Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

Persoalan utama dalam policy paper ini ialah menurunnya nama Maluku secara dramatis semenjak akhir abad ke-20. Secara statistik, masyarakat Maluku menyisakan nama khas Maluku yang semakin menurun, sementara nama Arab dan nama Eropa tumbuh pesat melalui nama campuran. Meskipun demikian, nama Maluku tidak sepenuhnya hilang, karena masyarakat Maluku masih mempertahankannya melalui nama campuran (hibrida).

Meskipun penamaan merupakan salah satu bentuk kehendak bebas manusia, tergerusnya nama Maluku secara dramatis merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara bangsa seperti Indonesia, apalagi bagi Provinsi Maluku sebagai salah satu pusat kebudayaan Maluku, karena nama Maluku merupakan salah satu fitur linguistik (bahasa) Maluku yang menjadi basis identitas nasional. Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama Maluku sebagai bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Hal ini juga berlaku bagi representasi negara di wilayah yang menjadi Pusat Kebudayaan Maluku, yaitu Provinsi Maluku.

 

Sebagai negara demokrasi, negara memang tidak bisa memaksakan pola tertentu dalam penamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam demokrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk konservasi nama Maluku. Salah satu cara strategis untuk konservasi nama Maluku ialah melalui pendidikan, karena dalam 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan akan memiliki kuasa dalam penamaan. Mereka akan tumbuh dewasa, menikah, dan berkeluarga, serta memiliki keturunan, sehingga memiliki kuasa untuk memberi nama.

Dalam ranah pendidikan, dimana sistem kurikulumnya memberi peluang bagi content lokal, konservasi nama bisa menjadi salah satu content lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Daerah Maluku, hal ini bisa diintegrasikan melalui bahasa Maluku, karena Pemerintah Provinsi Maluku perlu memberlakukan Peraturan Gubernur untuk memberlakukan kewajiban pengajaran bahasa Maluku di seluruh level pendidikan menengah.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

 

Agar upaya ini lebih integrated dan sistematis, maka upaya konservasi nama Maluku ini perlu payung kebijakan. Sementara payung kebijakan nasional maupun daerah sudah sangat relevan dan mendukung, upaya ini hanya perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan implementatif dan operasional melalui Dinas Pendidikan setempat, berupa revisi kurikulum dan materi pendidikan bahasa Maluku (dengan memasukkan nama Maluku sebagai salah satu materi pembelajaran) dan surat edaran dari Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.

Pada level Provinsi, Dinas Pendidikan perlu mengambil peran untuk melakukan revisi tersebut dan memberikan surat edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya (tingkat SMA/MA/SMK) untuk mensosialisasikan hasil revisi kurikulum tersebut untuk dilaksanakan. Sementara pada level Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten hanya menindaklanjuti hasil revisi tersebut untuk disampaikan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya (tingkat SD/MI dan SMP/MTs) melalui surat edaran untuk dilaksanakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *