Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam satu paket, mengingat ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengkoordinasikan satuan pendidikan di level menengah atas (SMA/MA/SMK), sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan satuan pendidikan di level dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs).

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar itu, Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Jika menelusuri beberapa kebijakan negara tersebut, maka sesungguhnya negara memiliki kehendak kuat dalam melakukan konservasi budaya, termasuk dalam hal konservasi nama khas masyarakat suku. Di tingkat daerah, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembinaan Bahasa Daerah Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan) tengah mempersiapkan seperangkat materi pembelajaran Bahasa Daerah sebagai implementasi Peraturan Gubernur tersebut. Oleh karena itu, melalui policy paper ini, materi tentang penamaan khas masyarakat suku di Sulawesi Selatan bisa diakomodasi dalam materi pembelajaran dalam pendidikan bahasa daerah di wilayah ini, karena nama merupakan salah satu unsur linguistik bahasa daerah.

1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Saat ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Bahasa Daerah. Oleh karena nama-nama tradisional masyarakat suku merupakan fitur linguistik bahasa daerah, maka policy paper ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Daerah RI untuk memasukkan unsur penamaan masyarakat suku sebagai bagian dari perlindungan dan pelestarian bahasa daerah untuk diajarkan dalam lembaga pendidikan formal.

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan upaya ini dilakukan dalam bentuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah. Hal ini sangat selaras dengan kerangka kebijakan yang sudah ada (sebagaimana sudah diuraikan pada Bab 4), dimana upaya pembinaan bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dengan memanfaatkan instrumen pendidikan muatan lokal yang belum diatur dalam kebijakan lokal di Sulawesi Selatan.

2. DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai wilayah dengan entitas masyarakat suku yang sangat kental, sudah selayaknya Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Wilayah-wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan seakan mewakili entitas kebudayaan masyarakat suku tertentu yang perlu dilestarikan. Hal ini membutuhkan kerangka kebijakan formal dan legal melalui Peraturan Daerah yang bersifat mengikat.

Baca Juga:  Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengambil inisiatif untuk mendorong perwujudan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah di Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga legislatif di tingkat Provinsi, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pihak yang paling memiliki kewenangan legislasi bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Peraturan Daerah untuk melindungi kebudayaan daerah dari kepunahan.

Diharapkan, dalam peraturan daerah yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Selatan, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di Sulawesi Selatan.

3. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembinaan Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Hal ini sudah merupakan langkah yang sangat strategis untuk melakukan konservasi Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan, termasuk penamaan khas masyarakat suku yang juga merupakan fitur linguistik bahasa daerah masing-masing masyarakat suku. Oleh karena itu, inisiatif ini perlu ditindaklanjuti dengan berbagai arahan teknis dalam hal pengembangan kurikulum bahasa daerah dengan memasukkan materi tentang nama-nama khas masyarakat suku di Sulawesi Selatan sesuai dengan bahasa daerah masing-masing, karena penamaan merupakan salah satu ubsur linguistik bahasa daerah.

4. BUPATI/WALIKOTA SE-SULAWESI SELATAN

Kekhasan muatan lokal bahasa daerah terletak di kabupaten/kota karena eksistensi masyarakat suku di Sulawesi Selatan tersebar di berbagai kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengambil inisiatif untuk mengatur pendidikan bahasa daerah melalui pelajaran muatan lokal di sekolah melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Diharapkan, dalam peraturan bupati/walikota yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di kalangan masyarakat suku di wilayahnya masing-masing, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di kabupaten/kota masing-masing.

5. DINAS PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI

Sebagai organ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan di tingkat provinsi. Dinas ini memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan content Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai upaya menjaga dan memelihara identitas kultural masyarakat suku di wilayah ini, sekaligus agar selalu up to date dengan dinamika masyarakat.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Utara

Dalam upaya konservasi nama khas masyarakat suku, merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memasukkan Tema Nama Khas Masyarakat Suku dalam Pengembangan Kurikulum dan Materi Pembelajaran Bahasa Daerah. Sementara ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tengah mengembangkan kurikulum Bahasa Daerah untuk level pendidikan menengah atas di wilayah Provinsi Sulawesi selatan. Oleh karena itu,  merekomendasikan adanya penambahan tema pembelajaran tentang nama khas masyarakat suku dalam salah satu materi pembelajarannya sesuai dengan suku dan bahasa daerah masing-masing. Tema pembelajaran ini bisa diformat dalam bentuk tema khusus tentang penamaan khas masyarakat suku, dan diperkaya dengan bacaan-bacaan berbahasa daerah, serta berbagai kuis yang bermuatan nama khas masyarakat suku di wilayah ini.

6. DINAS PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Sebagai organ pelaksana Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota perlu mengambil prakarsa dalam perumusan Peraturan Bupati/Walikota tentang pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal di sekolah-sekolah, karena eksistensi bahasa daerah pada masyarakat suku di Sulawesi Selatan terletak di Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ini, Kepala Dinas Pendidikan bisa memprakarsai untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada giliran pelaksanaannya, berdasarkan kewenangannya, Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah pada level SD/MI dan SMP/MTs di wilayahnya. Oleh karena itu, inisiatif Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengatur pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan regulasi yang berlaku.

Diharapkan, dalam peraturan Bupati/Walikota yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di wilayahnya, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di wilayah masing-masing.

Kesimpulan

Persoalan utama ialah menurunnya nama khas masyarakat suku di Sulawesi Selatan secara dramatis semenjak akhir abad ke-20. Meskipun demikian, nama khas ini tidak sepenuhnya hilang, karena sebagian masyarakat masih mempertahankannya melalui nama campuran (hibrida). Akan tetapi, sebagian besar masyarakat suku di wilayah ini justru sudah mulai meningalkan khazanah nama khas suku mereka, dan berganti dengan nama-nama yang berkonotasi modern.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Meskipun penamaan merupakan salah satu bentuk kehendak bebas manusia, tergerusnya nama masyarakat suku secara dramatis merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara bangsa seperti Indonesia, apalagi bagi Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi bahasa dan budaya yang sangat kaya dan beragam, karena nama khas masyarakat suku di wilayah ini merupakan salah satu fitur linguistik (bahasa) daerah yang menjadi basis identitas nasional. Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama Jawa sebagai bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Hal ini juga berlaku bagi representasi negara di wilayah yang menjadi Pusat Kebudayaan Jawa, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai negara demokrasi, negara memang tidak bisa memaksakan pola tertentu dalam penamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam demokrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk konservasi nama khas masyarakat suku. Salah satu cara strategis untuk konservasi nama khas masyarakat suku ini ialah melalui pendidikan, karena dalam 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan akan memiliki kuasa dalam penamaan. Mereka akan tumbuh dewasa, menikah, dan berkeluarga, serta memiliki keturunan, sehingga memiliki kuasa untuk memberi nama.

Dalam ranah pendidikan, dimana sistem kurikulumnya memberi peluang bagi content lokal, konservasi nama bisa menjadi salah satu content lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini bisa diintegrasikan melalui bahasa daerah, karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembinaan Bahasa Daerah Sulawesi Selatan untuk memberlakukan kewajiban pengajaran bahasa daerah (terutama Bahasa Bugis, Makassar, dan Toraja) di wilayahnya.

Agar upaya ini lebih integrated dan sistematis, maka upaya konservasi nama khas masyarakat suku ini perlu payung kebijakan. Sementara payung kebijakan nasional maupun daerah sudah sangat relevan dan mendukung, upaya ini hanya perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan implementatif dan operasional melalui Dinas Pendidikan setempat, berupa pengembangan kurikulum dan materi pendidikan bahasa daerah (dengan memasukkan nama khas masyarakat suku sebagai salah satu materi pembelajaran).

Pada level Provinsi, Dinas Pendidikan perlu mengambil peran untuk melakukan pengembangan kurikulum tersebut untuk diterapkan kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya (tingkat SMA/MA/SMK). Sementara pada level Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bisa mengembangkan inisiatif yang sama di tingkat Kabupaten/Kota untuk diterapkan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya (tingkat SD/MI dan SMP/MTs).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *