Loading...
Identifikasi Isu

Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Maluku

Isu-isu yang strategis dalam permasalahan di atas diidentifikasi dalam bagian ini. Identikasi dari suatu isu ditentukan berdasarkan kepentingan yang harus segera diselesaikan dengan pertimbangan dan peluang penyelesaian suatu permasalahan. Dasar pertimbangan tersebut melihat perkembangan dari sejarah perkembangan kebudayaan yang ada di masyarakat Maluku hingga kemudian terjadinya politik identitas yang mengakibatkan segregasi sosial dan berakibat pada konflik. Identifikasi isu ini berupaya mencari akar permasalahan dan alternatif solusi dalam melihat setiap pertimbangan dan peluang resolusi suatu permasalahan kebudayaan.

 

1. SEGREGASI SOSIAL DALAM PENAMAAN

Masyarakat Ambon percaya bahwa mereka semua berasal dari gunung yang sakral di Pulau Seram, bernama Nunusaku. Suatu pertikaian besar terjadi dan penduduk asli terpecah dan menghuni Maluku Tengah. Setelah datangnya dua agama dunia, surga bagi masyarakat Muslim dan Kristen dipindahkan ke Gunung Nunusaku, dan tempat ini ditetapkan sebagai pusat asal-usul masyarakat Ambon. Kepercayaan ini akhirnya menjadi dasar persatuan dan identitas masyarakat Ambon Muslim-Kristen, yang berkembang menjadi semacam agama etnis yang dirayakan sebagai keunikan masyarakat Ambon, sementara pada saat yang sama memberi kesempatan bagi kedua kelompok Muslim atau Kristen untuk khusuk dalam kepercayaan masing-masing. Pela kemudian menjadi wadah Agama Nunusaku yang menjadi sesuatu yang sakral bagi masyarakat Ambon. Pela adalah suatu mata rantai penghubung yang terkuat antara masyarakat Muslim dan Kristen. Ketika sebuah desa Muslim membantu kelompok Kristen anggota pela, atau sebaliknya, bantuan ini juga merupakan pernyataan komitmen, tidak hanya kepada sekutu utama seseorang, tetapi juga untuk kepentingan persaudaraan masyarakat Ambon. (Bartels, 2004)

Segregasi Kristen-Muslim sudah terjadi sejak zaman Belanda, namun kerusuhan kolektif beberapa tahun silam telah membuat wilayah Ambon dan sekitarnya semakin tersegregasi berbasis agama (daerah Muslim dan daerah Kristen).  Meski kerusuhan telah berlalu, banyak warga setempat yang masih trauma. Sebagian warga Kristen, terutama di malam hari, masih belum berani memasuki kawasan Muslim, begitu pula sebaliknya.

Maluku, sejak berabad-abad silam, memang sangat kaya dengan local wisdom, yang selama ini dijadikan sebagai alat pemersatu dan pendamai umat Kristen dan Muslim dalam ikatan persaudaraan. Kini, mereka sedang berusaha kuat melakukan revitalisasi aneka kebijaksanaan lokal ini, demi mengembalikan Ambon dan Maluku ke altar perdamaian sejati antara basudarasalam dan sarane (Kristen-Muslim). (Qurtuby, 2017)

Masyarakat setempat terlihat menikmati segregasi ini, serta merasa lebih aman dan nyaman tinggal di wilayah masing-masing bersama komunitas seagama, ketimbang membaur dengan umat agama lain.  Yang menarik dari kasus Ambon/Maluku adalah masyarakat Kristen-Muslim setempat tampaknya cukup bosan dengan idiom-idiom dan jargon-jargon agama sebagai perekat kembali relasi antaragama. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih tradisi, adat, dan budaya lokal (seperti Salam-Sarane, Pela-gandong, dsb) sebagai medium untuk merajut kembali persaudaraan Kristen-Muslim.

 

Globalisasi berdampak pada sistem penamaan orang-orang di Maluku dari nama-nama yang bersifat indegeneus menjadi nama global. Masyarakat daerah Maluku memiliki dampak yang cukup signifikan dirasakan dalam hal carut marut perkembangan keagamaan, yang tidak hanya berpengaruh terhadap keyakinan saja, melainkan meluas secara fisik telah mengakibatkan konflik identitas karena perbedaan yang sangat mendasar. Lebih dari pada itu, secara spesifik perubahan sangat nampak pada penamaan seseorang, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat asli Maluku maupun pendatang.

Nama-nama marga yang selalu melekat bagi masyarakat Maluku merupakan identitas pribadi tentang mati hidupnya seseorang, sehingga hampir tidak mungkin memunculkan nama-nama marga baru lagi di Maluku. Akan tetapi sebaliknya, kehilangan marga itu bisa saja terjadi jika keturunannya semakin berkurang. Sementara itu nama pribadi dalam perkembangannya juga sudah semakin menghilang, nama-nama pribadi sejak abad 13 hingga abad 15 akhir di Negeri Soya dari Maga Rehatta yaitu di antaranya adalah Selemau, Sohiasiu, Sipan Sipanila, Toptoklori, Sahiapari, Singlah, Haunusa, Haumuta, Poponila, Sabila Marahulesi, Patta Maaslavu. Nama-nama pribadi tersebut merupakan nama lokal asli Maluku dengan diakhiri nama Marga Rehatta yang juga merupakan nama marga lokal asli Maluku.

Nama-nama lokal tersebut kemudian berubah drastis pasca masyarakat Maluku di-modern-kan oleh Penjajah, nama-nama orang Maluku yang tadinya lokal berubah menjadi nama-nama asing, baik nama yang berasal dari Eropa maupun Arab. Di Maluku pada saat konversi ke Islam, hampir semua nama menggunakan nama-nama Islam. Nama-nama orang Maluku semakin menghilang, dan sangat sedikit bertahan hingga saat ini, sedangkan yang bertahan adalah nama-nama marga orang Maluku.

 

Pasca abad 16 hingga saat ini, nama-nama orang di Maluku saat ini banyak berlatar belakang agama. Pengaruh Agama Islam masuk di Maluku pada abad 14 yang dipengaruhi oleh Bangsa Arab dengan nama-nama seperti Muhammad, Husein, Hasan. Pengaruh Agama Katolik masuk pada abad 16 pertengahan yang dipengaruhi oleh Bangsa Portugis dengan munculnya nama-nama marga seperti de Queljoe dan de Fretes. Sementara itu, pengaruh Agama Kristen Protestan masuk pada abad 16 akhir yang dipengaruhi Bangsa Belanda dengan nama-nama marga seperti van Capelle. Nama-nama marga asing tersebut juga masih ada sampai saat ini di tempat negara tersebut berasal.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Pola penamaan yang berlaku saat ini adalah nama yang sifatnya gabungan (hibridisasi), yaitu struktur nama-nama orang yang bercampur antara nama orang lokal asli Maluku dengan nama agama maupun nama global. Nama lokal yang berkembang pada saat ini yang masih sangat kuat bertahan adalah nama-nama marga, seperti Rehatta, Latuconsina, Tuhuteru, Tabalubun, Matdoan, dan Nacikit, sedangkan nama-nama pribadi sangat jarang digunakan.

Nama-nama agama yang berkembang pada pola penamaan yang bersifat hibridisasi ini paling banyak dari pengaruh agama Islam seperti nama Muhammad, Husen, dan Umar, dari pengaruh agama Kristen Protestan seperti nama van Capelle, dan dari pengaruh Agama Kristen Katolik seperti nama de Queljoe dan de Fretes. Sementara itu, nama-nama global yang berpengaruh bagi masyarakat Maluku yang berkembang saat ini adalah nama tokoh atau artis yang menjadi trend di kalangan masyarakat seperti James, Agnes, John, dan lain sebagainya. Pertumbuhan hibridisasi nama-nama orang Maluku ini di antaranya seperti Muhammad Ariel Latuconsina, Mariana.s. Laturake, dan Christin Mariane Rihulay.

 

2. PENAMAAN DALAM UPAYA REHABILITASI PASCA KONFLIK

Premis utama dalam policy paper ini adalah bahwa setiap tindakan penamaan mengandung pesan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anak mereka. Nama-nama yang tepat, tidak seperti bentuk-bentuk linguistik lainnya, merupakan sebuah instrumen dimana kita memiliki sejumlah kontrol, dan dalam proses penganugerahan nama, kita menambahkan dan menanamkan informasi penting tentang identitas kita (Wilson, 1998; Nicolaisen, 1978; Holland, 1990). Tindakan penamaan adalah kendaraan bagi sebuah generasi untuk mengidentifikasi, tidak hanya dirinya sendiri, melainkan juga individu-individu tertentu yang berada di bawah kontrol mereka (Derrida 1997: 250).

Dalam keragaman budaya yang membentuk Indonesia modern, nama memainkan peran penting dalam kontestasi identitas antara budaya, agama, dan proses globalisasi. Sebagian besar komunitas Muslim dari berbagai latar belakang etnis mengadopsi nama-nama Arab sebagai bagian dari identitas mereka, sementara mereka yang beragama Katolik mengadopsi nama baptis. Banyak orang dari kelompok etnis tertentu telah mengadopsi nama dari etnis lain dengan berbagai alasan dan cara, sementara yang lain mencoba untuk tetap dalam tradisi penamaan dalam satu kelompok. Pada saat yang sama, beberapa orang juga mencoba menjadikan modernitas global sebagai bagian dari identitas anak-anak mereka dengan menganugerahkan nama-nama Eropa pada anak-anak itu. Dengan cara ini, nama-nama orang Indonesia selalu dan terus-menerus dinamis dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan karakter keragaman budaya di Indonesia.

 

Dinamika perubahan penamaan di berbagai kelompok etnis di Indonesia tampaknya mencerminkan pola di mana identitas kelompok selalu dalam dialog dengan identitas kelompok lain: membangun identitas yang hibrida. Banyak orang Indonesia mengadopsi nama-nama dari bahasa lain, yang mencerminkan kecenderungan “cita rasa modern” terhadap “indonesianisasi”, dan yang lainnya saling mengadopsi nama masing-masing. Budaya dari kelompok etnis yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi generasi muda Indonesia mengadopsi berbagai tradisi penamaan.

Keragaman budaya kelompok etnis dalam ruang “Indonesia”, termasuk hibriditas, belum pernah diperiksa secara sistematis dari perspektif nama diri, sebuah penanda utama identitas diri masyarakat dari berbagai suku di Indonesia. Sebagaimana dicatat oleh Anthony Reid dan Charles MacDonald dalam esai mereka (Yangwen & MacDonald, 2010), penggunaan nama-nama yang tepat dalam konteks budaya masyarakat Indonesia kurang dimanfaatkan oleh para sarjana sebagai sumber data untuk menginterpretasikan identitas budaya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, kami ingin mengeksplorasi dinamika penamaan dalam kelompok etnis yang dipilih untuk menginterpretasikan bagaimana identitas ditubuhkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka untuk mencerminkan keragaman budaya Indonesia sebagai identitas nasional di tengah arus besar globalisasi.

 

Konsep hibridisasi dalam pola penamaan memainkan peranan penting sebagai upaya masyarakat dalam melakukan konservasi atau melestarikan identitas lokal tentang nama-nama indegeneus, baik dalam penamaan nama pribadi maupun nama marga. Pola penamaan yang berlaku saat ini yang dianggap relevan adalah nama yang sifatnya gabungan (hibridisasi), yaitu struktur nama-nama orang yang bercampur antara nama orang lokal asli Maluku dengan nama agama maupun nama global. Nama lokal yang berkembang pada saat ini yang masih sangat kuat bertahan adalah nama-nama marga, seperti Rehatta, Latuconsina, Tuhuteru, Tabalubun, Matdoan, dan Nacikit, sedangkan nama-nama pribadi sangat jarang digunakan.

Nama-nama agama yang berkembang pada pola penamaan yang bersifat hibridisasi ini paling banyak dari pengaruh agama Islam seperti nama Muhammad, Husen, dan Umar, dari pengaruh agama Kristen Protestan seperti nama van Capelle, dan dari pengaruh Agama Kristen Katolik seperti nama de Queljoe dan de Fretes. Sementara itu, nama-nama global yang berpengaruh bagi masyarakat Maluku yang berkembang saat ini adalah nama tokoh atau artis yang menjadi trend di kalangan masyarakat seperti James, Agnes, John, dan lain sebagainya. Pertumbuhan hibridisasi nama-nama orang Maluku ini di antaranya seperti Muhammad Ariel Latuconsina, Mariana.s. Laturake, dan Christin Mariane Rihulay.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Maluku

 

3. PERAN DAN POTENSI NEGARA PASCA KONFLIK

Pemerintah Daerah Maluku memiliki peran penting dalam membangun konservasi budaya masyarakat dengan suku asli Maluku sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam hal ini termasuk juga identitas lokal yang tercermin dalam nama-nama orang masyarakat suku Maluku yang semakin lama semakin menurun akibat pengaruh budaya global. Pemerintah daerah Maluku dari hasil pengamatan peneliti belum memiliki peraturan daerah yang mengatur secara tegas tentang konservasi budaya dalam bidang penamaan lokal.

 

A. Peran Negara

Pada Juni 2000, meningkatnya kekerasan yang didorong oleh masuknya Laskar Jihad mengakibatkan diberlakukannya darurat sipil di Maluku, dan lebih banyak lagi pasukan polisi dan tentara dikirim ke Maluku. Namun, koordinasi yang buruk antara sipil dan militer terbukti menjadi hambatan yang signifikan dalam mengurangi tingkatan konflik. Menurut UU Darurat (UU 23/1959) adalah tanggung jawab gubernur untuk memulihkan ketertiban dalam situasi darurat dan mereka memiliki wewenang untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Gubernur maupun Bupati di Maluku tidak mampu untuk memimpin petugas keamanan, yang hanya bekerja dibawah arahan dari komando pusat mereka. Walaupun ada koordinasi antara petugas keamanan dan pemerintah lokal, namun tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan tepat. Darurat sipil di provinsi Maluku Utara berlangsung hingga bulan Mei 2003 dan darurat sipil di provinsi Maluku berlangsung hingga bulan September 2003. (LIPI, 2011)

 

Pemerintah pusat memimpin proses perdamaian yang sangat singkat dalam standar komparatif yang memuncak pada penandatanganan perjanjian damai Malino II pada 11 Februari 2002 di pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. Jusuf Kalla meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen. Kedua perwakilan kemudian memilih kelompok yang lebih besar dari komunitas mereka 35 Muslim dan 34 Kristen dan kesemua 69 orang tersebut berkumpul di Malino selama tiga hari. Sebuah rancangan perjanjian disiapkan oleh pemerintah pusat, ditinjau dan diubah pada hari kedua pertemuan, dan ditandatangani pada hari ketiga.

Namun bagaimanapun juga, Malino II adalah penting karena merupakan sebuah pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah selesai secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan. Karena Malino II adalah perjanjian perdamaian dan bukan deklarasi seperti Malino I, hal tersebut dilihat oleh orang Maluku sebagai sebuah dokumen yang lebih bermakna. Kebijakan ini dinilai lebih serius dan bersifat komprehensif dalam menyelesaikan konflik di Maluku. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah pusat melalui Menteri Kordinator Urusan Politik dan  Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, Jusuf Kalla juga yang meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen.

 

Salah satu kebijakan yang paling penting di atas adalah pada poin ke empat, yang menyatakan bahwa sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Kebijakan ini menjadi poin penting dengan memperhatikan budaya lokal sebagai hal yang urgen dalam mengembalikan rasa persaudaraan masyarakat Maluku tanpa adanya agama sebagai pemisah kepentingan. Nilai-nilai kebudayaan ini kemudian menjadi perhatian penting bagi pemerintah sebagai regulator dalam pendidikan berbasis kebudayaan, sehingga generasi muda yang sedang menempuh pendidikan dapat diajarkan nilai-nilai lokal yang menjadi pemersatu masyarakat Maluku.

Peran negara melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2003 merupakan inisiatif besar untuk pemulihan konflik oleh pemerintah pusat. Inpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 21 September 2003 dan bertujuan untuk membuat kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Maluku dan Maluku Utara. Pada 14 September 2004, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp1,21 triliun dialoka- sikan pada 2005 untuk pelaksanaan Inpres No.6 di Maluku dan Maluku Utara. Sebuah tambahan anggaran sebesar Rp.250 milyar dialokasikan untuk kedua provinsi untuk aktivitas yang berhubungan dengan pengungsi pada 2005. (Bakri dalam Brown, Graham dll, 2005) Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan dari Inpres No. 6 di Maluku terganggu karena kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Baca Juga:  Dinamika Penamaan Masyarakat Batak

 

Di sisi lain, adat mengacu pada hukum kebiasaan, aturan tradisional yang tidak tertulis yang mengatur kegiatan sosial, politik dan ekonomi dan juga penyelesaian sengketa. Adat mempengaruhi norma-norma, nilai-nilai dan praktik-praktik budaya kelompok etnis tertentu. Penggunaan praktek adat telah menurun tajam sejak pasal dalam UU Nomor 5 1979 yang memperkenalkan administrasi desa yang memformalisasi kontrol pemerintahan lokal daripada antara ketua adat. Hal ini khususnya berdampak secara signifikan di Maluku tengah, di mana terda- pat sistem aliansi antar-desa tradisional yang kuat yang secara bertahap menurun setelah 1979. Sistem aliansi tersebut adalah sebuah mekanisme yang penting dalam menyelesaikan perselisihan.

Dalam hal ini negara perlu hadir karena terdapat kekosongan kebijakan terhadap penamaan pada seseorang yang memiliki keturunan suku asli Maluku. Secara personal, pemberian nama seseorang tersebut memang merupakan hak dari orang tua kepada anaknya. Namun demikian, dalam rangka pelestarian identitas lokal, pemberian nama dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan masyarakat suku Maluku menjadi penting. Hal ini juga tidak terlepas dalam menghadapi perkembangan arus global yang dapat dikatakan terdapat nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kearifan lokal masyarakat asli Maluku. Sementara itu, pemberian nama-nama terhadap seseorang yang bersuku asli Maluku juga memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi komunitas lokal maupun nasional dalam rangka melindungi kearifan lokal yang telah menjadi identitas nasional.

 

Negara dapat membangun regulasi yang mendukung terhadap pelestarian nama-nama orang asli Maluku. Regulasi yang dibangun oleh negara dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang memiliki paham lebih luas terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Kebijakan yang dibuat tentunya atas observasi yang mendalam, dengan pertimbangan yang matang oleh ekstekutif maupun legislatif sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan dapat berupa materi baru yang memang dianggap belum ada payung hukumnya, namun juga dapat dilakukan dengan merevisi peraturan yang sudah ada, sehingga sifatnya lebih kepada melengkapi kebijakan yang sudah ada. Potensi yang dimiliki oleh negara ini dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berbentuk peraturan daerah provinsi/kota/kabupaten, serta peraturan, surat keputusan, ataupun surat edaran gubernur/walikota/bupati. Sementara itu, potensi negara juga dapat lebih terpusat pada bidang pendidikan dalam rangka melestarikan identitas lokal, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten.

 

B. Pendidikan Identitas Lokal sebagai Pendekatan

Materi nama-nama orang lokal masyarakat Maluku yang diintegrasikan dalam materi pendidikan bahasa lokal menjadi langkah pendekatan yang strategis dalam dua hal, yaitu sebagai upaya melestarikan kebudayaan identitas lokal sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas perdamaian dan resolusi pasca konflik bagi kesejahteraan sosial masyarakat Maluku. Pendekatan ini juga perlu bersinergi dalam institusi pendidikan sebagai media edukasi yang produktif dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah.

Bahasa daerah tidak lepas dari keanekaragaman identitas lokal yang ada di masyarakat suku asli Maluku menjadi bahan nilai-nilai pendidikan, termasuk nama-nama orang yang berada di daerah. Dengan demikian, bahan materi atau muatan lokal yang perlu ditekankan adalah terkait dengan penamaan orang-orang keturunan masyarakat daerah suku asli Maluku. Berdasarkan pada kebijakan di atas, maka mekanisme muatan pendidikan lokal dapat diterapkan pada satuan pendidikan menengah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara spesifik Pemerintah Daerah Maluku belum memiki kebijakan tersebut, namun paling tidak negara memiliki pedoman untuk memfasilitasi kebijakan tersebut dengan pendekatan pendidikan.

Pembinaan Bahasa Daerah berdasarkan pada PP 57 2014 Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 21 (2) dapat dilakukan melalui pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa Bahasa Daerah yang diajarkan adalah  bahasa asli daerah yang bersangkutan, namun Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut juga dapat diselenggarakan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah tersebut di wilayah masing-masing paling tidak melalui penerbitan buku-buku berbahasa daerah, maupun penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *