Loading...
Identifikasi Isu

Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Dayak

Nama diri merupakan salah satu penanda identitas individual yang paling mudah dilihat secara kasat mata. Sebagai salah satu fitur linguistik, nama tersusun dari kata-kata yang diadopsi dari bahasa. Oleh karena produksi nama diri selalu melibatkan relasi kuasa (Foucault, 1982), di mana setiap bayi yang lahir selalu bergantung kepada kuasa orangtuanya untuk diberi nama, maka nama diri selalu terhubung dengan dimensi struktur sosial yang lebih besar, karena para orangtua bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan terikat dalam sebuah struktur yang lebih besar dan berpengaruh atas state of mind para orangtua dalam memberikan nama bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan untuk menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, Language and Symbolic Power, 1991).

Sebagai salah satu bentuk state of mind para orangtua, trend penamaan dari waktu ke waktu selalu dinamis, mengekspresikan kondisi dan/atau semangat zaman. Pada beberapa titik di lintasan sejarah suatu masyarakat seringkali terjadi perubahan trend penamaan. Perubahan itu seringkali mengiringi perubahan sosial politik, kondisi perekonomian, capaian sejarah, dan lain-lain. Sebagaimana “the politics of onomastics” (Derrida, Signature Event Context, 1982), tanggung jawab seseorang untuk memberi nama pada seseorang yang lain merupakan “the infinite paradox of narcissism” (Derrida, On the Name, 1995, p. 12), dan merupakan kendaraan bagi sebuah generasi untuk menjadi agen dalam pengakuan terhadap identitas diri dan subjek tertentu (Derrida, Politics of Friendship, 1997, p. 250).

 

1. PEMBENTUKAN IDENTITAS BARU MELALUI NAMA

Dinamika penamaan di kalangan masyarakat suku di Kalimantan Barat, sebagamana telah diuraikan dalam Bab 1, berlangsung dinamis. Identitas kultural masyarakat suku yang terekspresikan melalui fitur linguistik lokal yang paling mudah dikenali, yaitu perbendaharaan nama khas masyarakat suku, selama ini dipengaruhi oleh banyak hal. Diantara hal tersebut adalah hadirnya kolonialisme yang membawa serta misi penyebaran agama, hadirnya pendatang di tanah Kalimantan Barat, serta diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan dampak pada penguatan identitas lokal. Hal-hal sebagaimana disebutkan telah menandai adanya perubahan pola penamaan diri pada komunitas suku Dayak di Kalimantan Barat dari yang sebelumnya sangat terinspirasi oleh alam sekitar kemudian bergeser karena pengaruh nama-nama permandian yang cenderung kebarat-baratan, kemudian kembali bergeser karena hadirnya pendatang dari berbagai penjuru tanah air di Kalimantan. Hadirnya otonomi daerah juga turut memberikan warna bagi penamaan di Kalimantan Barat. pengaruh-pengaruh tersebut membentuk identitas baru bagi komunitas Suku Dayak.  Identitas tersebut mengesankan munculnya komunitas suku Dayak baru yang lebih modern, yang tidak inferior dan tidak lagi terpinggirkan.

 

A. Nama Poskolonial

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1, kolonialisme Eropa (terutama Belanda) dan misi penyebaran agama di Kalimantan Barat telah mengubah basis identitas masyarakat suku di Kalimantan Barat semenjak beberapa abad yang lalu. Dengan memperhatikan sejarah dan dinamika sistem penamaan di kalangan masyarakat suku di Kalimantan Barat dapat dirasakan betapa cairnya sistem budaya di kalangan masyarakat suku di wilayah ini. Semenjak pertengahan abad ke-18, sistem penamaan tradisional masyarakat suku di wilayah mengalami pergeseran yang cukup signifikan dari nama-nama yang umumnya terinspirasi dari alam sekitar  atau peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar, menjadi nama-nama berbasis al kitab.

Sistem penamaan orang pada komunita suku Dayak dan banyak suku asli di Kalimantan Barat sudah menjadi poskolonial sejak pertengahan abad ke-18, dan menjadi semakin massif semenjak pertengahan abad ke-19. Sementara wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menjadi wilayah kekuasaan kolonialisme di masa lalu, seperti Jawa dan Sunda, baru mengadopsi nama Barat pada akhir abad ke-20, orang-orang di kalangan masyarakat suku di Kalimantan Barat sudah mengadopsi nama Barat (kemungkinan besar Biblical Names, nama-nama orang suci [santo atau santa] dalam kepercayaan Kristen, atau pahlawan-pahlawan besar dalam tradisi Eropa) semenjak pertengahan abad ke-18, akibat misi penyebaran agama.

Baca Juga:  Dinamika Penamaan Masyarakat Bugis-Makassar

 

B. Nama Populer Awal Abad ke-21

Pada akhir abad ke-21, ada yang berubah dalam penamaan anak-anak orang komunitas suku Dayak dan suku-suku lainnya di Kalimantan Barat, yaitu semakin berkembangnya nama-nama Eropa yang tidak berbasis pada Biblical Names, atau nama-nama orang suci [santo atau santa] dalam kepercayaan Kristen, atau pahlawan-pahlawan besar dalam tradisi Eropa. Hal ini jelas berbeda dengan tradisi penamaan generasi pendahulu mereka yang lebih berdimensi keagamaan (Kristen) dan kepahlawanan a la Eropa. Semenjak akhir abad ke-21, banyak orangtua di kalangan masyarakat suku di Kalimantan Barat justru memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama-nama yang populer di media massa, tidak dikenal dalam tradisi Bible atau generasi sebelumnya.

Hal ini bisa dipahami dari konteks informasi, dimana generasi baru orangtua di kalangan masyarakat suku di Kalimantan Barat semakin accessible terhadap internet semenjak awal abad ke-21. Akses generasi baru orangtua terhadap media massa sebenarnya sudah terjadi semenjak akhir abad ke-20 dimana buku-buku dan media massa populer (terutama televisi) membanjiri pasaran informasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Akses tersebut lebih terbuka lagi dengan semakin murahnya paket internet yang tersedia di semua access point, sehingga generasi baru orangtua di Kalimantan Barat membuka wawasan tentang nama-nama baru yang lebih populer. Meskipun ada upaya untuk menggabung-gabungkan nama-nama sebagaimana peroleh di media-media tersebut dengan bahasa lokal.

 

2. KONSERVASI NAMA DIRI PADA SUKU DAYAK DI KALIMANTAN BARAT

Negeri ini tersusun dari keragaman budaya masyarakatnya yang terdiri atas beragam suku. Di tengah terpaan arus besar globalisasi, keragaman budaya tersebut sangat rentan terhadap unifikasi budaya global. Saat ini hampir semua instrumen masyarakat modern menggunakan instrumen global, seperti instrumen sains, teknologi, pendidikan, barang-barang konsumsi, dan lain-lain. Penetrasi instrumen-instrumen global tersebut sangat determinan, sehingga mendesak eksistensi budaya lokal menjadi semakin marginal.

Dalam konteks Kalimantan Barat, salah satu unsur budaya yang rentan terhadap globalisasi ialah nama khas masyarakat suku di wilayah ini. Meskipun nama khas di wilayah ini sudah tergerus oleh nama Eropa sejak 3 abad yang lalu, nama khas Suku Dayak dan masyarakat suku lainnya di Kalimantan Barat masih tersisa. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin sedikit yang tersisa juga akan tergerus oleh arus besar lainnya, seperti globalisasi, konversi agama, pernikahan antar-suku, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu upaya konservasi khazanah nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mempertahankan budaya bangsa.

 

A. Nama Diri  sebagai Salah Satu Basis Identitas Kebudayaan Nasional

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia sangat membutuhkan identitas kebudayaan nasional yang kuat. Oleh karena bangsa Indonesia terbangun dari berbagai unsur etnik, maka budaya etnik merupakan salah satu basis utama identitas kebudayaan Indonesia. Di samping untuk membangun kebanggaan nasional, keragaman budaya di Indonesia bisa dikembangkan sebagai faktor integrasi yang berperan dalam persatuan nasional.

Salah satu unsur kebudayaan ialah bahasa. Dalam konteks nasional, bahasa-bahasa lokal di Indonesia merupakan khazanah kultural yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, selama kurun waktu Indonesia merdeka, khazanah bahasa lokal ini juga semakin tergerus bingkai persatuan nasional (melalui bahasa Indonesia). Ketika globalisasi semakin kuat, bahasa-bahasa lokal di Indonesia semakin mengalami tekanan ganda (double pressure).

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi DIY

Dalam konteks Kalimantan Barat, bahasa-bahasa lokal (daerah) di Kalimantan Barat juga tidak luput dari tekanan ganda tersebut. Dengan melihat asal-usul suku dan dialek di wilayah ini, setidaknya, terdapat 168  bahasa pada komunitas Suku Dayak  di Kalimantan Barat (Dayakologi, 2008). Lebih detil persebaran bahasa pada kelompok-kelompok suku Dayak tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar XY. Peta keberagaman baha Dayak di Kalimantan Barat

Rendahnya literasi masyarakat suku terhadap bahasa daerah masing-masing sesungguhnya bukan hanya fenomena saat ini, melainkan sudah berlangsung ratusan tahun akibat penyederhanaan komunikasi pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kolonial. Sekolah-sekolah Kolonial di wilayah ini pada masanya berusaha mengatasi rintangan bahasa, akibat banyaknya bahasa yang digunakan di kalangan suku-suku Dayak. Oleh karena itu, sekolah-sekolah kolonial itu menyederhanakan bahasa dalam pengajaran dengan mengunakan bahasa Melayu, selain bahasa Belanda. Hal ini menjadikan bahasa Melayu berkembang cepat dan efektif menduduki status sebagai lingua franca daerah dan hingga hari ini tetap mempertahankan kedudukannya sebagai bahasa komunikasi sehari-hari [ (Henley, 1992, pp. 103-111) (Schouten, 1998, pp. 112-121)].

Di sinilah pentingnya upaya konservasi budaya masyarakat suku di Kalimantan Barat, termasuk bahasa suku-suku yang ada di wilayah ini. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah ini belum banyak melakukan upaya konservasi ini. Bahkan, hampir tidak ada kebijakan yang memaksa pemerintah daerah di wilayah ini untuk melindungi bahasa-bahasa daerah.

Salah satu fitur linguistik bahasa daerah di Kalimantan Barat ialah nama khas masyarakat suku di wilayah ini. Sebagaimana khazanah bahasa-bahasa suku di Kalimantan Barat, nama yang berbasis pada sumberdaya linguistik lokal merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang perlu dipelihara, karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, upaya konservasi budaya suku-suku di Kalimantan Barat seyogyanya juga memasukkan nama-nama yang menggunakan sumberdaya linguistik lokal sebagai salah satu unsur dalam konservasi budaya masyarakat suku di wilayah ini.

 

B. Nama Lokal sebagai Konservasi Nama Khas Masyarakat Suku di Kalimantan Barat

Meskipun nama yang berbasis tradisi masyarakat suku di Kalimantan Barat sudah lama tergerus beberapa abad yang lalu, sebagian dari mereka masih mempertahankan identitas kesukuannya melalui nama lokal tersebut yang dirangkai bersama nama Eropa yang diambil dari sumberdaya linguistik Eropa, seperti biblical names, pahlawan-pahlawan besar Eropa, nama santo/santa, orang-orang suci dalam tradisi Kristen/Katolik, juga nama global yang populer dimedia massa. Artinya, generasi baru orangtua sekalipun masih mempertahankan nama dengan bahasa lokal sebagai basis identitas kesukuan, meskipun hanya sebatas register kebahasaannya saja, bukan sistem penamaan secara keseluruhan.

Dengan mempertahankan nama dengan menggunakan bahasa lokal, nama orang-orang dari suku-suku di Kalimantan Barat menjadi nama hibrida yang merengkuh beberapa register (identitas) sekaligus: nama dengan bahasa lokal  sebagai register tradisi dimaksudkan untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka sebagai orang Dayak; Biblical names sebagai register agama (Kristen) dimaksudkan untuk mengorientasikan masa depan anak-anak mereka agar berpegang teguh pada ajaran agama (Kristen); nama global populer sebagai register globalisasi untuk membangun rasa percaya diri anak-anak mereka dalam pergaulan global. Dengan demikian, nama khas di Kalimantan Barat tetap berpotensi sebagai medium konservasi nama masyarakat suku di Kalimantan Barat karena masih mempertahankan register bahasa lokal masyarakat suku.

 

3. NEGARA PERLU HADIR

Pada tahun 1851, Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan pajak hasil (belasting) di wilayah Kalimantan Barat. Pemberlakuan pajak ini menghadapi kendala di lapangan berupa data administrasi kependudukan: ada banyak nama yang sama di antara para penduduk. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan pajak ini, Pemerintah Kolonial mengintroduksi sistem administrasi kependudukan yang mengadopsi nama marga, sebagaimana yang berlaku di Belanda dan Eropa pada umumnya. Melalui Undang-Undang Adat Sipil (Wetboek van Civiele Zeken), maka penggunaan nama fam diwajibkan (ditulis di belakang nama diri) mulai saat itu (Graafland, 1967). Pajak tersebut diberlakukan pada setiap kepala taranak (rumah tangga), karena orang Suku Dayak dan masyarakat suku di Kalimantan Barat biasa tinggal pada satu taranak dalam rumah besar yang terdiri sekitar sepuluh keluarga dari anak-anak dan cucu-cucu (Taulu, 1952). Dengan demikian, nama kepala taranak dijadikan sebagai nama fam/marga.

Baca Juga:  Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi DIY

Kebijakan serupa juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Atas nama asimilasi komunitas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, Pemerintah Indonesia pernah memberlakukan kebijakan untuk mendorong para keturunan Tionghoa untuk mengadopsi nama-nama lokal pribumi. Kebijakan ini sukses besar, meskipun tidak semua warga keturunan Tionghoa melakukan hal itu.

Dua kebijakan Pemerintah yang pernah berlaku di Indonesia tersebut merupakan indikasi bahwa negara memiliki potensi untuk mengatur dan mengendalikan penamaan. Di tengah merosotnya khazanah sumberdaya linguistik lokal dalam penamaan, sudah sepatutnya negara melakukan pengendalian untuk konservasi khazanah tersebut sebagai bagian dari konservasi budaya yang menjadi basis identitas bangsa Indonesia.

Memang, di era demokrasi dimana Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, penamaan merupakan kehendak bebas (free will) warga negara. Akan tetapi, sebagai sebuah negara bangsa, negara berkewajiban untuk melestarikan khazanah kebudayaan yang menjadi basis identitas kebangsaan, dimana salah satunya ialah khazanah budaya penamaan dari berbagai suku di Indonesia.

 

Semenjak akhir abad ke-20, Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi modern yang ditopang dengan birokrasi yang kuat. Dengan nalar birokrasi yang merasuk jauh sampai ke tingkat desa, negara telah berhasil membangun sistem administrasi kependudukan yang kuat yang menghubungkan semua data kependudukan di seluruh pelosok desa di Indonesia, sehingga membangun database kependudukan beserta data nama seluruh warga negara Indonesia.

Dengan pemberlakuan akta kelahiran dan KTP, negara telah mendorong para orangtua untuk memberikan nama yang definitif sejak kelahiran anak-anak mereka. Pada gilirannya, setiap warga negara tak bisa lagi mengubah nama mereka sebagaimana tradisi penamaan pada masa lalu yang mengakomodasi tradisi perubahan nama (nama kecil menjadi nama dewasa), kecuali melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan sistem administrasi kependudukan yang terkoneksi dengan dengan sistem perbankan, rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain, maka tradisi perubahan nama tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya, karena orang tidak mau direpotkan dengan urusan perubahan nama.

Hal ini menunjukkan bahwa negara, di era demokrasi sekalipun, tetap memiliki potensi untuk mempengaruhi warga negaranya dalam mengendalikan sistem penamaan yang mengakomodasi khazanah budaya Indonesia. Negara bisa mengembangkan politik penamaan agar tetap bisa melakukan konservasi nama lokal di antara suku-suku yang membangun identitas Keindonesiaan.

Dalam konteks nama-nama masyarakat suku di Kalimantan Barat yang hanya menyisakan nama marga, maka negara harus hadir melalui representasi negara di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai representasi negara di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama lokal. Kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah dalam konservasi nama lokal perlu diwujudkan dalam kebijakan yang resmi secara struktural.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *