Makassar

Nama diri merupakan salah satu penanda identitas individual yang paling mudah dilihat secara kasat mata. Sebagai salah satu fitur linguistik, nama tersusun dari kata-kata yang diadopsi dari bahasa. Oleh karena produksi nama diri selalu melibatkan relasi kuasa (Foucault, 1982), di mana setiap bayi yang lahir selalu bergantung kepada kuasa orangtuanya untuk diberi nama, maka nama diri selalu terhubung dengan dimensi struktur sosial yang lebih besar, karena para orangtua bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan terikat dalam sebuah struktur yang lebih besar dan berpengaruh atas state of mind para orangtua dalam memberikan nama bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan untuk menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, 1991).

Sebagai salah satu bentuk state of mind para orangtua, trend penamaan dari waktu ke waktu selalu dinamis, mengekspresikan kondisi dan/atau semangat zaman. Pada beberapa titik di lintasan sejarah suatu masyarakat seringkali terjadi perubahan trend penamaan. Perubahan itu seringkali mengiringi perubahan sosial politik, kondisi perekonomian, capaian sejarah, dan lain-lain. Sebagaimana “the politics of onomastics” (Derrida, 1982), tanggung jawab seseorang untuk memberi nama pada seseorang yang lain merupakan “the infinite paradox of narcissism” (Derrida, 1995, p. 12), dan merupakan kendaraan bagi sebuah generasi untuk menjadi agen dalam pengakuan terhadap identitas diri dan subjek tertentu (Derrida, 1997, p. 250).

1. PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT SUKU

Sebagaimana yang telah dipaparkan secara statistik dalam Bab 1, semenjak tahun 1980 – 1990-an, nama Bugis dan Makassar merosot tajam di tanahnya sendiri; sementara nama campuran dan superhybrid meningkat secara tajam. Bahkan, sebagian nama anak-anak Bugis dan Makassar saat ini sudah meningalkan sama sekali identitas kulturalnya dengan mengadopsi nama Arab, Barat, dan Jawa. Apa yang sesungguhnya terjadi di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar sehingga hampir semua indikator statistika pada dekade tersebut menunjukkan perubahan dramatis di hampir semua segment penamaan?

Dalam konteks perubahan ini, setidaknya, menuntun pada pemahaman bahwa generasi baru orangtua Bugis dan Makassar telah tumbuh menjadi kelas menengah yang berbeda dari generasi sebelumnya: mereka memiliki budaya percaya diri, berpendidikan tinggi, memiliki daya beli yang tinggi, dan semakin banyak tumbuh di perkotaan. Hal ini membedakan mereka dengan para pendahulu mereka pada 1950-an dan 1960-an yang menderita keyakinan luas sebagai warisan dari zaman kolonial sebagai kaum pribumi yang tidak berpendidikan dan terpinggir di desa-desa.

Generasi baru orangtua Bugis dan Makassar itu diuntungkan oleh kebijakan pendidikan Orde Baru yang sukses menyelenggarakan pendidikan dasar, dan secara dramatis meningkatkan partisipasi anak-anak orang Bugis dan Makassar dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Perubahan pada struktur makro orang Bugis dan Makassar, sebagaimana dijelaskan di atas, pada gilirannya berpengaruh pada struktur mikro, di mana salah satu faktor yang penting ialah identitas individual. Sebagaimana Friedman, identitas dibedakan menjadi 2 konteks yang berbeda: identitas individual yang bersifat mikro dan identitas kolektif/sosial yang bersifat makro (Friedman, 2000). Di antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi (Giddens, 1991). Hubungan di antara keduanya terekam dengan baik melalui penamaan. Meskipun nama merupakan sebuah label bagi identitas individu, proses produksinya melibatkan struktur lebih besar yang membawa identitas kolektif.

A. Merosotnya Nama Bugis dan Makassar

Nama yang menggunakan sumberdaya linguistik lokal merupakan salah satu kekayaan kultural yang menjadi identitas yang mudah dikenali. Secara antropologis, nama orang Bugis dan Makassar mudah dikenali dari prefix (awalan) La (pada nama laki-laki) dan We (pada nama perempuan), atau I (bisa digunakan pada nama laki-laki dan nama perempuan). Nama-nama orang Bugis dan Makassar mudah dikenali dari nama yang melekat pada mereka.

Akan tetapi, nama khas bagi orang Bugis dan Makassar ini merosot tajam. Pada akhir abad ke-20, ketika orang Bugis dan Makassar sudah semakin terdidik dan makmur, nama-nama seperti di atas sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai nama bagi anak-anak mereka, karena nama-nama itu mengandung label kelas sosial, unsur feodalisme dan kuno. Nama-nama seperti itu tidak lagi mewakili semangat zaman yang terbuka dan modern. Oleh karena itu, orang Bugis dan Makassar semakin meninggalkan nama-nama itu, dan beralih ke nama-nama yang menggunakan sumberdaya linguistik yang lebih luas, seperti nama Arab dan Eropa. Hal ini seakan menjadi sebuah pernyataan untuk keluar dari struktur feodalistik Bugis dan Makassar, ketika mereka memperoleh pendidikan yang tinggi dan kemakmuran ekonomi yang memadai. Sejak akhir abad ke-20 itu, hampir tidak ada nama anak-anak orang Bugis dan Makassar yang mengandung konotasi kelas rendah, kuno, atau kolot.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Batak

B. Nama Toraja: Menjadi Nama Poskolonial Sejak Awal Abad ke-20

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1, kolonialisme Eropa (terutama Belanda) dan penginjilan di Sulawesi Selatan (terutama di basis masyarakat Toraja) telah mengubah basis identitas masyarakat suku Toraja semenjak seabad yang lalu. Dengan memperhatikan sejarah dan dinamika sistem penamaan di kalangan masyarakat suku Toraja dapat dirasakan betapa cairnya sistem budaya di kalangan masyarakat suku ini. Semenjak pertengahan awal abad ke-20, sistem penamaan tradisional masyarakat suku Toraja hampir tak tersisa sama sekali, kecuali hanya menyisakan nama marga yang masih menyiratkan kekhasan nama di kalangan masyarakat suku ini.

Sistem penamaan orang Toraja sudah menjadi poskolonial sejak awal abad ke-20. Sementara wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menjadi wilayah kekuasaan kolonialisme di masa lalu, seperti Jawa dan Sunda, baru mengadopsi nama Barat pada akhir abad ke-20, orang-orang di kalangan masyarakat suku Toraja sudah mengadopsi nama Barat (kemungkinan besar Biblical Names, nama-nama orang suci [santo atau santa] dalam kepercayaan Kristen, atau pahlawan-pahlawan besar dalam tradisi Eropa) semenjak awal abad ke-20, akibat penginjilan dan kebijakan pajak kolonial. Dengan demikian, masyarakat suku Toraja tidak menganggap nama Eropa sebagai nama asing. Inilah yang disebut nama poskolonial, yaitu sebuah anggapan bahwa nama yang sesungguhnya berasal dari bangsa-bangsa pendatang pada era kolonial tidak lagi dianggap sebagai nama asing, melainkan sudah dianggap sebagai bagian dari budaya sendiri.

C. Pertumbuhan Hibridisasi

Sebagaimana Bourdieu, bahwa tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan untuk menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, 1991), maka generasi orangtua di akhir abad ke-20 berusaha menciptakan sebuah dunia baru bagi anak-anak mereka melalui nama. Ketika nama khas Bugis dan Makassar sudah tidak banyak dipakai oleh orangtua di tanahnya sendiri dalam memberi nama bagi anak-anak mereka, ada banyak orangtua yang menggunakan sumberdaya linguistik yang lebih luas untuk memberi nama bagi anak-anak mereka. Tanpa meninggalkan identitas kulturalnya, sebagian orangtua merangkai nama Bugis dan Makassar dengan nama Arab sehingga membentuk rangkaian nama Jawa-Arab, sebagian lagi merangkai nama Bugis dan Makassar dengan nama Arab dan Barat sehingga membentuk rangkaian nama superhybrid.

Sementara itu, sebagian orangtua juga menggunakan sumberdaya linguistik Arab secara keseluruhan, sehingga menjadi nama Arab. Berbeda dengan nama Arab generasi sebelumnya yang cenderung melokalisasi nama Arab, generasi saat ini lebih cenderung menggunakan purified Arabic names. Bahkan, semakin banyak juga yang menggunakan nama Arab yang ditulis dengan ejaan bahasa Inggris (globalized Arabic names). Selain itu, hanya ada sedikit orangtua yang menggunakan sumberdaya linguistik Eropa/Barat secara keseluruhan sehingga menjadi nama Barat.

Perubahan praktik penamaan di Bugis dan Makassar, terutama pertumbuhan hibridisasi nama dengan sumberdaya linguistik yang lebih luas, perlu dipahami dari konstruksi sosial budaya di Bugis dan Makassar. Bagi orang Bugis dan Makassar, nama merupakan amanat, mandat, wasiat, keinginan, harapan, atau doa dari para orangtua untuk anak-anak mereka. Meskipun orang Bugis dan Makassar semakin terdidik dan makmur, mereka tidak serta-merta menjadi kebarat-baratan. Mereka tetap memelihara register tradisi dan agama dalam nama anak-anak mereka. Dengan demikian, nama anak-anak orang Bugis dan Makassar di akhir abad ke-20 menjadi semakin hybrid: menyerap semua register tradisi (melalui nama khas Bugis dan Makassar), keagamaan (terutama Islam melalui nama Arab), dan globalisasi (melalui nama Barat atau Eropa). Dengan demikian, konteks yang berubah dalam penamaan bagi orang Bugis dan Makassar semenjak akhir abad ke-20 ialah hibridisasi nama dengan sumber-sumber linguistik yang semakin luas.

Sementara itu, pada akhir abad ke-20, ada yang berubah dalam penamaan anak-anak orang Toraja, yaitu semakin berkembangnya nama-nama Eropa yang tidak berbasis pada Biblical Names, atau nama-nama orang suci [santo atau santa] dalam kepercayaan Kristen, atau pahlawan-pahlawan besar dalam tradisi Eropa. Hal ini jelas berbeda dengan tradisi penamaan generasi pendahulu mereka yang lebih berdimensi keagamaan (Kristen) dan kepahlawanan a la Eropa. Semenjak akhir abad ke-21, banyak orangtua di kalangan masyarakat suku Toraja justru memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama-nama yang populer di media massa, tidak dikenal dalam tradisi Bible atau generasi sebelumnya.

Hal ini bisa dipahami dari konteks informasi, dimana generasi baru orangtua di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Selatan semakin accessible terhadap internet semenjak awal abad ke-21. Akses generasi baru orangtua terhadap media massa sebenarnya sudah terjadi semenjak akhir abad ke-20 dimana buku-buku dan media massa populer (terutama televisi) membanjiri pasaran informasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Akses tersebut lebih terbuka lagi dengan semakin murahnya paket internet yang tersedia di semua access point, sehingga generasi baru orangtua dalam masyarakat Toraja membuka wawasan tentang nama-nama baru yang lebih populer.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Barat

2. KONSERVASI NAMA KHAS MASYARAKAT SUKU

Negeri ini tersusun dari keragaman budaya masyarakatnya yang terdiri atas beragam suku. Di tengah terpaan arus besar globalisasi, keragaman budaya tersebut sangat rentan terhadap unifikasi budaya global. Saat ini hampir semua instrumen masyarakat modern menggunakan instrumen global, seperti instrumen sains, teknologi, pendidikan, barang-barang konsumsi, dan lain-lain. Penetrasi instrumen-instrumen global tersebut sangat determinan, sehingga mendesak eksistensi budaya lokal menjadi semakin marginal.

Dalam konteks Jawa, salah satu unsur budaya yang rentan terhadap globalisasi ialah nama Jawa. Beberapa data statistik, sebagaimana telah dieksplorasi dalam Bab 1, menunjukkan indikator yang jelas tentang hal tersebut, dimana nama lokal hampir tergerus sama sekali. Dalam hal ini, perlu upaya konservasi khazanah nama Jawa sebagai bagian dari upaya mempertahankan budaya bangsa.

A. Nama Khas Masyarakat Suku sebagai Salah Satu Basis Identitas Kebudayaan Nasional

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia sangat membutuhkan identitas kebudayaan nasional yang kuat. Oleh karena bangsa Indonesia terbangun dari berbagai unsur etnik, maka budaya etnik merupakan salah satu basis utama identitas kebudayaan Indonesia. Di samping untuk membangun kebanggaan nasional, keragaman budaya di Indonesia bisa dikembangkan sebagai faktor integrasi yang berperan dalam persatuan nasional.

Salah satu unsur kebudayaan ialah bahasa. Dalam konteks nasional, bahasa-bahasa lokal di Indonesia merupakan khazanah kultural yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, selama kurun waktu Indonesia merdeka, khazanah bahasa lokal ini juga semakin tergerus bingkai persatuan nasional (melalui bahasa Indonesia). Ketika globalisasi semakin kuat, bahasa-bahasa lokal di Indonesia semakin mengalami tekanan ganda (double pressure).

Dalam konteks masyarakat suku di Sulawesi Selatan, bahasa-bahasa lokal tidak luput dari tekanan ganda tersebut. Anak-anak orang Bugis, Makassar, maupun Toraja kini semakin kurang memahami sistem bahasa daerah masingmasing secara mendalam. Di samping itu, literasi dalam bahasa daerah juga sangat terbatas. Di sinilah pentingnya upaya konservasi budaya lokal, termasuk bahasa daerah.

Salah satu fitur linguistik bahasa daerah ialah nama khas masyarakat suku. Sebagaimana khazanah bahasa daerah, nama yang berbasis pada sumberdaya linguistik bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang perlu dipelihara, karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, upaya konservasi bahasa daerah seyogyanya juga memasukkan nama-nama khas masyarakat suku yang menggunakan sumberdaya linguistik bahasa daerah sebagai salah satu unsur dalam konservasi budaya daerah.

B. Hibridisasi sebagai Konservasi Nama Khas Masyarakat Suku

Meskipun generasi baru orangtua Bugis dan Makassar sudah meninggalkan sistem penamaan dalam tradisi Bugis dan Makassar, terutama label kelas sosial yang rendah, banyak orangtua di Jawa yang masih mempertahankan identitas kulturalnya melalui nama Bugis dan Makassar yang dirangkai bersama nama yang diambil dari sumberdaya linguistik yang lebih luas, terutama Arab dan Eropa. Nama-nama itu dirangkai menjadi nama superhybrid. Artinya, generasi baru orangtua Bugis dan Makassar masih mempertahankan nama Bugis dan Makassar, meskipun hanya sebatas register kebahasaannya saja, bukan sistem penamaan secara keseluruhan.

Melalui nama superhybrid itu, generasi baru orangtua Bugis dan Makassar hendak merengkuh beberapa identitas sekaligus: nama Bugis dan Makassar sebagai register tradisi/budaya dimaksudkan untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka sebagai orang Bugis dan Makassar; nama Arab sebagai register Keislaman dimaksudkan untuk mengorientasikan masa depan anak-anak mereka agar berpegang teguh pada ajaran agama (Islam); dan nama Eropa sebagai register globalisasi untuk membangun rasa percaya diri anak-anak mereka dalam pergaulan global. Dengan demikian, hibridisasi nama di Bugis dan Makassar tetap berpotensi sebagai medium konservasi nama Bugis dan Makassar karena masih mempertahankan register bahasa Bugis dan Makassar.

C. Nama Marga sebagai Konservasi Nama Khas Masyarakat Toraja

Meskipun nama yang berbasis tradisi masyarakat suku Toraja sudah lama tergerus semenjak seabad yang lalu, mereka masih mempertahankan identitas kesukuannya melalui nama marga yang dirangkai bersama nama Eropa yang diambil dari sumberdaya linguistik Eropa, seperti biblical names, pahlawan-pahlawan besar Eropa, nama santo/santa, orang-orang suci dalam tradisi Kristen, juga nama global yang populer dimedia massa. Artinya, generasi baru orangtua sekalipun masih mempertahankan nama marga sebagai basis identitas kesukuan, meskipun hanya sebatas register kebahasaannya saja, bukan sistem penamaan secara keseluruhan.

Baca Juga:  Tinjauan Yuridis dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Utara

Dengan mempertahankan nama marga, nama orang-orang dari suku Toraja menjadi nama hibrida yang merengkuh beberapa register (identitas) sekaligus: nama marga sebagai register tradisi dimaksudkan untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka sebagai orang Toraja; Biblical names sebagai register agama (Kristen) dimaksudkan untuk mengorientasikan masa depan anak-anak mereka agar berpegang teguh pada ajaran agama (Kristen); nama global populer sebagai register globalisasi untuk membangun rasa percaya diri anak-anak mereka dalam pergaulan global. Dengan demikian, nama marga di Toraja tetap berpotensi sebagai medium konservasi nama masyarakat suku Toraja karena masih mempertahankan register bahasa lokal masyarakat suku.

3. NEGARA PERLU HADIR

Pada tahun 1925, Pemerintah Kolonial memperkenalkan sebuah kebijakan baru tentang penamaan, yaitu penggunaan “Nama Kaum” atau yang dikenal dengan surnames, terutama di Jawa. Kebijakan “Nama Kaum” ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seseorang karena tingginya konsentrasi nama di Jawa (ada banyak sekali nama yang persis sama di kalangan orang Jawa). Kebijakan ini diberlakukan dengan memberikan opsi kepada penduduk untuk menggunakan nama keluarga. Pemberlakuan kebijakan ini dilaksanakan secara gradual yang dimulai dari beberapa kelompok sebagai berikut: (1) Para pegawai negeri yang bergaji > 100 gulden; (2) Semua bangsawan yang bergelar Raden atau di atasnya; dan (3) Penduduk Hindia-Belanda yang beragama Kristen. Aturan tersebut sesungguhnya akan diterapkan oleh pemerintah Kolonial di seluruh Hindia-Belanda, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit sekali warga di bawah kekuasaan negara kolonial yang melaksanakan aturan tersebut, baik di wilayah Solo-Yogyakarta (Vorstenlanden) maupun di luar Jawa (Hadiwidjana, 1968). Pada akhirnya, kebijakan ini akhirnya gagal sama sekali di Jawa.

Kebijakan serupa juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Atas nama asimilasi komunitas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, Pemerintah Indonesia pernah memberlakukan kebijakan untuk mendorong para keturunan Tionghoa untuk mengadopsi nama-nama lokal pribumi. Kebijakan ini sukses besar, meskipun tidak semua warga keturunan Tionghoa melakukan hal itu.

Dua kebijakan Pemerintah yang pernah berlaku di Indonesia tersebut merupakan indikasi bahwa negara memiliki potensi untuk mengatur dan mengendalikan penamaan. Di tengah merosotnya khazanah sumberdaya linguistik lokal dalam penamaan, sudah sepatutnya negara melakukan pengendalian untuk konservasi khazanah tersebut sebagai bagian dari konservasi budaya yang menjadi basis identitas bangsa Indonesia.

Memang, di era demokrasi dimana Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, penamaan merupakan kehendak bebas (free will) warga negara. Akan tetapi, sebagai sebuah negara bangsa, negara berkewajiban untuk melestarikan khazanah kebudayaan yang menjadi basis identitas kebangsaan, dimana salah satunya ialah khazanah budaya penamaan dari berbagai suku di Indonesia.

Semenjak akhir abad ke-20, Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi modern yang ditopang dengan birokrasi yang kuat. Dengan nalar birokrasi yang merasuk jauh sampai ke tingkat desa, negara telah berhasil membangun sistem administrasi kependudukan yang kuat yang menghubungkan semua data kependudukan di seluruh pelosok desa di Indonesia, sehingga membangun database kependudukan beserta data nama seluruh warga negara Indonesia.

Dengan pemberlakuan akta kelahiran dan KTP, negara telah mendorong para orangtua untuk memberikan nama yang definitif sejak kelahiran anak-anak mereka. Pada gilirannya, setiap warga negara tak bisa lagi mengubah nama mereka sebagaimana tradisi penamaan pada masa lalu yang mengakomodasi tradisi perubahan nama (nama kecil menjadi nama dewasa), kecuali melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan sistem administrasi kependudukan yang terkoneksi dengan dengan sistem perbankan, rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain, maka tradisi perubahan nama tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya, karena orang tidak mau direpotkan dengan urusan perubahan nama.

Hal ini menunjukkan bahwa negara, di era demokrasi sekalipun, tetap memiliki potensi untuk mempengaruhi warga negaranya dalam mengendalikan sistem penamaan yang mengakomodasi khazanah budaya Indonesia. Negara bisa mengembangkan politik penamaan agar tetap bisa melakukan konservasi nama lokal di antara suku-suku yang membangun identitas Keindonesiaan.

Dalam konteks nama khas masyarakat suku, maka negara harus hadir melalui representasi negara di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai representasi negara di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama lokal. Kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah dalam konservasi nama lokal perlu diwujudkan dalam kebijakan yang resmi secara struktural.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *