Loading...
Identifikasi Isu

Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Batak

Nama diri merupakan salah satu penanda identitas individual yang paling mudah dilihat secara kasat mata. Sebagai salah satu fitur linguistik, nama tersusun dari kata-kata yang diadopsi dari bahasa. Oleh karena produksi nama diri selalu melibatkan relasi kuasa (Foucault, 1982), di mana setiap bayi yang lahir selalu bergantung kepada kuasa orangtuanya untuk diberi nama, maka nama diri selalu terhubung dengan dimensi struktur sosial yang lebih besar, karena para orangtua bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan terikat dalam sebuah struktur yang lebih besar dan berpengaruh atas state of mind para orangtua dalam memberikan nama bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan untuk menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, Language and Symbolic Power, 1991).

Sebagai salah satu bentuk state of mind para orangtua, trend penamaan dari waktu ke waktu selalu dinamis, mengekspresikan kondisi dan/atau semangat zaman. Pada beberapa titik di lintasan sejarah suatu masyarakat seringkali terjadi perubahan trend penamaan. Perubahan itu seringkali mengiringi perubahan sosial politik, kondisi perekonomian, capaian sejarah, dan lain-lain. Sebagaimana “the politics of onomastics” (Derrida, Signature Event Context, 1982), tanggung Batakb seseorang untuk memberi nama pada seseorang yang lain merupakan “the infinite paradox of narcissism” (Derrida, On the Name, 1995, p. 12), dan merupakan kendaraan bagi sebuah generasi untuk menjadi agen dalam pengakuan terhadap identitas diri dan subjek tertentu (Derrida, Politics of Friendship, 1997, p. 250).

1. PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT BATAK

Orangtua memilih nama anaknya yang akan disandang seumur hidup. Pergantian dapat terjadi oleh karena penyakit atau sebab lain. Kebiasaan ganti nama sudah lumrah dan mode di kalangan warga muda-mudi, terlebih para artis dan selebritis. Kemungkinan nama baru dirasa lebih trendy sehingga pilihan dan pemberian orang tua dibenamkan. Misalnya ada orang yang bernama Ojak  yang berasal dari  kata Marojahan yang bermakna dasar atau pijakan, Ojak ini lebih suka dipanggil dengan Jack. (Tobing, 2012) Perubahan pola penamaan masyarakat Batak terlihat dari memudarnya nama-nama orang lokal yang berganti nama-nama asing yang terdengar keren, walaupun di sisi lain nama marga masih cukup melekat di identitas nama orang Batak.

Selain nama marga, ada ciri khas lain dari nama orang Medan. Nama itu biasanya diambil dari bahasa suku Batak. Sama seperti di Jawa, nama dari bahasa Batak itu memiliki arti yang biasanya menjadi sebuah doa untuk sang anak. Beberapa nama orang Medan ini banyak dijumpai dan kadang tidak sadar bahwa itu nama dari orang Medan jika tidak menyebutkan namanya yang lengkap. Misalnya Tigor, Togar, Tupa, Ruhut, Poltak, Patudu, Prulian, Paima, Maruli, Haposan, Uli, Gomgom, Tiur, Domu, Sondang, Bonar, Hotma, Hasiholan, Binsar, Duma, Batara, Dosma, Agam, Anju dan beberapa nama lainnya yang diambil dari bahasa Medan (ceritamedan.com, 2013). Nama orang Medan di atas merupakan nama yang sudah menjadi ciri khas orang Medan. Namun perlu diingat bahwa Medan sekarang sudah menjadi kota metropolitan dan sudah dihuni oleh berbagai macam suku yang ada di Indonesia, yang memperoleh pengaruh budaya dan agama yang beragam dari luar daerah hingga luar negeri.

  A. Merosotnya Nama Batak Murni

Berdasarkan perubahan masyarakat Batak di atas menunjukkan bahwa nama Batak asli sudah semakin menurun dan berganti dengan nama berbasis budaya Arab maupun Eropa, seperti trend nama Robi, Rafi, Rosa dan yang lainnya. Merosotnya nama-nama Batak memang tidak diikuti dengan merosotnya nama marga, karena nama marga dinilai sakral dan tidak akan berubah.

Baca Juga:  Identifikasi Isu Penamaan Masyarakat Bali

Merosotnya nama Batak murni ini disebabkan karena pengaruh global yang datang dari budaya Arab maupun Eropa, yang tidak hanya membawa misi kolonialisme saja, namun juga menyebarkan paham agama. Perkembangan agama Islam, Kristen Protestan maupun Katolik yang begitu pesat berdampak pada keyakinan nama-nama orang berbasis pada agama yang semakin kuat, karena bagi masyarakat Batak nama memiliki arti dan harapan kepada orang yang dilekatkan namanya tersebut.

B. Pertumbuhan Hibridisasi

Sebagaimana Bourdieu, bahwa tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan untuk menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, Language and Symbolic Power, 1991), maka generasi orangtua di akhir abad ke-20 berusaha menciptakan sebuah dunia baru bagi anak-anak mereka melalui nama.

Pertumbuhan hibridisasi jelas terlihat pada masyarakat yang masih tergolong muda, seperti nama Servis Ginting, Linda Ginting, Robi Sembiring, dan lain sebagainya karena pengaruh nama trendy yang berasal dari Eropa maupun Arab, baik karena faktor keagamaan maupun kekiniannya. Pertumbuhan hibridisasi ini cukup kuat, karena masyarakat Batak tidak dapat meninggalkan silsilah patrilinel mereka, walaupun nama pribadinya sudah tercampur dengan nama asing.

2. KONSERVASI NAMA BATAK

Negeri ini tersusun dari keragaman budaya masyarakatnya yang terdiri atas beragam suku. Di tengah terpaan arus besar globalisasi, keragaman budaya tersebut sangat rentan terhadap unifikasi budaya global. Saat ini hampir semua instrumen masyarakat modern menggunakan instrumen global, seperti instrumen sains, teknologi, pendidikan, barang-barang konsumsi, dan lain-lain. Penetrasi instrumen-instrumen global tersebut sangat determinan, sehingga mendesak eksistensi budaya lokal menjadi semakin marginal.

A. Nama Batak sebagai Salah Satu Basis Identitas Kebudayaan Nasional

Nama sebagai bagian dari identitas terpaut erat dengan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Adopsi nama etnis penghuni Nusantara akan membawa kesemarakan dan kesejukan yang akan ikut berperan mengokohkan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, adanya pengkastaan terselubung pada etnis tertentu, membuat nama tertentu hanya dapat disandang oleh golongan tertentu pula. (Tobing, 2012) Dalam hal ini identitas lokal nama-nama orang suku Batak menjadi bagian dari identitas nasional yang tidak dapat dipisahkan, artinya basis katahanan budaya nasional juga tergantung dari ketahanan budaya suku Batak.

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia sangat membutuhkan identitas kebudayaan nasional yang kuat. Oleh karena bangsa Indonesia terbangun dari berbagai unsur etnik, maka budaya etnik merupakan salah satu basis utama identitas kebudayaan Indonesia. Di samping untuk membangun kebanggaan nasional, keragaman budaya di Indonesia bisa dikembangkan sebagai faktor integrasi yang berperan dalam persatuan nasional.

Salah satu unsur kebudayaan ialah bahasa. Dalam konteks nasional, bahasa-bahasa lokal di Indonesia merupakan khazanah kultural yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, selama kurun waktu Indonesia merdeka, khazanah bahasa lokal ini juga semakin tergerus bingkai persatuan nasional (melalui bahasa Indonesia). Ketika globalisasi semakin kuat, bahasa-bahasa lokal di Indonesia semakin mengalami tekanan ganda (double pressure).

Baca Juga:  Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Dalam konteks Batak, meskipun merupakan kelompok etnolinguistik cukup besar di Indonesia, bahasa Batak tidak luput dari tekanan ganda tersebut. Anak-anak orang Batak kini semakin kurang memahami sistem bahasa Batak secara mendalam. Di samping itu, literasi dalam bahasa Batak juga sangat terbatas. Di sinilah pentingnya upaya konservasi budaya Batak, termasuk bahasa Batak. Dalam hal ini, Pemerintah Sumatera Utara sudah melakukan banyak hal dalam konservasi ini.

Salah satu fitur linguistik bahasa Batak ialah nama Batak. Sebagaimana khazanah bahasa Batak, nama yang berbasis pada sumberdaya linguistik Batak merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang perlu dipelihara, karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, upaya konservasi budaya Batak seyogyanya juga memasukkan nama-nama yang menggunakan sumberdaya linguistik Batak sebagai salah satu unsur dalam konservasi budaya Batak.

B. Hibridisasi sebagai Konservasi Nama Batak

Masyarakat suku Batak masih tergolong cukup kuat dalam mempertahankan nama lokal sebagai identitasnya, karena nama marga sebagai nama silsilah pasti selalu melekat pada diri orang Batak. Namun, nama pribadi orang Batak (di luar nama marga) sudah semakin memudar, karena mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya, sehingga orang tua menilai nama tersebut sebagai sesuatu yang kuno dan menggantinya dengan nama kekinian. Hal ini kemudian mengakibatkan nama orang suku Batak menjadi hybrid atau campuran antara nama lokal dengan nama asing.

Meskipun generasi baru orangtua di Batak sudah meninggalkan sistem penamaan dalam tradisi Batak, banyak orangtua di Batak yang masih mempertahankan identitas Ke-Batakannya melalui nama Batak yang dirangkai bersama nama yang diambil dari sumberdaya linguistik yang lebih luas, terutama Arab dan Eropa. Nama-nama itu dirangkai menjadi nama superhybrid. Artinya, generasi baru orangtua di Batak masih mempertahankan nama Batak, meskipun hanya sebatas register kebahasaannya saja, bukan sistem penamaan secara keseluruhan.

Melalui nama superhybrid itu, generasi baru orangtua di Batak hendak merengkuh beberapa identitas sekaligus: nama Batak sebagai register tradisi/budaya dimaksudkan untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka sebagai orang Batak; nama Arab sebagai register Keislaman dimaksudkan untuk mengorientasikan masa depan anak-anak mereka agar berpegang teguh pada ajaran agama (Islam); dan nama Eropa sebagai register globalisasi untuk membangun rasa percaya diri anak-anak mereka dalam pergaulan global. Dengan demikian, hibridisasi nama di Batak tetap berpotensi sebagai medium konservasi nama Batak karena masih mempertahankan register bahasa Batak.

3. PERAN NEGARA DALAM KONSERVASI BUDAYA

Nama sebagai bagian dari identitas terpaut erat dengan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Sangat sayang, etnis yang bersangkutan, belum menghimpunnya sebagai bagian dari aset budaya Nusantara. Adopsi nama etnis penghuni Nusantara akan membawa kesemarakan dan kesejukan yang akan ikut berperan mengokohkan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, adanya pengkastaan terselubung pada etnis tertentu, membuat nama tertentu hanya dapat disandang oleh golongan tertentu pula. Demokratisasi bangsa ini hanya sebatas dunia politik, belum hinggap di akar rumput. (Tobing, 2012) Dengan demikian, negara jelas perlu hadir untuk memfasilitasi dan menghimpun identitas lokal tersebut sebagai aset budaya negara. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk negara dalam melakukan konservasi budaya bangsa dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik pada skala nasional maupun daerah.

Pada tahun 1925, Pemerintah Kolonial memperkenalkan sebuah kebijakan baru tentang penamaan, yaitu penggunaan “Nama Kaum” atau yang dikenal dengan surnames, terutama di Batak. Kebijakan “Nama Kaum” ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seseorang karena tingginya konsentrasi nama di Batak (ada banyak sekali nama yang persis sama di kalangan orang Batak). Kebijakan ini diberlakukan dengan memberikan opsi kepada penduduk untuk menggunakan nama keluarga. Pemberlakuan kebijakan ini dilaksanakan secara gradual yang dimulai dari beberapa kelompok sebagai berikut: (1) Para pegawai negeri yang bergaji > 100 gulden; (2) Semua bangsawan yang bergelar Raden atau di atasnya; dan (3) Penduduk Hindia-Belanda yang beragama Kristen. Aturan tersebut sesungguhnya akan diterapkan oleh pemerintah Kolonial di seluruh Hindia-Belanda, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit sekali warga di bawah kekuasaan negara kolonial yang melaksanakan aturan tersebut, baik di wilayah Solo-Yogyakarta (Vorstenlanden) maupun di luar Batak (Hadiwidjana, 1968). Pada akhirnya, kebijakan ini akhirnya gagal sama sekali di Batak.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan serupa juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Atas nama asimilasi komunitas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, Pemerintah Indonesia pernah memberlakukan kebijakan untuk mendorong para keturunan Tionghoa untuk mengadopsi nama-nama lokal pribumi. Kebijakan ini sukses besar, meskipun tidak semua warga keturunan Tionghoa melakukan hal itu.

Dua kebijakan Pemerintah yang pernah berlaku di Indonesia tersebut merupakan indikasi bahwa negara memiliki potensi untuk mengatur dan mengendalikan penamaan. Di tengah merosotnya khazanah sumberdaya linguistik lokal dalam penamaan, sudah sepatutnya negara melakukan pengendalian untuk konservasi khazanah tersebut sebagai bagian dari konservasi budaya yang menjadi basis identitas bangsa Indonesia.

Semenjak akhir abad ke-20, Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi modern yang ditopang dengan birokrasi yang kuat. Dengan nalar birokrasi yang merasuk jauh sampai ke tingkat desa, negara telah berhasil membangun sistem administrasi kependudukan yang kuat yang menghubungkan semua data kependudukan di seluruh pelosok desa di Indonesia, sehingga membangun database kependudukan beserta data nama seluruh warga negara Indonesia.

Dengan pemberlakuan akta kelahiran dan KTP, negara telah mendorong para orangtua untuk memberikan nama yang definitif sejak kelahiran anak-anak mereka. Pada gilirannya, setiap warga negara tak bisa lagi mengubah nama mereka sebagaimana tradisi penamaan pada masa lalu yang mengakomodasi tradisi perubahan nama (nama kecil menjadi nama dewasa), kecuali melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan sistem administrasi kependudukan yang terkoneksi dengan dengan sistem perbankan, rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain, maka tradisi perubahan nama tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya, karena orang tidak mau direpotkan dengan urusan perubahan nama.

Hal ini menunjukkan bahwa negara, di era demokrasi sekalipun, tetap memiliki potensi untuk mempengaruhi warga negaranya dalam mengendalikan sistem penamaan yang mengakomodasi khazanah budaya Indonesia. Negara bisa mengembangkan politik penamaan agar tetap bisa melakukan konservasi nama lokal di antara suku-suku yang membangun identitas Keindonesiaan. Dalam konteks nama Batak, dimana hanya berlaku dalam masyarakat Batak, maka negara harus hadir melalui representasi negara di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai representasi negara di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama lokal. Kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah dalam konservasi nama lokal perlu diwujudkan dalam kebijakan yang resmi secara struktural.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *