Loading...
Alternatif Strategi

Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Maluku

Ada beberapa alternatif strategi yang bisa dilakukan dalam politik penamaan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut:

 

1. STRATEGI KEBIJAKAN

Alternatif strategi dan kebijakan menjadi penting dalam menyelesaikan kasus konflik yang pernah terjadi di Maluku. Strategi dan kebijakan ini juga perlu terus berkembang dan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di Maluku, sehingga strategi dan kebijakan perlu dibubat lebih bervariatif, sehingga dapat berjalan dengan ekfektif.

A. Entry Point Pendidikan Lokal Pasca Konflik

Bahasa daerah tidak lepas dari keanekaragaman identitas lokal yang ada di masyarakat suku asli Maluku menjadi bahan nilai-nilai pendidikan, termasuk nama-nama orang yang berada di daerah. Dengan demikian, bahan materi atau muatan lokal yang perlu ditekankan adalah terkait dengan penamaan orang-orang keturunan masyarakat daerah suku asli Maluku. Berdasarkan pada kebijakan di atas, maka mekanisme muatan pendidikan lokal dapat diterapkan pada satuan pendidikan menengah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara spesifik Pemerintah Daerah Maluku belum memiki kebijakan tersebut, namun paling tidak negara memiliki pedoman untuk memfasilitasi kebijakan tersebut dengan pendekatan pendidikan.

 

B. Perlunya Payung Kebijakan di Daerah

Negara dapat membangun regulasi yang mendukung terhadap pelestarian nama-nama orang asli Maluku. Regulasi yang dibangun oleh negara dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang memiliki paham lebih luas terkait dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Kebijakan yang dibuat tentunya atas observasi yang mendalam, dengan pertimbangan yang matang oleh ekstekutif maupun legislatif sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan.

 

2. BEBERAPA ALTERNATIF KEBIJAKAN

Keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan dapat berupa materi baru yang memang dianggap belum ada payung hukumnya, namun juga dapat dilakukan dengan merevisi peraturan yang sudah ada, sehingga sifatnya lebih kepada melengkapi kebijakan yang sudah ada. Potensi yang dimiliki oleh negara ini dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berbentuk peraturan daerah provinsi/kota/kabupaten, serta peraturan, surat keputusan, ataupun surat edaran gubernur/walikota/bupati. Sementara itu, potensi negara juga dapat lebih terpusat pada bidang pendidikan dalam rangka melestarikan identitas lokal, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi/kota/kabupaten.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Maluku

 

A. Peraturan Daerah

Pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah. Peraturan lainnya yang dapat diambil sebagai dasar pembuatan regulasi adalah Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon.

 

B. Peraturan Gubernur

Dinas Pendidikan daerah setempat dapat membuat kebijakan berupa Surat Keputusan tentang Pendidikan berdasarkan Kebudayaan dan Identitas Lokal yang dapat diberlakukan di seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan kepada sekolah-sekolah terkait, sehingga dapat memberikan edukasi yang bersifat pengembangan kebudayaan dan identitas lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.

 

C. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan daerah setempat dapat membuat kebijakan berupa Surat Keputusan ataupun Surat Edaran tentang Pendidikan berdasarkan Kebudayaan dan Identitas Lokal yang dapat diberlakukan di seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan kepada sekolah-sekolah terkait, sehingga dapat memberikan edukasi yang bersifat pengembangan kebudayaan dan identitas lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.

 

2. PAYUNG-PAYUNG KEBIJAKAN

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam payung-payung kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Payung kebijakan dalam bagian ini terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu mulai dari kebijakan di tingkat nasional hingga daerah seperti di bawah ini.

Baca Juga:  Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

 

A. Payung Kebijakan di Tingkat Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada Pasal 1 (6) menjelaskan bahwa Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah- daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 56 (2) Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru dilaksanakan untuk: (b) memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;

Pasal 77I Pasal 1 (c) Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat dan Pasal 77J Pasal 1 (c) Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan bahasa. Dalam penjelasan tersebut Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional; Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Sementara itu, pada tingkat menengah atas dijelaskan pada Pasal 77K Pasal 1 Kurikulum pendidikan menengah terdiri atas muatan umum untuk SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK; (2) Muatan umum terdiri atas bahasa; Dalam penjelasan tersebut Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional; (2) Bahasa daerah merupakan bahasa ibu Peserta Didik; dan (3) Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Kalimantan Barat

 

B. Payung Kebijakan di Tingkat Provinsi

Pendidikan sebagai pendekatan ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar pada Pasal 7 (2) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Daerah. Sementara itu, berkaitan dengan muatan lokalnya di atur dalam Pasal 8 (2) yaitu bahwa muatan lokal semua jenjang pendidikan dapat berupa Bahasa Daerah.

 

C. Payung Kebijakan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat daerah juga dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon serta Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2010 tentang Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah  Pasal 6 (2) dan 7 (2) menegaskan bahwa muatan lokal pilihan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan yang dapat dipilih salah satunya adalah materi Bahasa Daerah.

 

3. KEBIJAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN

Dinas Pendidikan daerah setempat dapat membuat kebijakan berupa Surat Keputusan tentang Pendidikan Kebudayaan dan Identitas Lokal sebagai Resolusi Pasca Konflik yang dapat diberlakukan di seluruh jenis pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan kepada sekolah-sekolah terkait, sehingga dapat memberikan edukasi yang bersifat pengembangan kebudayaan dan identitas lokal sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *