Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Utara

Persoalan utama ini ialah menurunnya nama Batak secara dramatis semenjak akhir abad ke-20. Secara statistik, masyarakat Batak menyisakan nama Batak murni yang semakin menurun, sementara nama Arab dan nama Eropa tumbuh pesat melalui nama campuran. Meskipun demikian, nama Batak tidak sepenuhnya hilang, karena masyarakat Batak masih mempertahankannya melalui nama campuran (hibrida).

Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kabupaten Karo dalam satu paket, mengingat ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkoordinasikan satuan pendidikan di level menengah atas (SMA/MA/SMK), sedangkan Pemerintah Kabupaten Karo mengkoordinasikan satuan pendidikan di level dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs).

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar itu, Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Jika menelusuri beberapa kebijakan negara tersebut, maka sesungguhnya negara memiliki kehendak kuat dalam melakukan konservasi budaya. Akan tetapi, pada tingkat implementasi, ada banyak hal yang belum bisa terealisasikan. Salah satunya ialah nama Batak, karena nama Batak merupakan salah satu fitur linguistik bahasa Batak, dan tentunya merupakan salah satu unsur budaya Batak. Berkaitan dengan hal itu, merekomendasikan kebijakan yang proporsional dan relevan, serta bersifat operasional dalam upaya konservasi nama Batak.

1. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu membuat Peraturan Gubernur Sumatera Utara sebagai tindak lanjut turunan dari adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah. Rekomendasi ini cukup konkrit dan jelas dapat direalisasikan dengan pertimbangan waktu diundangkan peraturan daerah tersebut sudah berjalan selama 2 tahun.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

Policy paper ini memberikan rekomendasi peraturan gubernur dengan maksud pada prinsipnya adalah memang diperlukan sebagai bentuk peraturan yang lebih bersifat teknis, agar lebih mudah diimplementasikan dalam rangaka pengutamaan bahasa nasional sebagai identitas kebudayaan Indonesia.

Peraturan gubernur ini menjadi penting sebagai landasan satuan pendidikan tingkat menengah atas untuk merealisasikan kurikulum pendidikan berbasis pada konservasi budaya lokal, tanpa harus mengurangi substansi perkembangan arus globalisasi yang memang dibutuhkan juga oleh peserta didik, sehingga satuan pendidikan di setiap wilayah Sumatera Utara dapat berjalan secara lugas dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum muatan lokalnya.

2. DINAS PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI

Sebagai organ Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi pendidikan, dinas pendidikan memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai bagian dari karakter kedaerahaan, Dinas Pendidikan juga memiliki tanggungBatakb untuk mengembangkan content Mata Pelajaran Bahasa Batak sebagai upaya menjaga dan memelihara identitas kultural masyarakat Batak, sekaligus agar selalu up to date dengan dinamika masyarakat.

Dalam upaya konservasi nama Batak ini, policy paper ini merekomendasikan 2 kebijakan yang relevan, yaitu:

A. Revisi (Penambahan Tema) Pelajaran Bahasa Batak

Selama ini, dinas pendidikan sudah mengembangkan kurikulum Bahasa Batak untuk seluruh level pendidikan dasar dan menengah di wilayah Sumatera Utara. Secara periodik, dinas pendidikan juga melakukan revisi dan pengembangan kurikulum ini beserta materi pembelajarannya. Oleh karena itu, policy paper ini merekomendasikan adanya penambahan tema pembelajaran tentang nama Batak dalam salah satu materi pembelajarannya.

B. Surat Edaran

Sebagai tindak lanjut dari hasil revisi kurikulum dan bahan ajar Mata Pelajaran Bahasa Batak, pinas pendidikan perlu membuat kebijakan cukup berupa Surat Edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya. Dinas pendidikan memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan menengah pada level SMA/MA/SMK se-wilayah Sumatera Utara. Oleh karena itu, hasil revisi kurikulum Pelajaran Bahasa Batak tersebut perlu disosialisasikan kepada satuan pendidikan yang relevan untuk dilaksanakan.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

3. DINAS PENDIDIKAN TINGKAT KOTA MEDAN

Berdasarkan pada hal rekomendasi yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, maka rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Medan ialah Surat Edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya. Dinas Pendidikan Kota Medan memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah pada level SD/MI dan SMP/MTs di wilayahnya. Oleh karena itu, hasil revisi materi kurikulum Pelajaran Bahasa Daerah Batak atau 8 bahasa daerah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara perlu disosialisasikan kepada satuan pendidikan di wilayahnya untuk dilaksanakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *