Loading...
Artikel Budaya

Identitas Minahasa: Sebuah Praktik Kuliner (1)


Pengantar Redaksi:

You are what you eat. Demikian sebuah pepatah menjelaskan bahwa karakter seseorang dipengaruhi oleh apa yang ia makan. Pepatah ini seakan juga menjadi penegas bahwa makanan juga bisa menentukan identitas suatu kelompok. Nah, kali ini Redaksi menurunkan sebuah artikel yang cukup panjang dari Gabriele Weichart dari University of Heidelberg. Artikel ini telah dipublikasikan dalam Jurnal Antropologi Indonesia.


Oleh karena artikel ini cukup panjang, maka Redaksi menerbitkannya dalam 5 bagian secara berturut-turut:

 

Bagian 1 dari 5 bagian

 

Latar belakang

’Kenapa Anda memilih melakukan penelitian tentang makanan, sebuah topik yang sederhana, dan tidak memilih isu-isu yang lebih penting dalam masyarakat Minahasa?’ Pertanyaan tersebut diajukan kepada saya usai memberi ceramah di Universitas Kristen Indonesia di Tomohon. Saat itu tahun 2002 dan tenggat waktu masa penelitian lapangan saya makin mendekat. Munculnya pertanyaan yang seperti itu tidak mengejutkan saya karena sarjana-sarjana Barat pun terkadang mengalami kesulitan menerima dan melihat adanya sesuatu yang berharga dalam preokupasi akademis dengan kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang saya, sikap demikian lebih mencerminkan ciri-ciri tertentu dalam tradisi intelektual Barat daripada relevansi penelitian itu sendiri. Tradisi intelektual Barat (yang juga dapat ditemukan di Indonesia) lebih mendahulukan pikiran (mind) di atas tubuh (body) dan tidak memasukkan urusan sehari-hari dalam agenda penelitian. ’remeh-temeh’ macam itu, yang kerap dikategorikan sebagai bagian dari ‘ranah domestik’, dianggap sebagai bidang penelitian para perempuan peneliti.

Melalui makalah ini saya akan menunjukkan bahwa makanan tidak harus dan tidak semata merupakan bagian ranah ’pribadi’, ’domestik’ atau ’perempuan’. Justru sebaliknya, proses produksi, distribusi, dan konsumsi bahan makanan adalah bagian dari kehidupan ’publik’ (jika ingin bertahan dengan dikotomi klasik ini) dan dengan demikian memiliki arti sosial, ekonomis, dan politis. Meski saya tidak pernah meragukan hal ini, bahkan sebelum memulai penelitian lapangan di Minahasa, saya tetap terkejut melihat penekanan yang diberikan or-ang daerah tersebut pada makanan dan nutrisi sebagai determinan utama kehidupan sosial dan identitas.

Kesukuan biasanya digunakan sebagai latar depan dalam wacana-wacana mengenai identitas kolektif di Minahasa. Ketegangan politis dan agama, bahkan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di provinsi-provinsi tetangga dan di daerah-daerah lain Indonesia menambah pengidentifikasian dan pembedaan berdasar-kan suku. Berada di daerah kantong Kristen dalam negara dengan penduduk mayoritas Muslim, masyarakat Minahasa menekankan berbagai tingkat, yang juga saling tumpang tindih, dalam wacana-wacana mereka. Pertama, mereka menekankan adanya perbedaan dari orang Muslim secara umum. Kedua, perbedaan dari masyarakat di daerah lain Indonesia, dan ketiga, di tingkat politis, dari pemerintah pusat di Jakarta.

Dalam tulisan ini pertama-tama saya akan mengulas sejarah identitas suku Minahasa. Akan jelas terlihat bahwa beberapa variabel memiliki peran penting dalam proses pembentukan dan pemeliharaan identitas. Kebiasaan-kebiasaan seputar makanan, yang telah dikenal di luar batas wilayah Minahasa, hanyalah salah satu, walaupun penting, kategori yang telah berfungsi sebagai kendaraan untuk menemukan (invent ), membentuk, mewakili, dan membenarkan identitas mereka dan batas-batas dengan Yang Lain (Others). Tradisi dan kebiasaan masa kini sehubungan dengan makanan dan kegiatan makan dapat dikaitkan dengan penanda utama dari identitas Minahasa seperti tanah, nenek moyang, sejarah pascakolonial, dan agama. Dalam artikel ini argumen-argumen saya akan didukung oleh contoh-contoh spesifik makanan yang digemari dan kerap disantap masyarakat Minahasa, yang dengan demikian menunjukkan kompleksitas identifikasi dalam kaitannya dengan kegiatan keseharian. Saya juga akan menunjukkan bahwa dalam konteks desentralisasi politik, konflik, dan kekerasan, ketika gagasan tentang ’identitas’ dan ’perbedaan’ menjadi isu sentral dalam wacana publik maupun pribadi, tradisi makanan dan kebiasaan makan memainkan peranan penting dalam mendefinisikan dan memperkuat ’kesamaan’ dan ’perbedaan’ antara populasi Kristen dengan Muslim.

 

Menjadi Minahasa: sebuah sejarah singkat

Jika bicara tentang Minahasa, kita dapat mengacu pada daerah geografis tertentu, kesatuan politik atau kelompok suku yang mendominasi wilayah tertentu. Secara geografis, wilayah Minahasa berada di ujung utara Pulau Sulawesi. Untuk tujuan politis dan administratif, Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kotamadya. Di saat penulisan makalah ini, Kabupaten Minahasa berada dalam proses pemecahan menjadi tiga kabupaten lebih kecil (Minahasa Utara, Minahasa Tengah, dan Minahasa Selatan) dan kotamadya ketiga (Tomohon) ditambahkan pada dua kotamadya yang sudah ada (Manado dan Bitung). Kecenderungan untuk membagi kesatuan-kesatuan yang sudah kecil menjadi lebih kecil lagi adalah hasil jangka panjang kebijakan otonomisasi, yaitu untuk meningkatkan otonomi daerah.[1] Tujuan politis yang secara resmi disebarluaskan adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi di tingkat daerah, dengan lebih diperhatikannya isu-isu lokal. Lebih lanjut diharapkan bahwa perubahan macam itu akan menambah rasa tanggung jawab politisi lokal terhadap distrik politik dan penduduknya serta membuat mereka lebih dekat dengan penduduk. Keuntungan-keutungan yang diharapkan tersebut, dan masa depan akan membuktikan apakah memang dapat terwujud, paling mungkin dicapai dengan mengorbankan kesatuan politis. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai diri mereka, identifikasi mereka tentang ’Minahasa’ dan rasa ’kesatuan’ (unity) sulit untuk diprediksi.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

Kesatuan Minahasa tidak memiliki sejarah panjang. Misionaris-misionaris dan pegawai pemerintah pertama melaporkan bahwa Minahasa tidak memiliki organisasi politis atau kepemimpinan yang menguasai seluruh daerah. Walak adalah unit politis, ritual, dan sosial terbesar yang berfungsi secara efektif dalam keseharian, dalam proses pengambilan keputusan, dan sebagainya. Walak-walak adalah kesatuan yang terdiri dari beberapa desa. Sebagai unit yang endogamis dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri, berbagai walak hidup saling berdampingan dan saling bersaing. Kekerasan dan perang antarwalak tidak jarang terjadi dan dengan demikian hubungan sosial antarwalak tersebut terbatas dan penghuni walak yang berbeda kerap saling mencurigai. Perjanjian yang ditandatangani Robertus Padtbrugge di tahun 1679, gubernur VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) di Maluku, dengan kepala-kepala walak Minahasa, yang juga menjamin perlindungan walak dari tetangga mereka, raja Bolaang, merupakan tindakan komunal pertama yang dilakukan di luar tingkat walak, setidaknya tindakan pertama yang didokumentasikan.[2]

Istilah ’Minahasa’, bagaimanapun juga, tidak digunakan saat itu. Istilah ini pertama kali muncul di catatan Belanda pada tahun 1789 dan hanya mengacu pada dewan kepala desa (landraad). Baru sekitar tahun 1820 istilah tersebut mengandung arti geografis atau etnis saat digunakan dalam masa kolonial, landstreek van Manado (Henley 1992: 69). Asal etimologis kata ’minahasa’ tidak benar-benar jelas, tetapi ada kesepakatan di antara ilmuwan dan orang awam bahwa berbagai sumber linguistik, antara lain, mina-esa, ma-esa, maha-esa, semua mengacu pada penyatuan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah secara kultural dan linguistik, pada proses ’menjadi satu’ (lihat Godee Molsbergen 1928: 7; Graafland 1991: 9– 10; Schwarz 1908: 46). Hal ini terjadi dalam masa kolonial Belanda dan pihak Belanda jelas tidak menjauhkan diri dari proses ini. Sebaliknya, administrasi kolonial berusaha sekuat tenaga untuk mendukung dan mempercepat proses penyatuan tersebut karena hal itu sesuai kepentingan pengurus administrasi Belanda dan para misionaris. Mereka ingin menyatukan semua ’suku’ agar dapat membentuk pemerintahan pusat supaya wilayah tersebut dapat ’tenang’ dan lebih mudah ’diatur’. Mereka juga tahu bahwa untuk berhasil dan dapat dipertahankan, proyek tersebut harus didukung penduduk setempat. Pengidentifikasian dengan tujuan penjajah dapat dibentuk jika tujuan tersebut sesuai dengan identifikasi masyarakat tentang diri mereka sendiri.[3]

Sejak awal abad ke-19, misi Protestan NZG (Nederlandsch Zendeling Genootschap ) memainkan peranan penting dalam proses ini. Usaha-usaha besar dilakukan, antara lain, untuk mendirikan sekolah-sekolah di Minahasa. Meskipun pada awalnya mereka tidak selalu diterima dengan antusias oleh penduduk lokal, dengan berjalannya waktu mereka terbukti berhasil dan berperan banyak dalam menempatkan Minahasa sebagai perkecualian di daerah jajahan Hindia Timur (Riedel 1836; Schouten 1998: 112–125). Kurang dari 100 tahun setelah dibukanya sekolah pertama, jumlah or-ang Minahasa yang berpartisipasi aktif dalam administrasi, perdagangan, dan militer Belanda semakin banyak. Tingkat buta huruf menurun dan Minahasa dikenal sebagai salah satu daerah Hindia Timur dengan tingkat pendidikan tertinggi di seluruh populasi. Meskipun demikian, Minahasa juga memperoleh reputasi sebagai pihak yang bekerja sama dengan para ’penindas’ atau para penjajah. Sekolah-sekolah menyediakan forum tidak hanya untuk melatih keterampilan yang berguna, tetapi juga untuk membentuk kesadaran kolonial. Penekanan dilakukan pada kebudayaan dan sejarah Minahasa. Legenda-legenda, seperti tentang Lumimuut dan Toar, nenek moyang orang Minahasa, dan cerita tentang pembagian wilayah Minahasa di Watu Pinawetengan, keduanya simbol dari kesatuan Minahasa, menjadi alat-alat sempurna dalam usaha tersebut.

Sekolah-sekolah juga merupakan institusi-institusi yang berguna dalam usaha mengatasi rintangan bahasa, disebabkan oleh banyaknya bahasa yang digunakan di Minahasa.[4] Sebagai bahasa yang digunakan dalam mengajar, Melayu Manado, selain bahasa Belanda, dengan cepat dan efektif menduduki status sebagai lingua franca daerah dan hingga hari ini tetap mempertahankan kedudukannya (Henley 1992: 103–111; Schouten 1998: 112–121).

Meskipun demikian, dampak eksternal yang paling kuat dalam proses pembentukan identitas Minahasa datang dari Gereja Protestan seiring dengan usaha mereka untuk menyebarluaskan agama Kristen. Saat ini, mayoritas penduduk Minahasa beragama Kristen dan di antara berbagai kongregasi yang ada, GMIM (Gereja Masehi Injili di Minahasa) adalah yang terbesar. Konstruksi identitas, baik di tingkat individu maupun kolektif, adalah proses dialektik antara mengenali kesamaan dan perbedaan, dan sebagai akibatnya, antara inklusi dan eksklusi (lihat Jenkins 1996). Hal ini juga terjadi di Minahasa, ’orang luar’ seperti pegawai asing dan misionaris dan perlahan juga ’orang dalam’, seperti pemimpin politik lokal, berusaha menyatukan Minahasa melalui proses homogenisasi dan pembedaan dari Yang Lain (Others) (Kosel 1998; Schouten 1998). Agama telah memainkan peran yang besar dalam proses ini karena Minahasa menjadi kantong daerah Kristen di negara yang didominasi Muslim. Meskipun penduduk Muslim sebagai minoritas telah ada di wilayah Minahasa selama beberapa abad, mereka tetap dianggap ’orang asing’, orang ’non-Minahasa’, dan tak selalu diterima dengan tangan terbuka. Selain pedagang-pedagang Muslim yang datang ke Minahasa dan bermukim di daerah pesisir, tentara VOC yang Muslim dari Ternate datang ke Minahasa di abad ke-17. Dua ratus tahun kemudian, Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Utara dan Pangeran Diponegoro dari Jawa mengungsi ke Minahasa. Kejadian-kejadian tersebut dan dampak yang tetap membekas masih merupakan bagian dari sejarah lokal Minahasa dan ingatan kolektif. Meskipun pengikut pemimpin-pemimpin politik tersebut tak banyak, keturunan mereka hingga hari ini masih mempertahankan masa lalu yang ’heroik’ dan identitas mereka serta mengekspresi-kannya dengan tetap teguh memeluk Islam.

Baca Juga:  Identitas Minahasa: Sebuah Praktik Kuliner (4)

Dalam usaha mereka untuk menyatukan Minahasa, orang Belanda mencari kesamaan-kesamaan dalam sejarah, kebudayaan, dan tradisi. Strategi ini berhasil dan perbedaan lokal dalam daerah menjadi kurang penting atau bahkan dikorbankan agar mendapat identitas baru yang lebih besar. Meskipun demikian, seperti yang telah dinyatakan di atas, identitas dibangun atas dasar eksklusi dan inklusi dan— meskipun terbentuknya identitas Minahasa telah membantu mengurangi konflik lokal yang disebabkan perbedaan, baik yang secara nyata memang ada maupun yang tidak—sikap memisahkan diri dari Yang Lain tetap ada.

Dari dulu hingga kini, yang dianggap non-Minahasa adalah orang-orang yang tidak memiliki penanda utama identitas Minahasa. Secara luas, penanda utama identitas tersebut adalah sejarah, leluhur, teritorial, agama, bahasa, dan budaya. Kategori pembeda macam itu tidak hanya milik Minahasa saja, tetapi juga terdapat pada suku-suku bangsa yang lain. Sejarah, yaitu masa lalu kolektif yang ditangkap, dipadukan dan dihidupkan kembali dalam bentuk teks tertulis maupun lisan serta pertunjukan-pertunjukan, sangat vital dalam menyediakan persepsi kedalaman waktu bagi kesatuan kolektif. Periode yang berarti dalam sejarah Minahasa, yang masih dikenang oleh banyak orang, adalah tahun-tahun Permesta (1958-1961). Saat itu Minahasa melawan pemerintah nasional negara Republik Indonesia yang masih muda dan berjuang untuk memperoleh otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Meskipun akhirnya para ’pemberontak’ dikalahkan, Permesta dilihat sebagai masa ketika pahlawan-pahlawan Minahasa bersatu untuk melawan musuh dari luar. Walau Permesta kerap digunakan sebagai contoh kesatuan Minahasa dan perjuangannya untuk kemerdekaan, populasi lokal sesungguhnya tidak benar-benar menyatu saat itu. Mereka terpecah-pecah, terdiri atas pengikut dan mereka yang menolak gerakan politik dan militer tersebut (Harvey 1977).

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, musuh bersama yang berasal ‘dari luar’ Minahasa adalah pemerintah nasional di Jakarta. Hal ini juga dirasakan oleh daerah-daerah lain di nusantara, yang masyarakatnya mengalami pemusatan politik yang dikaitkan dengan eksploitasi secara ekonomis dan hegemoni budaya. Karena kekuasaan dan kekayaan dianggap berpusat semata pada pulau Jawa, ketakutan dan ketidaksukaan tersebut ditujukan pada ’semua orang Jawa’. Kenyataan bahwa mayoritas penduduk Jawa beragama Islam menambah sikap dan perasaan negatif itu. Ketidakpercayaan yang umum dirasakan komunitas Kristen terhadap Islam dipupuk oleh peran dominan Islam di kebanyakan wilayah nusantara. Perkembangan keadaan politik dewasa ini di Indonesia, antara lain konflik berdarah di Maluku dan Sulawesi Tengah, ataupun yang terjadi di luar negeri seperti di Timur Tengah, membawa fundamentalisme Islam kembali ke latar depan dan meningkatkan ketegangan yang sebelumnya bersifat laten antara orang Muslim dengan Kristen. Mayoritas pemimpin politik di tingkat nasional adalah Muslim dan beberapa dari mereka bahkan mendukung gagasan menggunakan Islam sebagai agama resmi negara. Komunitas Kristen dan kelompok agama minoritas lainnya merasa terancam oleh adanya prospek negara Islam. Dapat disimpulkan bahwa sentimen anti-Jawa dan anti-Islam saling terkait satu dengan yang lain. Jika sentimen anti-Jawa meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas kelompok Islam sementara Islam diidentifikasi sebagai agama dominan di Jawa, sentimen anti-Islam hingga tingkat tertentu disebabkan oleh hegemoni Jawa yang berlangsung lama.

Mengidentifikasi diri sebagai kelompok suku Indonesia Timur dan beragama Kristen, Minahasa di satu sisi membedakan diri mereka dari Indonesia Barat secara umum serta dari Jawa secara khusus, dan di sisi lain dari semua masyarakat beragama Islam, termasuk yang berada di belahan Timur Indonesia. Jika semasa zaman kolonial kesediaan Minahasa untuk beragama Kristen membuat mereka menduduki posisi khusus dalam administrasi pemerintah Belanda, setelah masa kemerdekaan hal tersebut menjadi kurang menguntungkan. Sikap Minahasa yang pro-Barat memancing kecurigaan. Hingga saat ini ada kecenderungan untuk mengidentifikasi dan mencari hubungan dengan negara Barat, bukan dengan daerah dan provinsi sekitar yang didominasi agama Islam. Pisahnya Gorontalo dari Sulawesi Utara di tahun 2001 adalah bukan saja tetapi juga akibat dari kecenderungan saling menghindar yang dilakukan oleh penduduk maupun politisi dalam provinsi yang didominasi agama Kristen tersebut. Dengan demikian kolonialisme dan institusi-institusinya tidak hanya berperan sebagai kekuatan yang mengintegrasikan, tetapi yang juga memisahkan. Penekanan pada ’ke-Minahasa-an’ mencerminkan pemisahan dan penyatuan sekaligus.

Baca Juga:  Identitas Minahasa: Sebuah Praktik Kuliner (5)

Meskipun para sejarawan menyatakan bahwa ’Minahasa’ yang menyatu secara politis dan sosial belum berusia tua (kurang dari 200 tahun), cerita rakyat mengklaim bahwa semua orang Minahasa ’asli’ merupakan keturunan dari pasangan leluhur mitologis, Toar dan Lumimuut. Lumimuut tidak hanya bertanggung jawab atas kelahiran fisik orang-orang Minahasa pertama tetapi juga atas terbaginya mereka menjadi beberapa kelompok bahasa yang menempati wilayah-wilayah berbeda. Menurut berbagai variasi legenda klasik ini, Lumimuut membagi seluruh wilayah Minahasa menjadi tiga atau empat bagian dan memberikan-nya pada keturunannya. Terpisah satu sama lain, keturunan Lumimuut membentuk ’suku’ mereka sendiri dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Meskipun ada keragaman bahasa dan budaya, diyakini bahwa pada intinya Minahasa memiliki asal yang sama, secara fisik terwujud dalam figur ’ibu’ Lumimuut.[5] Karena itulah usaha penyatuan yang dilakukan oleh Belanda dan masyarakat Minahasa bahkan dibenarkan oleh sejarah. Mereka dapat mengaku telah memperkenalkan kembali ’keadaan asli’, sekalipun dalam kondisi yang sangat berbeda dan juga melibatkan para pendatang. Di masa penjajahan Belanda, wilayah Minahasa didiami oleh delapan kelompok bahasa. Beberapa berasal dari ’suku’ Minahasa yang memang sudah besar dari dulu, sementara lainnya berasal dari wilayah-wilayah tetangga seperti Bolaang-Mongondow atau kepulauan Sanghir-Talaud. Para pendatang tersebut tiba di Minahasa dan mengambil daerah-daerah tertentu. Meskipun para pendatang telah sepenuhnya berintegrasi dan dalam pemahaman populer maupun catatan resmi mereka diakui sebagai bagian dari kategori ’Minahasa’, dalam diskusi-diskusi spesifik mengenai asal suku, sejarah, identitas, dan ingatan kolektif, orang masih membedakan antara Minahasa ’asli’ dan mereka yang berasal dari nenek moyang berbeda.

Saat para pendatang pertama tiba di Minahasa, masih tersedia tanah kosong untuk dihuni dan diolah oleh mereka. Bersama-sama dengan orang-orang Minahasa ’asli’ pertama, mereka memilih berorientasi pada daerah pegunungan di pedalaman pulau dan menghindari pesisir. Daerah pesisir ’disediakan’ bagi pendatang-pendatang lain. Seringkali kelompok Muslim (meskipun tidak secara eksklusif), yang mengandalkan penangkapan ikan dan perdagangan juga membutuhkan akses ke laut. Hunian di pesisir terbentuk sebagian karena tanah kosong menjadi langka dan mereka yang datang kemudian tidak dapat atau tidak diizinkan untuk membeli tanah. Hingga saat ini, dan kemungkinan meningkat di tahun-tahun terakhir sebagai wujud sikap anti-Islam, penduduk Muslim mengalami kesulitan memiliki tanah.

Setelah berabad-abad, semakin banyak orang Minahasa pindah dari pedalaman menuju pesisir. Banyak kota memiliki populasi yang terdiri atas orang dari berbagai suku bangsa dan agama. Walaupun demikian, pemisahan ruang dan kehidupan sosial tetap ada. Kelompok Muslim menempati wilayah yang berbeda dari kelompok Kristen dan kontak sosial menyeberangi batas fisik, suku, dan agama tidak sering terjadi. Tidak mengherankan bahwa perkawinan antar-agama, terutama antar-orang Kristen dan Islam, sangat tidak disukai. Akibatnya, kebanyakan orang Muslim tidak dapat mengakui bahwa mereka keturunan Minahasa, warisan tanah, pengetahuan bahasa daerah dan tradisi budaya lokal. Dengan demikian mereka tidak dapat dianggap sebagai orang Minahasa. Lebih dari pendatang-pendatang lain dan bahkan setelah beberapa generasi tinggal di Minahasa, pendatang Muslim tetap dilihat sebagai ’orang luar’ yang tidak patut memiliki hak kewargaan yang sama ataupun akses pada sumber-sumber seperti yang dimiliki orang Minahasa atau bahkan pendatang-pendatang Kristen.

 

 

[1] Keseluruhan wilayah, termasuk kota-kota besarnya dihuni oleh tidak lebih dari sekitar 1.300.000 penduduk

[2] Lihat Schouten (1998) untuk penjabaran mendetil tentang perkembangan struktur politis dan kepemimpinan di Minahasa

[3] Lihat Henley (1992) untuk penjabaran tentang perkembangan struktur politik dan kepemimpinan di Minahasa

[4] Hingga saat ini ada delapan bahasa yang berbeda dan lebih banyak lagi dialek lokal yang digunakan di Minahasa

[5] Ada berbagai versi mengenai apakah penduduk asli Minahasa terbagi atas 3, 4, atau 5 ’kelompok bahasa’. Istilah ini problematis dalam konteks Minahasa, seperti yang kerap terjadi dalam konteks-konteks lain, karena ’kelompok’ di sini tidak mengacu pada sejumlah orang yang berkegiatan bersama. Meskipun demikian, karena konvensi dan tidak tersedianya alternatif yang lebih sesuai, saya tetap menggunakan istilah ini jika dirasa sesuai. Lihat Eeuijwik (1999: 273-275) dan Tauchmann (1968: 31-56) untuk ringkasan mengenai berbagai versi dan interpretasi tentang mitos tersebut.


 

Bagian 1 dari 5 bagian

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *