Loading...
Alternatif Strategi

Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pada dasarnya, tindakan penamaan merupakan kehendak bebas manusia untuk memilih kata-kata yang akan dijadikan sebagai nama diri (Bulliet, 1978). Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tentunya Indonesia harus menghargai kehendak bebas tersebut, tidak bisa memaksakan sebuah politik penamaan sesuai dengan tujuan negara. Meskipun demikian, ada banyak cara demokratis yang bisa dilakukan oleh negara dalam upaya konservasi khazanah nama Minang sebagai salah satu basis identitas nasional.

1. ALTERNATIF STRATEGI

Untuk mewujudkan gagasan dan upaya konservasi nama Minang diperlukan strategi yang tepat sesuai dengan konteks lokal yang ada, tanpa menimbulkan persoalan baru. Salah satu ranah yang potensial untuk politik penamaan ialah ranah pendidikan dimana anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang dalam menuntut ilmu. Dalam 15-25 tahun mendatang, mereka akan berkeluarga dan memiliki keturunan. Mereka merupakan sasaran yang sangat strategis untuk mengintroduksi politik penamaan dalam rangka konservasi budaya penamaan untuk membangun identitas Keindonesiaan.

A. Pendidikan Muatan Lokal sebagai Entry Point

Salah satu cara demokratis dalam menyemai nilai-nilai berbangsa ialah melalui pendidikan. Di samping itu, pendidikan juga memiliki fungsi dan makna yang strategis dalam membentuk generasi bangsa di masa mendatang. Meskipun demikian, di tengah beban siswa yang semakin sarat, introduksi tema ini tidak harus menambah jam pelajaran, melainkan cukup melengkapi pelajaran yang sudah ada.

Sistem kurikulum pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan adanya introduksi pengetahuan yang berbasis pada lingkungan sosial, budaya, dan seni. Sistem ini membuka peluang untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan bisa memperkaya hal ini, bahkan bisa menambahkan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, dimana penamaan yang berbasis tradisi bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Baca Juga:  Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

B. Perlunya Payung Kebijakan di Daerah

Konservasi nama Minang merupakan ikhtiar budaya yang bersifat lokal, terutama di wilayah yang didiami mayoritas masyarakat suku Minang. Oleh karena itu, upaya ini tidak perlu dilaksanakan dengan piranti kebijakan nasional, cukup kebijakan di tingkat daerah (baik provinsi maupun kabupaten).

Payung kebijakan di daerah ini sangat penting karena upaya ini akan melibatkan berbagai satuan pendidikan secara menyeluruh. Upaya ini akan bisa dikoordinasikan secara sistematis jika memiliki payung kebijakan yang definitif. Setidaknya, hal ini bisa menjadi dasar bagi instansi pemerintahan daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan secara prosedural.

2. BEBERAPA ALTERNATIF KEBIJAKAN DI DAERAH

Agar upaya konservasi nama Minang menjadi sebuah kebijakan yang terstruktur dan sistematis, maka pembuatan kebijakan di tingkat daerah menjadi sebuah keniscayaan, karena upaya ini akan melibatkan berbagai instansi yang beragam dan lintas sektoral. Dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, sebuah produk kebijakan di daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana undang-undang ini, ada beberapa alternatif kebijakan di daerah yang bisa dikembangkan dalam upaya konservasi nama Minang.

A. Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) menjadi salah satu alternatif pilihan kebijakan yang dirumuskan untuk mengatur tentang kurikulum di Provinsi Sumatera Barat. Dalam konteks yang lebih luas, yang diatur dalam perda ini adalah konteks penyelenggaraan pendidikannya, dimana di dalamnya akan diatur juga terkait desain kurikulumnya. Dalam kurikulum tersebut akan diatur pula hal-hal terkait dengan mata pelajaran muatan lokal.

Sebagai instrumen pengaturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perda menjadi satu pilihan kebijakan alternatif yang cukup efektif yang mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Ada banyak hal yang diatur dalam perda penyelenggaraan pendidikan tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan kurikulum. Muatan lokal menjadi satu bagian kecil yang akan diatur dalam perda ini.

Baca Juga:  Tinjauan Yuridis dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Utara

Lebih lanjut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah  dalam Pasal 236  ayat (1)  juga menegaskan bahwa bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Dalam konteks ini daerah diberi kewenangan untuk membentuk perda untuk penyelenggaraan urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Catatan penting dalam perda ini terkait dengan konservasi budaya melalui penamaan adalah pemberian ruang dalam mata pelajaran muatan lokal terkait aspek penamaan. Apakah kemudian muatan lokal tersebut akan diperlakukan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri atau muatan lokal yang materinya terintegrasi dengan mata pelajaran kelompok B, keduanya sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014yang mengatur tentang pengembangan mata pelajaran muatan lokal.

 B. Peraturan Gubernur

Alternatif kebijakan berikutnya yang bisa dijadikan pilihan adalah dengan membentuk peraturan gubernur. Posisi peraturan gubernur ini memperjelas dan mempertegas pembelajaran muatan lokal yang sudah diatur dalam perda penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, ada satu pra syarat penting yang harus diperhatikan terkait alternatif kebijakan yang kedua ini, yaitu harus ada kebijakan atau produk hukum yang lebih tinggi yang memerintahkan  untuk pembentukan peraturan gubernur ini. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah  dalam Pasal 246  ayat (1) yang menyebutkan bahwa Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.

Dalam konteks ini artinya harus ada terlebih dahulu Perda terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, kemudian untuk memperkuat pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal di Provinsi Sumatera Barat, maka dibentuklah peraturan gubernur tentang mata pelajaran yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Sebagai contoh, Provinsi Sumatera Barat diasumsikan telah memiliki produk kebijakan berupa perda yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, untuk mempertegas mandat penyelenggaraan mata pelajaran budaya alam minang sebagai muatan lokal, maka dibentuklah peraturan gubernur tentang mata pelajaran budaya alam minang sebagai muatan lokal wajib di sekolah/madrasah di seluruh Provinsi Sumatera Barat.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Adapun hal-hal yang akan diatur dalam peraturan gubernur ini antara lain adalah bagaimana penerapan mata pelajaran ini sebagai mata pelajaran muatan lokal di berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SMA. Lebih lanjut materi ajar dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar juga akan diatur dalam peraturan gubernur ini. Konteks penamaan sebagai bagian dari bahasan dalam mata pelajaran BAM juga akan dibuatkan rancangan pembelajarannya dengan mengacu pada peraturan gubernur ini.

C. Surat Edaran

Alternatif kebijakan ketiga yang mungkin dipilih sebagai upaya melakukan konservasi penamaan sebagai bagian dari kebudayaan dalam pelajaran muatan lokal adalah dengan mengeluarkan surat edaran kepala dinas yang ditujukan untuk guru-guru mata pelajaran muatan lokal agar menyelipkan materi penamaan dalam proses pembelajaran mata pelajaran muatan lokal.

Hal ini dilakukan jika perda penyelenggaraan pendidikan sudah terbentuk dan tidak cukup endesak juga jika harus dilakukan pembaharuan terhadap perda tersebut. Sehingga yang mungkin dilakukan adalah kepala dinas menginstruksikan kepada guru-guru ata pelajaran untuk menyelipkan substansi tertentu pada proses pembelajaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *