Loading...
Identifikasi Isu

Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Minang

Nama diri merupakan salah satu penanda identitas individual yang paling mudah dilihat secara kasat mata. Sebagai salah satu fitur linguistik, nama tersusun dari kata-kata yang diadopsi dari bahasa. Oleh karena produksi nama diri selalu melibatkan relasi kuasa (Foucault, 1982), di mana setiap bayi yang lahir selalu bergantung kepada kuasa orangtuanya untuk diberi nama, maka nama diri selalu terhubung dengan dimensi struktur sosial yang lebih besar, karena para orangtua bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan terikat dalam sebuah struktur yang lebih besar dan berpengaruh atas state of mind para orangtua dalam memberikan nama bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan untuk menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, 1991).

Sebagai salah satu bentuk state of mind para orangtua, trend penamaan dari waktu ke waktu selalu dinamis, mengekspresikan kondisi dan/atau semangat zaman. Pada beberapa titik di lintasan sejarah suatu masyarakat seringkali terjadi perubahan trend penamaan. Perubahan itu seringkali mengiringi perubahan sosial politik, kondisi perekonomian, capaian sejarah, dan lain-lain. Sebagaimana “the politics of onomastics” (Derrida, 1982), tanggung Minangb seseorang untuk memberi nama pada seseorang yang lain merupakan “the infinite paradox of narcissism” (Derrida, 1995, p. 12), dan merupakan kendaraan bagi sebuah generasi untuk menjadi agen dalam pengakuan terhadap identitas diri dan subjek tertentu (Derrida, 1997, p. 250).

1. PERUBAHAN PENAMAAN DALAM MASYARAKAT MINANG

Sebagaimana yang telah dipaparkan secara statistik dalam Bab 1, pada tahun 1980 – 1990-an, nama Minang-murni merosot tajam di tanahnya sendiri; sementara nama campuran dan superhybrid meningkat secara tajam. Apa yang sesungguhnya terjadi di Minang sehingga hampir semua indikator statistika pada dekade tersebut menunjukkan perubahan dramatis di hampir semua segment penamaan?

Dalam konteks perubahan ini, setidaknya, menuntun pada pemahaman bahwa generasi baru orangtua di Minang telah tumbuh menjadi kelas menengah yang berbeda dari generasi orang Minang sebelumnya: mereka memiliki budaya percaya diri, berpendidikan tinggi, memiliki daya beli yang tinggi, dan semakin banyak tumbuh di perkotaan. Hal ini membedakan mereka dengan para pendahulu mereka pada 1950-an dan 1960-an yang menderita keyakinan luas sebagai warisan dari zaman kolonial sebagai kaum pribumi yang tidak berpendidikan dan terpinggir di desa-desa.

Generasi baru orangtua di Minang itu diuntungkan oleh kebijakan pendidikan Orde Baru yang sukses menyelenggarakan pendidikan dasar, dan secara dramatis meningkatkan partisipasi anak-anak orang Minang dalam pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Jones, 1994) (Oey-Gardiner, 1991). Meskipun pendaftaran siswa perempuan masih tertinggal dari siswa laki-laki, kesenjangan itu terus menyempit. Pada tahun 1971, keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan yang masuk di perguruan tinggi masih sebesar 48%, tetapi pada tahun 1990, kesenjangan tersebut menyempit menjadi 29% (Hull, et al., 1994 hal. 164-168). Pada tahun 2009/2010, kesenjangan tersebut hampir tidak ada, karena hanya menyisakan 0,12% (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015).

Perubahan pada struktur makro orang Minang, sebagaimana dijelaskan di atas, pada gilirannya berpengaruh pada struktur mikro orang Minang, di mana salah satu faktor yang penting ialah identitas individual. Sebagaimana Friedman, identitas dibedakan menjadi 2 konteks yang berbeda: identitas individual yang bersifat mikro dan identitas kolektif/sosial yang bersifat makro (Friedman, 2000). Di antara keduanya terdapat hubungan saling mempengaruhi (Giddens, 1991). Hubungan di antara keduanya terekam dengan baik melalui penamaan. Meskipun nama merupakan sebuah label bagi identitas individu, proses produksinya melibatkan struktur lebih besar yang membawa identitas kolektif.

Baca Juga:  Dinamika Penamaan Masyarakat Maluku

A. Merosotnya Nama Minang Murni

Nama yang menggunakan sumberdaya linguistik lokal merupakan salah satu kekayaan kultural yang menjadi identitas yang mudah dikenali. Secara antropologis, sebagaimana dijelaskan dalam bab 1, nama orang Minang mudah dikenali dari suffix (akhiran) pada nama-nama mereka: berakhiran “-em” atau “-en” bagi perempuan, atau berakhiran “-an”, “-in”, atau “-un” bagi laki-laki (Uhlenbeck, 1971, p. 339). Nama-nama orang Minang mudah dikenali dari nama yang melekat pada mereka. Pada tahun 1950-an, nama orang Minang mulai berubah dengan akhiran ”o” untuk laki-laki, dan akhiran ”i” untuk perempuan, meskipun masih tampak sederhana dengan hanya satu suku kata atau dua suku kata [ (Uhlenbeck, 1971) (Moordiati, 2015)].

Akan tetapi, nama khas bagi orang Minang ini merosot tajam. Pada akhir abad ke-20, ketika orang Minang sudah semakin terdidik dan makmur, nama-nama seperti di atas sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai nama bagi anak-anak mereka, karena nama-nama itu mengandung label kelas sosial yang rendah dan penuh dengan unsur feodalisme. Nama-nama seperti itu tidak lagi mewakili semangat zaman yang terbuka dan modern. Oleh karena itu, orang Minang semakin meninggalkan nama-nama itu, dan beralih ke nama-nama yang menggunakan sumberdaya linguistik yang lebih luas, seperti nama Arab dan Eropa. Hal ini seakan menjadi sebuah pernyataan untuk keluar dari struktur feodalistik Minang, ketika anak-anak para petani Minang memperoleh pendidikan yang tinggi dan kemakmuran ekonomi yang memadai. Sejak akhir abad ke-20 itu, hampir tidak ada nama anak-anak orang Minang yang mengandung konotasi “kelas rendah”.

B. Pertumbuhan Hibridisasi

Sebagaimana Bourdieu, bahwa tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan untuk menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, 1991), maka generasi orangtua di akhir abad ke-20 berusaha menciptakan sebuah dunia baru bagi anak-anak mereka melalui nama. Ketika nama Minang-murni sudah tidak banyak dipakai oleh orangtua di Minang dalam memberi nama bagi anak-anak mereka, ada banyak orangtua yang menggunakan sumberdaya linguistik yang lebih luas untuk memberi nama bagi anak-anak mereka. Tanpa meninggalkan identitas keMinangannya, sebagian orangtua merangkai nama Minang dengan nama Arab sehingga membentuk rangkaian nama Minang-Arab, sebagian lagi merangkai nama Minang dengan nama Arab dan Barat sehingga membentuk rangkaian nama superhybrid. Sementara itu, sebagian orangtua juga menggunakan sumberdaya linguistik Arab secara murni sehingga membentuk rangkaian nama Arab-murni.

Perubahan praktik penamaan di Minang, terutama pertumbuhan hibridisasi nama dengan sumberdaya linguistik yang lebih luas, perlu dipahami dari konstruksi sosial budaya di Minang. Bagi orang Minang, nama merupakan amanat, mandat, wasiat, keinginan, harapan, atau doa dari para orangtua untuk anak-anak mereka. Meskipun orang Minang semakin terdidik dan makmur, mereka tidak serta-merta menjadi kebarat-baratan. Hampir mirip dengan mystic synthesis (Ricklefs, 2006), mereka tetap memelihara register tradisi dan agama dalam nama anak-anak mereka. Dengan demikian, nama anak-anak orang Minang di akhir abad ke-20 menjadi semakin hybrid: menyerap semua register tradisi (melalui nama khas Minang atau Sansekerta), keagamaan (terutama Islam melalui nama Arab), dan globalisasi (melalui nama Barat atau Eropa). Dengan demikian, konteks yang berubah dalam penamaan bagi orang Minang semenjak akhir abad ke-20 ialah hibridisasi nama dengan sumber-sumber linguistik yang semakin luas.

2. KONSERVASI NAMA MINANG

Negeri ini tersusun dari keragaman budaya masyarakatnya yang terdiri atas beragam suku. Di tengah terpaan arus besar globalisasi, keragaman budaya tersebut sangat rentan terhadap unifikasi budaya global. Saat ini hampir semua instrumen masyarakat modern menggunakan instrumen global, seperti instrumen sains, teknologi, pendidikan, barang-barang konsumsi, dan lain-lain. Penetrasi instrumen-instrumen global tersebut sangat determinan, sehingga mendesak eksistensi budaya lokal menjadi semakin marginal.

Baca Juga:  Antropologi Penamaan Masyarakat Minang

Dalam konteks Minang, salah satu unsur budaya yang rentan terhadap globalisasi ialah nama Minang. Beberapa data statistik, sebagaimana telah dieksplorasi dalam Bab 1, menunjukkan indikator yang jelas tentang hal tersebut, dimana nama lokal hampir tergerus sama sekali. Dalam hal ini, perlu upaya konservasi khazanah nama Minang sebagai bagian dari upaya mempertahankan budaya bangsa.

 

A. Nama Minang sebagai Salah Satu Basis Identitas Kebudayaan Nasional

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia sangat membutuhkan identitas kebudayaan nasional yang kuat. Oleh karena bangsa Indonesia terbangun dari berbagai unsur etnik, maka budaya etnik merupakan salah satu basis utama identitas kebudayaan Indonesia. Di samping untuk membangun kebanggaan nasional, keragaman budaya di Indonesia bisa dikembangkan sebagai faktor integrasi yang berperan dalam persatuan nasional.

Salah satu unsur kebudayaan ialah bahasa. Dalam konteks nasional, bahasa-bahasa lokal di Indonesia merupakan khazanah kultural yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, selama kurun waktu Indonesia merdeka, khazanah bahasa lokal ini juga semakin tergerus bingkai persatuan nasional (melalui bahasa Indonesia). Ketika globalisasi semakin kuat, bahasa-bahasa lokal di Indonesia semakin mengalami tekanan ganda (double pressure).

Dalam konteks Minang, meskipun merupakan kelompok etnolinguistik terbesar di Indonesia, bahasa Minang tidak luput dari tekanan ganda tersebut. Anak-anak orang Minang kini semakin kurang memahami sistem bahasa Minang secara mendalam. Di samping itu, literasi dalam bahasa Minang juga sangat terbatas. Di sinilah pentingnya upaya konservasi budaya Minang, termasuk bahasa Minang. Dalam hal ini, Pemerintah Sumatera Barat sudah melakukan banyak hal dalam konservasi ini.

Salah satu fitur linguistik bahasa Minang ialah nama Minang. Sebagaimana khazanah bahasa Minang, nama yang berbasis pada sumberdaya linguistik Minang merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang perlu dipelihara, karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, upaya konservasi budaya Minang seyogyanya juga memasukkan nama-nama yang menggunakan sumberdaya linguistik Minang sebagai salah satu unsur dalam konservasi budaya Minang.

B. Hibridisasi sebagai Upaya Konservasi Nama Minang

Meskipun generasi baru orangtua di Minang sudah meninggalkan sistem penamaan dalam tradisi Minang, terutama label kelas sosial yang rendah, banyak orangtua di Minang yang masih mempertahankan identitas KeMinangannya melalui nama Minang yang dirangkai bersama nama yang diambil dari sumberdaya linguistik yang lebih luas, terutama Arab dan Eropa. Nama-nama itu dirangkai menjadi nama superhybrid. Artinya, generasi baru orangtua di Minang masih mempertahankan nama Minang, meskipun hanya sebatas register kebahasaannya saja, bukan sistem penamaan secara keseluruhan.

Melalui nama superhybrid itu, generasi baru orangtua di Minang hendak merengkuh beberapa identitas sekaligus: nama Minang sebagai register tradisi/budaya dimaksudkan untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka sebagai orang Minang; nama Arab sebagai register Keislaman dimaksudkan untuk mengorientasikan masa depan anak-anak mereka agar berpegang teguh pada ajaran agama (Islam); dan nama Eropa sebagai register globalisasi untuk membangun rasa percaya diri anak-anak mereka dalam pergaulan global. Dengan demikian, hibridisasi nama di Minang tetap berpotensi sebagai medium konservasi nama Minang karena masih mempertahankan register bahasa Minang.

3. NEGARA PERLU HADIR

Pada tahun 1925, Pemerintah Kolonial memperkenalkan sebuah kebijakan baru tentang penamaan, yaitu penggunaan “Nama Kaum” atau yang dikenal dengan surnames, terutama di Minang. Kebijakan “Nama Kaum” ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seseorang karena tingginya konsentrasi nama di Minang (ada banyak sekali nama yang persis sama di kalangan orang Minang). Kebijakan ini diberlakukan dengan memberikan opsi kepada penduduk untuk menggunakan nama keluarga. Pemberlakuan kebijakan ini dilaksanakan secara gradual yang dimulai dari beberapa kelompok sebagai berikut: (1) Para pegawai negeri yang bergaji > 100 gulden; (2) Semua bangsawan yang bergelar Raden atau di atasnya; dan (3) Penduduk Hindia-Belanda yang beragama Kristen. Aturan tersebut sesungguhnya akan diterapkan oleh pemerintah Kolonial di seluruh Hindia-Belanda, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit sekali warga di bawah kekuasaan negara kolonial yang melaksanakan aturan tersebut, baik di wilayah Solo-Yogyakarta (Vorstenlanden) maupun di luar Minang (Hadiwidjana, 1968). Pada akhirnya, kebijakan ini akhirnya gagal sama sekali di Minang.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Jawa

Kebijakan serupa juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Atas nama asimilasi komunitas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, Pemerintah Indonesia pernah memberlakukan kebijakan untuk mendorong para keturunan Tionghoa untuk mengadopsi nama-nama lokal pribumi. Kebijakan ini sukses besar, meskipun tidak semua warga keturunan Tionghoa melakukan hal itu.

Dua kebijakan Pemerintah yang pernah berlaku di Indonesia tersebut merupakan indikasi bahwa negara memiliki potensi untuk mengatur dan mengendalikan penamaan. Di tengah merosotnya khazanah sumberdaya linguistik lokal dalam penamaan, sudah sepatutnya negara melakukan pengendalian untuk konservasi khazanah tersebut sebagai bagian dari konservasi budaya yang menjadi basis identitas bangsa Indonesia.

Memang, di era demokrasi dimana Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, penamaan merupakan kehendak bebas (free will) warga negara. Akan tetapi, sebagai sebuah negara bangsa, negara berkewajiban untuk melestarikan khazanah kebudayaan yang menjadi basis identitas kebangsaan, dimana salah satunya ialah khazanah budaya penamaan dari berbagai suku di Indonesia.

Semenjak akhir abad ke-20, Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi modern yang ditopang dengan birokrasi yang kuat. Dengan nalar birokrasi yang merasuk jauh sampai ke tingkat desa, negara telah berhasil membangun sistem administrasi kependudukan yang kuat yang menghubungkan semua data kependudukan di seluruh pelosok desa di Indonesia, sehingga membangun database kependudukan beserta data nama seluruh warga negara Indonesia.

Dengan pemberlakuan akta kelahiran dan KTP, negara telah mendorong para orangtua untuk memberikan nama yang definitif sejak kelahiran anak-anak mereka. Pada gilirannya, setiap warga negara tak bisa lagi mengubah nama mereka sebagaimana tradisi penamaan pada masa lalu yang mengakomodasi tradisi perubahan nama (nama kecil menjadi nama dewasa), kecuali melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan sistem administrasi kependudukan yang terkoneksi dengan dengan sistem perbankan, rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain, maka tradisi perubahan nama tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya, karena orang tidak mau direpotkan dengan urusan perubahan nama.

Hal ini menunjukkan bahwa negara, di era demokrasi sekalipun, tetap memiliki potensi untuk mempengaruhi warga negaranya dalam mengendalikan sistem penamaan yang mengakomodasi khazanah budaya Indonesia. Negara bisa mengembangkan politik penamaan agar tetap bisa melakukan konservasi nama lokal di antara suku-suku yang membangun identitas Keindonesiaan.

Dalam konteks nama Minang, dimana hanya berlaku dalam masyarakat Minang, maka negara harus hadir melalui representasi negara di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai representasi negara di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama lokal. Kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah dalam konservasi nama lokal perlu diwujudkan dalam kebijakan yang resmi secara struktural.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *