Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Barat

Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut, bab ini akan mempertegas alternatif kebijakan mana yang paling memungkinkan direkomendasikan di Sumatera Barat relasinya dengan upaya konservasi budaya melalui penamaan. Tujuan konservasi penamaan ini dilakukan agar generasi muda di Provinsi Sumatera Barat terus mengenal budaya yang mereka miliki. Upaya yang paling memungkinkan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan pendidikan yaitu melalui pengembangan mata pelajaran muatan lokal. Namun demikian upaya pengembangan ini tidak akan efektif jika tidak disertai payung hukum yang mempunyai kekuatan memaksa agar upaya yang telah direncanakan efektif dilakukan dan secara yuridis memiliki legalitas. Dalam bab sebelumnya telah dielaborasi alternatif kebijakan apa saja yang memungkinkan dipilih untuk mendukung tujuan sebagaimana disebutkan.

1. Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah menjadi alternatif kebijakan yang dipilih. Hal ini terkait dengan momentum penyiapan perda penyelenggaraan pendidikan yang baru di Sumatera Barat. DPRD Provinsi Sumatera Barat, bersama Dinas Pendidikan dan Dewan pendidikan sedang berupaya menyiapakan produk kebijakan yang baru guna merespon sejumlah dinamika dan perubahan yang ada terkait penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun sudah berproses, masih cukup memungkinakan untuk memasukkan substansi muatan lokal dalam perda tersebut. Sehingga dengan pembentukan peraturan daerah yang baru pengaturan penyelenggaraan pendidikan akan lebih tuntas.

Adapun hal-hal yang diatur dalam perda tersebut antara lain meliputi: kewenangan; pengelolaan pendidikan; standar pendidikan; penyelenggaraan pendidikan; kurikulum muatan lokal; pendidik dan tenaga kependidikan; perizinan pendidikan; sistem informasi pendidikan; pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; kerjasama; peran serta masyarakat; pembiayaan; sanksi administrasi; dan sanksi pidana.

2. Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur (Pergub) juga menjadi alternatif kebijakan yang dipilih. Hal ini dilakukan karena kehadiran Pergub dapat memperkuat upaya konservasi budaya melalui penamaan. Untuk konteks Sumatera Barat, pembentukan Peraturan Gubernur ini sangat memungkinkan apalagi jika mata pelajaran yang dijadikan muatan lokal ini masih serupa dengan mata pelajaran BAM. Artinya bahwa BAM ini relevan untuk diajarkan untuk peserta didik di lingkup Sumatera Barat.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun substansi dari Pergub ini nantinya mengoperasionalisasikan muatan lokal yang tercantum dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Sebagai gambaran jika di perda penyelenggaraan pendidikan adalah hal-hal yang masih makro, maka dalam Pergub pengaturannya jauh lebih detil, hingga level perumusan kompetensi inti  dan kompetensi dasar di berbagai jenjang pendidikan. Pada peraturan gubernur ini pula sudah diberikan gambaran bagaimana rencana pembelajaran (RPP) dikembangkan, dilaksanakan dan dievaluasi.

3. Kesimpulan

Persoalan utama dalam hal  ini ialah menurunnya nama Minang secara dramatis semenjak akhir abad ke-20. Secara statistik, masyarakat Minang menyisakan nama Minang murni hanya sebesar 8-10 persen, sementara nama Arab dan nama Eropa tumbuh pesat melalui nama campuran. Meskipun demikian, nama Minang tidak sepenuhnya hilang, karena masyarakat Minang masih mempertahankannya melalui nama campuran (hibrida).

Meskipun penamaan merupakan salah satu bentuk kehendak bebas manusia, tergerusnya nama Minang secara dramatis merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara bangsa seperti Indonesia, apalagi bagi Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pusat kebudayaan Minang, karena nama Minang merupakan salah satu fitur linguistik (bahasa) Minang yang menjadi basis identitas nasional. Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama Minang sebagai bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Hal ini juga berlaku bagi representasi negara di wilayah yang menjadi Pusat Kebudayaan Minang, yaitu Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai negara demokrasi, negara memang tidak bisa memaksakan pola tertentu dalam penamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam demokrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk konservasi nama Minang. Salah satu cara strategis untuk konservasi nama Minang ialah melalui pendidikan, karena dalam 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan akan memiliki kuasa dalam penamaan. Mereka akan tumbuh dewasa, menikah, dan berkeluarga, serta memiliki keturunan, sehingga memiliki kuasa untuk memberi nama.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi DIY

Dalam ranah pendidikan, dimana sistem kurikulumnya memberi peluang bagi content lokal, konservasi nama bisa menjadi salah satu content lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Sumatera Barat, hal ini bisa diintegrasikan melalui Muatan Lokal BAM. Agar upaya ini lebih integrated dan sistematis, maka upaya konservasi nama Minang ini perlu payung kebijakan. Sementara payung kebijakan nasional maupun daerah sudah sangat relevan dan mendukung, upaya ini hanya perlu dipertegas dengan kebijakan implementatif dan operasional melalui Dinas Pendidikan setempat, berupa revisi peraturan daerah dan penegasan kembali penyelenggaraan muatan lokal di lingkungan Provinsi Sumatera Barat melalui peraturan gubernur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *