Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

Usulan kebijakan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dalam satu paket, mengingat ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengkoordinasikan satuan pendidikan di level menengah atas (SMA/MA/SMK), sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan satuan pendidikan di level dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs). Di samping itu, usulan kebijakan ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah RI untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi kebudayaan daerah.

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar itu, Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Jika menelusuri beberapa kebijakan negara tersebut, maka sesungguhnya negara memiliki kehendak kuat dalam melakukan konservasi budaya. Akan tetapi, pada tingkat implementasi, ada banyak hal yang belum bisa terealisasikan. Sementara dalam konteks Provinsi Sulawesi Utara beserta Kabupaten dan Kota di wilayah ini, kebijakan konservasi budaya hampir sama sekali belum terbangun semenjak penetrasi kolonial beberapa abad yang lalu.

Salah satu aspek identitas budaya masyarakat suku di Sulawesi Utara ialah penamaan yang hanya menyisakan nama marga (fam). Dengan melihat cairnya budaya masyarakat suku di Sulawesi Utara, bukan tidak mungkin nama marga itu suatu saat akan dilupakan anak-anak muda dari masyarakat suku di wilayah ini. Oleh karena itu, identitas budaya ini tetap perlu dirawat dan dilestarikan. Salah satu cara yang strategis untuk melakukan konservasi ini ialah melalui pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, policy paper ini merekomendasikan kebijakan yang proporsional dan relevan, serta bersifat operasional dalam upaya konservasi nama masyarakat suku di Sulawesi Utara.

 

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia

Saat ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Bahasa Daerah. Oleh karena nama-nama tradisional masyarakat suku merupakan fitur linguistik bahasa daerah, maka policy paper ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Daerah RI untuk memasukkan unsur penamaan masyarakat suku sebagai bagian dari perlindungan dan pelestarian bahasa daerah untuk diajarkan dalam lembaga pendidikan formal.

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan upaya ini dilakukan dalam bentuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah. Hal ini sangat selaras dengan kerangka kebijakan yang sudah ada (sebagaimana sudah diuraikan pada Bab 4), dimana upaya pembinaan bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dengan memanfaatkan instrumen pendidikan muatan lokal yang belum diatur dalam kebijakan lokal di Sulawesi Utara.

 

 

2. DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Sebagai wilayah dengan entitas masyarakat suku yang sangat kental, sudah selayaknya Provinsi Sulawesi Utara memiliki Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Wilayah-wilayah kabupaten di Sulawesi Utara seakan mewakili entitas kebudayaan masyarakat suku tertentu yang perlu dilestarikan. Hal ini membutuhkan kerangka kebijakan formal dan legal melalui Peraturan Daerah yang bersifat mengikat.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara perlu mengambil inisiatif untuk mendorong perwujudan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah di Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga legislatif di tingkat Provinsi, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjadi pihak yang paling memiliki kewenangan legislasi bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan Peraturan Daerah untuk melindungi kebudayaan daerah dari kepunahan.

Diharapkan, dalam peraturan daerah yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di Sulawesi Utara.

 

3. Gubernur Sulawesi Utara

Inisiatif pendidikan bahasa daerah di Sulawesi Utara sebenarnya sudah diupayakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Akan tetapi, upaya ini menghadapi kendala keterbatasan sumberdaya manusia yang bisa mengajarkan bahasa daerah di lembaga pendidikan formal, sehingga sampai saat ini muatan lokal di sekolah-sekolah hampir tidak ada yang berkaitan dengan bahasa daerah.

Untuk menjadikan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah dibutuhkan kebijakan khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupa Peraturan Gubernur. Peraturan gubernur ini tidak harus menunggu terbitnya Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, karena instrumen peraturan perundang-undangan di atasnya yang terkait dengan implementasi bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah sudah sudah cukup kuat sebagai landasan kebijakan ini.

Diharapkan, dalam peraturan gubernur yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di Sulawesi Utara.

 

4. Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara

Kekhasan muatan lokal bahasa daerah terletak di kabupaten/kota karena eksistensi masyarakat suku di Sulawesi Utara tersebar di berbagai kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengambil inisiatif untuk mengatur pendidikan bahasa daerah melalui pelajaran muatan lokal di sekolah melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Diharapkan, dalam peraturan bupati/walikota yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di kalangan masyarakat suku di wilayahnya masing-masing, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di kabupaten/kota masing-masing.

 

5. Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi

Sebagai organ pelaksana Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara perlu mengambil prakarsa dalam perumusan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal di sekolah-sekolah. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini, Kepala Dinas Pendidikan bisa memprakarsai untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Pada giliran pelaksanaannya, berdasarkan kewenangannya, Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah pada level SMA/MA/SMK di wilayahnya. Oleh karena itu, inisiatif Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi diharapkan bisa mengatur pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan regulasi yang berlaku.

Diharapkan, dalam peraturan gubernur dan regulasi yang dilakukan Dinas Pendidika  Provinsi Sulawesi Utara yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di Sulawesi Utara.

 

6. Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai organ pelaksana Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota perlu mengambil prakarsa dalam perumusan Peraturan Bupati/Walikota tentang pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal di sekolah-sekolah, karena eksistensi bahasa daerah pada masyarakat suku di Sulawesi Utara terletak di Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ini, Kepala Dinas Pendidikan bisa memprakarsai untuk membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada giliran pelaksanaannya, berdasarkan kewenangannya, Dinas Pendidikan di tingkat Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah pada level SD/MI dan SMP/MTs di wilayahnya. Oleh karena itu, inisiatif Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengatur pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan regulasi yang berlaku.

Diharapkan, dalam peraturan Bupati/Walikota yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di wilayahnya, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di wilayah masing-masing.

 

KESIMPULAN

Persoalan utama dalam policy paper ini ialah hilangnya khazanah penamaan masyarakat suku di Sulawesi Utara beserta bahasa daerah yang menghidupinya semenjak penetrasi kolonial beberapa abad yang lalu. Meskipun demikian, nama khas masyarakat suku di Sulawesi Utara tidak sepenuhnya hilang, karena mereka masih mempertahankannya melalui nama fam (marga).

Oleh karena penamaan merupakan salah satu bentuk kehendak bebas manusia, nama khas masyarakat suku di Sulawesi Utara belum tentu tetap bertahan seperti sekarang. Generasi baru masyarakat suku di wilayah ini sudah mulai kehilangan kemampuan berbahasa daerah. Padahal, bahasa daerah merupakah salah satu identitas kultural masyarakat suku di wilayah ini. Hilangnya kemampuan banyak generasi muda dalam berbahasa daerah secara dramatis merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara bangsa seperti Indonesia, apalagi bagi Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tempat hidup beberapa suku utama di Indonesia. Lunturnya penggunaan bahasa daerah yang digunakan masyarakat suku ini pada gilirannya akan berimbas pada fitur linguistik bahasa daerah itu sendiri, dimana salah satunya ialah nama khas masyarakat suku di wilayah ini. Generasi muda akan menjadi ahistoris terhadap makna nama-nama khas dari masyarakat sukunya, bahkan dikhawatirkan akan menghilangkannya seiring dengan dinamika sosial yang ada.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Dengan melihat kenyataan ini, negara memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama khas masyarakat suku di Sulawesi Utara sebagai bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Hal ini juga berlaku bagi representasi negara di wilayah yang menjadi basis masyarakat suku di wilayah ini, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara beserta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ini. Sebagai negara demokrasi, negara memang tidak bisa memaksakan pola tertentu dalam penamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam demokrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk konservasi nama khas masyarakat suku. Salah satu cara strategis untuk konservasi nama khas masyarakat suku ialah melalui pendidikan, karena dalam 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan akan memiliki kuasa dalam penamaan. Mereka akan tumbuh dewasa, menikah, dan berkeluarga, serta memiliki keturunan, sehingga memiliki kuasa untuk memberi nama.

Dalam ranah pendidikan, dimana sistem kurikulumnya memberi peluang bagi content lokal, konservasi nama bisa menjadi salah satu content lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Sulawesi Utara, hal ini bisa diintegrasikan melalui pengajaran bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah, dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan untuk mengatur pelajaran muatan lokal di seluruh level pendidikan menengah.

Agar upaya ini lebih integrated dan sistematis, maka upaya konservasi nama khas masyarakat suku di Sulawesi Utara ini perlu payung kebijakan. Sementara payung kebijakan nasional sudah sangat relevan dan mendukung, upaya ini perlu diperkuat dengan kebijakan di tingkat daerah yang lebih implementatif dan operasional melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan beberapa regulasi yang relevan di tingkat daerah.

Pada level Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara perlu mengambil inisiatif untuk mendorong Peraturan Gubernur Sulawesi Utara untuk menjadikan bahasa daerah yang berlaku di masyarakat suku sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Sementara Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara perlu mengambil inisiatif untuk mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara mewujudkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah di Sulawesi Utara.

Pada level Kabupaten/Kota yang merupakan kantung eksistensi masyarakat suku tertentu beserta bahasa daerahnya, Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Utara perlu mengambil inisiatif untuk mendorong terwujudnya Peraturan Bupati/Walikota untuk menjadikan bahasa daerah yang berlaku di masyarakat suku di wilayahnya sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *