Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Kalimantan Barat

Usulan kebijakan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dalam satu paket, mengingat ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengkoordinasikan satuan pendidikan di level menengah atas (SMA/MA/SMK), sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan satuan pendidikan di level dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs).

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar itu, Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

 

Jika menelusuri beberapa kebijakan negara tersebut, maka sesungguhnya negara memiliki kehendak kuat dalam melakukan konservasi budaya. Akan tetapi, pada tingkat implementasi, ada banyak hal yang belum bisa terealisasikan. Sementara dalam konteks Provinsi Kalimantan Barat beserta Kabupaten dan Kota di wilayah ini, kebijakan konservasi budaya hampir sama sekali belum terbangun semenjak penetrasi kolonial beberapa abad yang lalu.

Salah satu aspek identitas budaya masyarakat suku di Kalimantan Barat ialah penamaan. Dengan melihat cairnya budaya masyarakat suku di Kalimantan Barat, bukan tidak mungkin nama marga itu suatu saat akan dilupakan anak-anak muda dari masyarakat suku di wilayah ini. Oleh karena itu, identitas budaya ini tetap perlu dirawat dan dilestarikan. Salah satu cara yang strategis untuk melakukan konservasi ini ialah melalui pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, policy paper ini merekomendasikan kebijakan yang proporsional dan relevan, serta bersifat operasional dalam upaya konservasi nama masyarakat suku di Kalimantan Barat.

 

1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI

Saat ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Bahasa Daerah. Oleh karena nama-nama tradisional masyarakat suku merupakan fitur linguistik bahasa daerah, maka policy paper ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Daerah RI untuk memasukkan unsur penamaan masyarakat suku sebagai bagian dari perlindungan dan pelestarian bahasa daerah untuk diajarkan dalam lembaga pendidikan formal.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan upaya ini dilakukan dalam bentuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah. Hal ini sangat selaras dengan kerangka kebijakan yang sudah ada (sebagaimana sudah diuraikan pada Bab 4), dimana upaya pembinaan bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dengan memanfaatkan instrumen pendidikan muatan lokal yang belum diatur dalam kebijakan lokal di Kalimantan Barat.

 

2. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Inisiatif pendidikan bahasa daerah di Kalimantan Barat sebenarnya sudah diupayakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi, upaya ini menghadapi kendala keterbatasan sumberdaya manusia yang bisa mengajarkan bahasa daerah di lembaga pendidikan formal, sehingga sampai saat ini muatan lokal di sekolah-sekolah belum sepenuhnya mengajarkan pembelajaran muatan lokal budaya dan bahasa. Meskipun sudah ada Peraturan Gubernur Kalimanatan Barat Nomor 153 Tahun 2016 Tentang Bahasa Kanayatn Sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Di Sekolah/Madrasah Di Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 154 Tahun 2016 Tentang  Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Daerah Kalimantan Barat Di Provinsi  Kalimantan Barat, pembelajaran muatan lokal yang dilaksanakan di Kalimantan Barat masih terkait dengan potensi daerah, misalnya pertanian atau bercocok tanam.

Untuk menjadikan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah dibutuhkan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga diperlukan arahan yang lebih jelas terkait pra kondisi untuk penerapan pembelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud.

 

3. BUPATI/WALIKOTA SE-KALIMANTAN BARAT

Kekhasan muatan lokal bahasa daerah terletak di kabupaten/kota karena eksistensi masyarakat suku di Kalimantan Barat tersebar di berbagai kabupaten/kota masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengambil inisiatif untuk mengatur pendidikan bahasa daerah melalui pelajaran muatan lokal di sekolah melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Diharapkan, dalam peraturan bupati/walikota yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di kalangan masyarakat suku di wilayahnya masing-masing, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah atau budaya daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di kabupaten/kota masing-masing.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

 

4. DINAS PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Sebagai organ pelaksana Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota perlu mengambil prakarsa dalam perumusan Peraturan Bupati/Walikota tentang pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal di sekolah-sekolah, karena eksistensi bahasa daerah pada masyarakat suku di Kalimantan Barat terletak di Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota ini, Kepala Dinas Pendidikan bisa memanfaatkan tim pengembang kurikulum untuk menginisiasi Penyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada giliran pelaksanaannya, berdasarkan kewenangannya, Dinas Pendidikan di tingkat Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam mengelola satuan pendidikan dasar dan menengah pada level SD/MI dan SMP/MTs di wilayahnya. Oleh karena itu, inisiatif Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengatur pelaksanaan pendidikan bahasa daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan regulasi yang berlaku.

Diharapkan, dalam peraturan Bupati/Walikota yang akan diusulkan ini memuat perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di wilayahnya, dimana penamaan yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa daerah juga termasuk di dalamnya. Upaya pelestarian tersebut, sebagaimana kebijakan yang lain, bisa dilakukan melalui pendidikan bahasa daerah atau budaya daerah sebagai muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan formal di wilayah masing-masing.

 

Kesimpulan

Persoalan utama dalam policy paper ini ialah hilangnya khazanah penamaan masyarakat suku di Kalimantan Barat beserta bahasa daerah yang menghidupinya semenjak penetrasi kolonial beberapa abad yang lalu. Meskipun demikian, nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat tidak sepenuhnya hilang.

Oleh karena penamaan merupakan salah satu bentuk kehendak bebas manusia, nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat belum tentu tetap bertahan seperti sekarang. Generasi baru masyarakat suku di wilayah ini sudah mulai kehilangan kemampuan berbahasa daerah. Padahal, bahasa daerah merupakah salah satu identitas kultural masyarakat suku di wilayah ini. Hilangnya kemampuan banyak generasi muda dalam berbahasa daerah secara dramatis merupakan keprihatinan tersendiri bagi negara bangsa seperti Indonesia, apalagi bagi Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan tempat hidup beberapa suku tetua di Indonesia. Lunturnya penggunaan bahasa daerah yang digunakan masyarakat suku ini pada gilirannya akan berimbas pada fitur linguistik bahasa daerah itu sendiri, dimana salah satunya ialah nama khas masyarakat suku di wilayah ini. Generasi muda akan menjadi ahistoris terhadap makna nama-nama khas dari masyarakat sukunya, bahkan dikhawatirkan akan menghilangkannya seiring dengan dinamika sosial yang ada.

Baca Juga:  Tinjauan Yuridis dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Utara

Dengan melihat kenyataan ini, negara memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat sebagai bagian integral dari identitas kebudayaan nasional. Hal ini juga berlaku bagi representasi negara di wilayah yang menjadi basis masyarakat suku di wilayah ini, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ini. Sebagai negara demokrasi, negara memang tidak bisa memaksakan pola tertentu dalam penamaan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam demokrasi, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk konservasi nama khas masyarakat suku. Salah satu cara strategis untuk konservasi nama khas masyarakat suku ialah melalui pendidikan, karena dalam 15-20 tahun yang akan datang anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan akan memiliki kuasa dalam penamaan. Mereka akan tumbuh dewasa, menikah, dan berkeluarga, serta memiliki keturunan, sehingga memiliki kuasa untuk memberi nama.

Dalam ranah pendidikan, dimana sistem kurikulumnya memberi peluang bagi content lokal, konservasi nama bisa menjadi salah satu content lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Kalimantan Barat, hal ini bisa diintegrasikan melalui pengajaran bahasa daerah dan kebudayaan sebagai pelajaran muatan lokal di sekolah, dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewenangan untuk mengatur pelajaran muatan lokal di seluruh level pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *