Loading...
Tinjauan Kebijakan

Tinjauan Yuridis dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Utara

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia perlu merawat basis identitas budaya masyarakatnya. Di tengah globalisasi peradaban dunia, identitas kebangsaan diperlukan sebagai penciri bangsa sekaligus pemersatu masyarakatnya. Hal ini berarti bahwa negara berkepentingan untuk terus mempertahankan identitas kebangsaan ini.

Salah satu komponen identitas budaya tersebut ialah bahasa. Bangsa Indonesia tersusun dari beragam suku yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa-bahasa di Nusantara ini juga secara aktif digunakan oleh masyarakatnya masing-masing sebagai identitas individual melalui penamaan diri bagi anak-anak mereka selama berabad-abad.

Di tengah arus besar globalisasi, identitas individual yang diturunkan dari khazanah bahasa-bahasa di Nusantara ini menjadi rentan karena masyarakat dengan mudah mengadopsi khazanah linguistik yang lebih luas untuk mengekspresikan semangat global. Akibatnya, nama-nama yang berbasis tradisi semakin lama ditinggalkan orang. Oleh karena itu, dalam rangka konservasi khazanah perbendaharaan nama yang berbasis tradisi dan khazanah bahasa-bahasa di Nusantara, negara perlu hadir melalui politik penamaan. Dalam konteks Sumatera Utara, dimana jumlah nama Batak sudah turun secara dramatis, maka negara perlu hadir untuk melakukan konservasi.

Dalam demokrasi, kehadiran negara dalam sebuah isu strategis memerlukan payung kebijakan agar cara-cara yang ditempuh menjadi legitimate dan konstitusional. Berkaitan dengan konservasi khazanah perbendaharaan nama yang berbasis tradisi dan khazanah bahasa-bahasa di Nusantara, maka berikut ini diurakan beberapa tinjauan kebijakan yang relevan dengan hal itu.

1. TINJAUAN KEBIJAKAN DI TINGKAT NASIONAL

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam sebuah kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan (publicness) yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

A. Kebijakan Pemeliharaan Identitas Budaya dan Penamaan

Dalam konteks negara, penamaan pasti terkait dengan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Setiap anak yang lahir tidak memiliki kuasa untuk memberi nama atas dirinya sendiri. Ia sepenuhnya bergantung pada relasi kuasa (Foucault, 1982), yaitu kepada orang-orang yang memiliki kuasa atas anak itu. Biasanya, pemilik kuasa atas penamaan anak-anak yang baru lahir ialah orangtua masing-masing. Oleh karena itu, penamaan merupakan hak setiap anak yang lahir di negeri ini. Hal ini mengindikasikan bahwa penamaan selalu terkait dengan hak asasi manusia. Negara harus menjamin bahwa hak atas nama itu harus diberikan semenjak anak-anak itu lahir di negeri ini. Dengan demikian, negara harus memfasilitasi pemberian nama itu melalui catatan sipil.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa menghormati identitas budaya dan masyarakat tradisional, bahkan harus mengembangkannya sesuai perkembangan zaman dan peradaban. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28-I, Ayat 3 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Konstitusi ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung Batakb besar dalam melakukan konservasi budaya masyarakat di Indonesia. Sebagai negara bangsa, bangsa Indonesia tersusun dari beragam suku bangsa dengan segala pernik budaya, bahasa, dan tradisi masing-masing. Menghadapi era globalisasi, identitas budaya masyarakat di Indonesia menghadapi tantangan yang besar dan beresiko terseret ke dalam arus besar globalisasi. Upaya pertahanan identitas budaya ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat tradisi, karena mereka menduduki posisi yang lemah. Mereka tidak bisa dibiarkan sekarat menghadapi arus besar globalisasi. Negara harus hadir dalam dalam upaya pertahanan identitas budaya ini, karena salah satu basis identitas nasional ialah identitas budaya bangsa Indonesia yang terususun dari beragam suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa masing-masing.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Salah satu komponen identitas budaya ialah budaya penamaan yang berbasis pada tradisi masyarakat suku di Indonesia. Hampir setiap suku memiliki kekhasan dalam tradisi penamaan, karena nama-nama itu diadaptasi dari konteks linguistik masing-masing suku. Seiring dengan semakin dahsyatnya gelombang globalisasi dewasa ini, budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia semakin merosot. Oleh karena itu, atas dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tanggung Batakb besar dalam konservasi budaya penamaan.

B. Kebijakan Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Pasal 1). Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperteguh jati diri bangsa, serta memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 4).

Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang ini, tradisi penamaan pada masing-masing suku bisa menjadi objek pemajuan kebudayaan daerah, karena nama merupakan salah satu fitur kebahasaan yang diadaptasi dari bahasa daerah (Pasal 5). Sementara bahasa merupakan salah satu komponen utama dalam kebudayaan. Oleh karena itu, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan bisa menjadi salah satu kerangka acuan dalam konservasi budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia.

Undang-undang ini juga mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 7). Hal ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pemajuan kebudayaan dengan memperhatikan asas keberagaman dan kelokalan dalam pemajuan kebudayaan (Pasal 3).

C. Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengembangkan strategi konservasi budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia melalui pendidikan, maka Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi relevan sebagai salah satu rujukan. Salah satu konsideran dalam undang-undang ini ialah bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, arahan pengembangan pendidikan berbasis budaya juga menjadi salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini. Meskipun harus mengacu pada standar pendidikan nasional (Pasal 36 – Ayat 1), kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Pasal 36 – Ayat 2). Kurikulum perlu memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah, nasional, perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36 – Ayat 3). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional sangat akomodatif terhadap konteks lokal, termasuk bahasa dan budaya lokal dimana salah satu unsurnya ialah penamaan berbasis tradisi yang perlu diakomodasi sebagai salah satu content pendidikan.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Barat

Salah satu cara untuk konservasi budaya penamaan masyarakat suku yang direkomendasikan  melalui pendidikan, yaitu melalui pelajaran yang memiliki nuansa muatan lokal. Dasar kebijakannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 2 РAyat 1).

Hal ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Pasal 2 – Ayat 2). Bahasa daerah merupakan salah satu content yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal (Pasal 4 – Ayat 1 – Huruf D). Oleh karena nama yang berbasis tradisi merupakan salah satu fitur kebahasaan masyarakat suku, maka penamaan juga bisa menjadi salah satu content yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Adapun strategi pemuatan muatan lokal ini bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya (Pasal 4 – Ayat 3), atau mata pelajaran bahasa daerah yang berdiri sendiri (Pasal 4 – Ayat 4).

Berdasarkan Kurikulum 2013 ini pada prinsipnya Mata pelajaran Bahasa Inggris memang tidak diperbolehkan, namun dengan adanya surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21813 tahun 2018, maka mata pelajaran Bahasa Inggris tersebut diperbolehkan sebagai mata pelajaran muatan lokal. Hal ini termasuk di wilah Kota Medan, sehingga mengakibatkan muatan lokal di daerah ini bukan bahasa daerah, melainkan Bahasa Inggris.

Dengan meninjau beberapa produk hukum di tingkat nasional, sebagaimana diuraikan di atas, maka hal ini memiliki landasan yang kuat untuk dikembangkan menjadi produk kebijakan yang lain di negeri ini, terutama strategi untuk konservasi budaya penamaan melalui dunia pendidikan. Upaya ini tidak bertentangan sama sekali dengan produk-produk hukum dan kebijakan lainnya, bahkan mendukung kebijakan nasional dalam mempertahankan identitas budaya.

2. TINJAUAN KEBIJAKAN DI TINGKAT DAERAH

Sebagai wilayah besar yang memiliki karakteristik sangat multikultural, Provinsi Sumatera Utara telah memiliki seperangkat aturan yang mendukung pokok-pokok pikiran yang ada dalam policy paper ini. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam produk-produk kebijakan itu di tingkat daerah, tema penamaan tetap relevan diaktualisasikan dalam produk-produk kebijakan lain yang lebih implementatif di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

A. Kebijakan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Daerah

Sebagai salah satu pusat kebudayaan yang multikultural, Provinsi Sumatera Utara telah menginisiasi produk-produk hukum dan kebijakan untuk memelihara tradisi dan kebudayaan Batak. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap karakteristik sangat multikultural diwilayah ini.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, hingga sebagai sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Jawa

Peraturan daerah tersebut menjadi bahan penting dalam kajian kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, yaitu menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah sebagai budaya daerah.  Bahasa daerah dalam hal ini menjadi kepribadian kedaerahan yang tidak bisa lepas dari kepribadian nasional, dan hal ini menjadi jati diri kebudayaan daerah yang terikat dalam bingkai negara kesatuan.

Bahasa Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Sumatera Utara di daerah-daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bahasa Melayu, Bahasa Mandailing/Angkola, Bahasa Batak Toba, Bahasa Simalungun, Bahasa Karo, Bahasa Pakpak, Bahasa Nias, dan Bahasa Pesisir Sibolga-Tapanuli Tengah.

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah daerah menegaskan melalui Pasal 14 (2), yaitu bahwa Strategi kebijakan pengutamaan Bahasa Indonesia dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, yang di antaranya meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Peraturan daerah ini juga mewajibkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah digunakan bagi penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan satuan pendidikan formal sebagai muatan lokal sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah ini dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam hal ini jelas memiliki kewajiban dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Utara.

B. Kebijakan Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar

Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2017 mengatur Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karo. Muatan Lokal berdasarkan pada pasal 1(12) adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Maksud ditetapkannya Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karo adalah untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

Pelaksanaan Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Karo bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah; mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual di daerah; dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal.

Mata pelajaran muatan lokal merujuk pada Pasal 5 untuk Sekolah Dasar (SD) meliputi Seni dan Budaya Karo, Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan Prakarya; sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi Seni dan Budaya Karo, Bahasa Mandarin, dan Teknik Informatika Komputer. Sementara itu, pelaksanaan kurikulum muatan lokal di setiap satuan pendidikan tersebut melaksanakan muatan lokal tersebut diwajibkan untuk mata pelajaran Seni dan Budaya Karo, sedangkan mata pelajaran lainnya menjadi pilihan dengan jumlah jam muatan lokal masing-masing yaitu 1 jam pelajaran per minggu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *