Loading...
Tinjauan Kebijakan

Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Kebijakan dalam bab ini membahas tentang peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional, baik mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, hingga Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Peninjauan kebijakan pada tingkat lokal ini berupaya menjelaskan sistematika perumusan kebijakan tingkat universal terlebih dahulu, sebelum membahas kebijakan yang bersifat lebih spesifik atau lokal. Tinjauan kebijakan dalam bab ini terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu mulai dari kebijakan di bidang penamaan, kebudayaan, kependudukan, dan pendidikan.

 

1. TINJAUAN YURIDIS BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENAMAAN

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam sebuah kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan (publicness) yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Usulan kebijakan ini merujuk pada kebijakan-kebijakan terkait Kependudukan dan Penamaan ini meliputi peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat hingga lokal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B menjelaskan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, Setiap anak juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, penamaan merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak-anak. Tanpa adanya penamaan, mereka hanyalah tubuh-tubuh yang tak memiliki identitas. Dengan penamaan tersebut mereka bisa diakui secara sosial, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya.

Setiap warga negara dijamin dalam konstitusi untuk menentukan sikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegera. Dalam UUD 1945 Pasal 28E (2) menerangkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara diperbolehkan memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani masing-masing individu yang menjadi identitasnya.

 

2. TINJAUAN YURIDIS BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam sebuah kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan (publicness) yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Lebih lanjut, pada Pasal 36 (1) menjelaskan bahwa arahan pengembangan pendidikan berbasis budaya juga menjadi salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini. Meskipun harus mengacu pada standar pendidikan nasional, kurikulum ini dijelaskan pada Pasal 36 (2) bahwa semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Di samping itu, pada Pasal 36 (3) kurikulum juga harus memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional sangat akomodatif terhadap konteks lokal, termasuk bahasa dan budaya lokal dimana salah satu unsurnya ialah penamaan berbasis tradisi yang perlu diakomodasi sebagai salah satu content pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Salah satu cara untuk konservasi budaya penamaan masyarakat suku yang direkomendasikan dalam policy paper ini ialah melalui pendidikan, yaitu melalui pelajaran yang memiliki nuansa muatan lokal. Muatan lokal berdasarkan kebijakan ini pada Pasal 2 (1) merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Hal di atas menurut Pasal 2 (2) bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.     Bahasa daerah berdasarkan Pasal 4 (1D) merupakan salah satu content yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Oleh karena nama yang berbasis tradisi merupakan salah satu fitur kebahasaan masyarakat suku, maka penamaan juga bisa menjadi salah satu content yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Adapun strategi pemuatan muatan lokal ini dapat dilakukan dengan dasar Pasal 4, yaitu dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya, atau mata pelajaran bahasa daerah yang berdiri sendiri.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

 

A. Peraturan Daerah Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah.

Kebijakan daerah ini dapat dikatakan belum mampu dalam mengembalikan semangat konservasi budaya masyarakat Maluku, terutama dalam hal pendidikan yang berbasis pada identitas lokal kebudayaan masyarakat. Lebih dalam lagi, kebijakan ini seharusnya bisa menjadi alternatif strategi bagi negara dalam menjaga stabilitas kondisi keamanan dan perdamaian bahkan sampai pada tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku pasca konflik. Kebijakan pendidikan dengan berbasis pada identitas lokal menjadi hal penting dalam menjembatani dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

 

B. Peraturan Daerah Maluku Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri.

Peraturan Daerah Maluku tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri ini menjelaskan bahwa Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri adalah suatu proses penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemerintah Kabupaten/ Kota kepada lembaga Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau nama lain.

Penguatan kapasitas oleh Negeri ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan negeri melalui peraturan negeri. Kebijakan pada Pasal 1 (14) menjelaskan bahwa Peraturan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama lain adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya bersama Kepala Pemeritah Negeri/Negeri Administratif/Desa atau sebutan lainnya.

Kekosongan kebijakan terhadap penamaan pada seseorang yang memiliki keturunan suku asli Maluku dapat disimpulkan belum ada, dan dibutuhkan dalam rangka konservasi kearifan lokal Maluku. Secara personal, pemberian nama seseorang tersebut memang merupakan hak dari orang tua kepada anaknya. Namun demikian, dalam rangka pelestarian identitas lokal, pemberian nama dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat suku Maluku menjadi penting.

Hal di atas juga tidak terlepas dalam menghadapi perkembangan arus global yang dapat dikatakan terdapat nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat asli Maluku. Sementara itu, pemberian nama-nama terhadap seseorang yang bersuku asli Maluku juga memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi komunitas lokal maupun nasional dalam rangka melindungi kearifan lokal yang telah menjadi identitas nasional.

 

3. TINJAUAN YURIDIS BIDANG PENANGANAN PASCA KONFLIK

Sebelum Pemerintah memulai perundingan damai Malino II, ada beberapa upaya pemerintah daerah yang tidak optimal dalam resolusi konflik Maluku. Kebijakan tersebut mulai dari peraturan yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat adat. Berikut mengenai penjelasan-penjelasan yuridis terkait penanganan pasca konflik dalam policy paper ini:

 

A. Kebijakan Tim 6 dan Tim 20

Gubernur Maluku membentuk sebuah tim informal pemimpin agama, Tim 6, pada akhir Januari 1999. Tim tersebut terdiri atas enam pemimpin agama dari komunitas Muslim, Katolik dan Protestan. Tugas mereka adalah untuk mencegah penghancuran gereja-gereja, mesjid-mesjid dan rumah-rumah, dan untuk menghentikan menyebarnya kekerasan di kota Ambon. Namun, pemimpin yang dipilih oleh Gubernur tidak serius berkomitmen untuk perdamaian bahkan, diduga mereka terlibat dalam kekerasan. Disamping itu, mengingat struktur pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dalam komunitas Muslim, sangatlah sulit untuk memilih perwakilan dengan wewenang yang sejati diseluruh Maluku. Tidak mengherankan, Tim 6 tidak memiliki pengaruh dalam resolusi atau pengelolaan konflik. (LIPI, 2011)

Dalam menjaga masyarakat Maluku yang bebas dari konflik, Tim Perdamaian Wayame, yang disebut Tim 20 memberikan kisah yang kuat tentang warisan kerja sama Kristen dan Muslim di zona konflik Ambon. Tim 20 ini adalah tim perdamaian atau, lebih tepatnya, asosiasi sukarela antar agama, yang terdiri dari 10 Kristen dan 10 Muslim di desa Wayame di garis pantai Teluk Ambon. Didirikan secara resmi pada bulan Maret 1999, tiga bulan setelah pecahnya kekerasan di kota Ambon, tujuan utama Tim 20 adalah untuk mencegah eskalasi konflik Ambon dan menjaga perdamaian di Wayame.

Tim 20 menetapkan aturan yang harus diperhatikan oleh orang-orang Wayame, bersama dengan sanksi moral dan hukuman fisik bagi mereka yang melanggarnya. Aturan tersebut yaitu bahwa baik orang Kristen maupun Muslim di Wayame tidak diizinkan untuk menggunakan nama-nama slang, seperti “Obet” (Robert) untuk Kristen dan “Acang” (Hasan) untuk Muslim, atau istilah sarkastik atau merendahkan untuk merujuk pada kelompok agama lain, karena cercaan seperti itu mungkin menimbulkan kebencian dan memancing konflik. Pelanggaran aturan ini akan dihukum dengan tegas. (Qurtuby, 2013)

 

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Pada Juni 2000, meningkatnya kekerasan yang didorong oleh masuknya Laskar Jihad mengakibatkan diberlakukannya darurat sipil di Maluku, dan lebih banyak lagi pasukan polisi dan tentara dikirim ke Maluku. Namun, koordinasi yang buruk antara sipil dan militer terbukti menjadi hambatan yang signifikan dalam mengurangi tingkatan konflik. Menurut UU Darurat (UU 23/1959) adalah tanggung jawab gubernur untuk memulihkan ketertiban dalam situasi darurat dan mereka memiliki wewenang untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Namun, baik Gubernur maupun Bupati di Maluku tidak mampu untuk memimpin petugas keamanan, yang hanya bekerja dibawah arahan dari komando pusat mereka. Walaupun ada koordinasi antara petugas keamanan dan pemerintah lokal, namun tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan tepat. Darurat sipil di provinsi Maluku Utara berlangsung hingga bulan Mei 2003 dan darurat sipil di provinsi Maluku berlangsung hingga bulan September 2003. (LIPI, 2011)

 

C. Perjanjian Damai Malino

Pemerintah pusat memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif yang memuncak pada penandatanganan perjanjian damai Malino II pada 11 Februari 2002 di pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. Kedua perwakilan kemudian memilih kelompok yang lebih besar dari komunitas mereka 35 Muslim dan 34 Kristen, yang selanjutnya berkumpul di Malino selama tiga hari. Sebuah rancangan perjanjian disiapkan oleh pemerintah pusat, ditinjau dan diubah pada hari kedua pertemuan, dan ditandatangani pada hari ketiga.

Namun bagaimanapun juga, Malino II adalah penting karena merupakan sebuah pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah selesai secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan. Karena Malino II adalah perjanjian perdamaian dan bukan deklarasi seperti Malino I, hal tersebut dilihat oleh orang Maluku sebagai sebuah dokumen yang lebih bermakna. Berikut isi Perjanjian Malino II tersebut: (LIPI, 2011)

  1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
  2. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
  3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
  4. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan meperhatikan budaya setempat.
  5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa ijin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
  6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
  7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
  8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
  9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
  10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.
  11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekruitmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Kebijakan ini dinilai lebih serius dan bersifat komprehensif dalam menyelesaikan konflik di Maluku. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah pusat melalui Menteri Kordinator Urusan Politik dan  Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Jusuf Kalla juga yang meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen.

Salah satu kebijakan yang paling penting di atas adalah pada poin ke empat, yang menyatakan bahwa sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan meperhatikan budaya setempat. Kebijakan ini menjadi poin penting dengan memperhatikan budaya lokal sebagai hal yang urgen dalam mengembalikan rasa persaudaraan masyarakat Maluku tanpa adanya agama sebagai pemisah kepentingan. Nilai-nilai kebudayaan ini kemudian menjadi perhatian penting bagi pemerintah sebagai regulator dalam pendidikan berbasis kebudayaan, sehingga generasi muda yang sedang menempuh pendidikan dapat diajarkan nilai-nilai lokal yang menjadi pemersatu masyarakat Maluku.

 

D. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik

Pasca konflik pemerintah juga kebijakan untuk melakukan rehabilitasi yang cukup besar, yaitu melalui Instruksi Presiden No. 6 pada 21 September 2003 yang bertujuan untuk membuat kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Maluku dan Maluku Utara. Pada 14 September 2004, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp1,21 triliun dialokasikan pada 2005 untuk pelaksanaan Inpres No.6 di Maluku dan Maluku Utara. Sebuah tambahan anggaran sebesar Rp.250 milyar dialokasikan untuk kedua provinsi untuk aktivitas yang berhubungan dengan pengungsi pada 2005. (Bakri dalam Brown dll, 2005) Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan dari Inpres No. 6 di Maluku terganggu karena kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan anggaran. (LIPI, 2011)

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Kalimantan Barat

Kebijakan ini lebih mengutamakan finansial sebagai sarana pemulihan pembangunan insfrastruktur yang ada di Maluku. Kondisi pasca konflik telah mengakibatkan pembakaran fasilitas publik, dan perlu segera untuk direnovasi agar dapat segera stabil. Kebijakan ini memang bukan hal yang utama dalam memperbaiki hubungan antara masyarakat Muslim dengan Kristen, namun menjadi hal pendukung agar kondisi masyarakat cepat kembali stabil dari trauma kejadian konflik, dan terutama mendukung kondisi perekonomian sebagai upaya mensejahterakan masyarakat pasca kerugian besar dalam bidang ekonomi pada saat konflik.

 

E. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Berkaitan dengan bidang kebudayaan, adat di Maluku mengacu pada hukum kebiasaan, aturan tradisional yang tidak tertulis yang mengatur kegiatan sosial, politik dan ekonomi dan juga penyelesaian sengketa. Adat mempengaruhi norma-norma, nilai-nilai dan praktik-praktik budaya kelompok etnis tertentu. Penggunaan praktek adat telah menurun tajam sejak pasal dalam UU No. 5 1979 yang memperkenalkan administrasi desa yang memformalisasi kontrol pemerintahan lokal daripada antara ketua adat.

Hal di atas khususnya berdampak secara signifikan di Maluku tengah, di mana terda- pat sistem aliansi antar-desa tradisional yang kuat yang secara bertahap menurun setelah 1979. Sistem aliansi tersebut adalah sebuah mekanisme yang penting dalam menyelesaikan perselisihan.

 

F. Pela dan Gandong

Perhatian terhadap adat khususnya Panas Pela (revitalisasi hubungan tradisional, Pela) dimulai sebelum Malino II dan diperkenalkan oleh kepala desa dan beberapa aktivis. Kegiatan-kegiatan untuk revitalisasi adat menolong untuk memulihkan identitas Ambon dan rasa kebersamaan di antara orang Ambon. Pemimpin tradisional yang dipanggil Raja memainkan peran yang penting dalam masyarakat. Secara tradisional, aliansi Pela adalah bentuk kekerabatan yang dibentuk oleh dua komunitas agama yang berbeda. Namun, dalam konteks ini, Pela digunakan untuk memulihkan kepercayaan dan membentuk kembali komunikasi antara pengungsi yang kembali dengan desa-desa tetangga.

Penggunaan adat adalah efektif karena kebanyakan orang di Maluku berasal dari kelompok etnis yang sama (Ambon), tidak seperti di Poso. Walaupun adat memiliki dampak yang terbatas sebelum Malino II, hal itu kemudian menjadi lambang rekonsiliasi di Ambon dan sebuah sarana untuk memulihkan rasa kebersamaan dan identitas di antara orang Ambon.

Selain Panas Pela, sebuah forum Raja diciptakan di antara pempimpin tradisional. Dengan dukungan awal dari gerakan Baku Bae, para Raja mulai mendiskusikan relevansi peran mereka dalam konteks saat ini dan pada 2007 membentuk Majelis Latupati Maluku. Pembentukan majelis ini dilihat sebagai penghidupan adat dan pengakuan bahwa Raja masih memainkan peran yang penting dalam masyarakat. Para Raja secara khusus berguna dalam menolong memediasi dan menyelesaikan konflik antara masyarakat adat yang berbeda di mana pengaruh mereka masih dangat dihargai. Majelis menghasilkan rekomendasi nomor 03/R/Mubes-I/MLM/2007 tentang pembentukan Majelis Latupati di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga para Latupati Kota Ambon yang selama ini telah banyak berproses untuk menciptakan perdamaian dan difasilitasi oleh Institut Tifa Damai Maluku segera membentuk Majelis Latupati Kota Ambon.

Dalam posisi seperti ini, fungsi yang satu dengan fungsi lainnya tidak akan saling bertabrakan tetapi berinterasi fungsional untuk mengembangkan kehidupan komunitas lokal. Menjadikan Pela Gandong sebagai pendekatan penyelesaian konflik adalah dimana harus ada usaha inisiatif masyarakat Ambon sendiri untuk melakukan konsolidasi budaya Pela Gandong. Ke arah ini dibutuhkan dua tahap konsolidasi, yaitu: (Bakri, 2015)

  1. Tahap konsolidasi internal, dimana mobilisasi sosial diperankan oleh para tokoh adat, masyarakat dan agama pada setiap komunitas, Islam maupun kristen. Kondolidasi dimaksudkan untuk melakukan penggalian terhadap kualitas pela gandong dan bagaimana upaya konkrit untuk memelihara dan menjadikannya sebagai khazanah perekat hubungan saling membutuhkan antar dua komunitas yang berbeda kampung, desa atau negeri dalam merenda masa depan. Konsolidasi pada tahap ini dilakukan secara parsial atau interen komunitas secara terpisah, baik Kristen maupun Islam.
  2. Tahap konslidasi eksternal, dimana setiap komunitas berinisiatif untuk saling bertemu. Baik Islam maupun Kristen mengutus delegasinya yang terdiri dan tokoh adat, masyarakat dan agama untuk membicarakan upaya konsolidasi budaya Pela Gandong.

 

Jika proses konsolidasi Pela Gandong berjalan baik, maka akan muncul inisiatif Bersama antara masyarakat dari komunitas berbeda agama dan pemerintah Kota Ambon serta pemerintah Provinsi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana sosial secara bergandengan tangan. Bukan tidak mungkin, upaya dari konsolidasi tersebut akan mengembalikan Pela Gandong dalam maknanya yang holistik, dimana orang muslim dengan suka rela membantu saudaranya yang kristen dalam membangun gereja atau sebaliknya orang Kristen juga dengan suka rela membantu saudaranya yang muslim dalam pembangunan masjid dan seterusnya. Itulah lukisan damai masyarakat Ambon sebenarnya dalam bingkai khazanah kearifan lokal Pela Gandong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *