Loading...
Alternatif Strategi

Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pada dasarnya, tindakan penamaan merupakan kehendak bebas manusia untuk memilih kata-kata yang akan dijadikan sebagai nama diri (Bulliet, 1978). Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tentunya Indonesia harus menghargai kehendak bebas tersebut, tidak bisa memaksakan sebuah politik penamaan sesuai dengan tujuan negara. Meskipun demikian, ada banyak cara demokratis yang bisa dilakukan oleh negara dalam upaya konservasi khazanah nama masyarakat suku di Kalimantan Barat sebagai salah satu basis identitas nasional.

 

1. ALTERNATIF STRATEGI

Untuk mewujudkan gagasan dan upaya konservasi nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat diperlukan strategi yang tepat sesuai dengan konteks lokal yang ada, tanpa menimbulkan persoalan baru. Salah satu ranah yang potensial untuk politik penamaan ini ialah ranah pendidikan dimana anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang dalam menuntut ilmu. Dalam 15-25 tahun mendatang, mereka akan berkeluarga dan memiliki keturunan. Mereka merupakan sasaran yang sangat strategis untuk mengintroduksi politik penamaan dalam rangka konservasi budaya penamaan untuk membangun identitas Keindonesiaan.

 

A. Pendidikan Muatan Lokal sebagai Entry Point

Salah satu cara demokratis dalam menyemai nilai-nilai berbangsa ialah melalui pendidikan. Di samping itu, pendidikan juga memiliki fungsi dan makna yang strategis dalam membentuk generasi bangsa di masa mendatang. Meskipun demikian, di tengah beban siswa yang semakin sarat, introduksi tema ini tidak harus menambah jam pelajaran, melainkan cukup melengkapi pelajaran yang sudah ada.

Sistem kurikulum pendidikan di Indonesia sangat memungkinkan adanya introduksi pengetahuan yang berbasis pada lingkungan sosial, budaya, dan seni. Sistem ini membuka peluang untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan bisa memperkaya hal ini, bahkan bisa menambahkan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, dimana penamaan yang berbasis tradisi bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Dayak

 

B. Perlunya Payung Kebijakan di Daerah

Konservasi nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat merupakan ikhtiar budaya yang bersifat lokal. Oleh karena itu, upaya ini tidak perlu dilaksanakan dengan piranti kebijakan nasional, cukup kebijakan di tingkat daerah (baik provinsi maupun kabupaten). Payung kebijakan di daerah ini sangat penting karena upaya ini akan melibatkan berbagai satuan pendidikan secara menyeluruh. Upaya ini akan bisa dikoordinasikan secara sistematis jika memiliki payung kebijakan yang definitif. Setidaknya, hal ini bisa menjadi dasar bagi instansi pemerintahan daerah dan satuan pendidikan untuk melaksanakan kebijakan secara prosedural.

 

2. ALTERNATIF KEBIJAKAN DI DAERAH

Agar upaya konservasi nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat menjadi sebuah kebijakan yang terstruktur dan sistematis, maka pembuatan kebijakan di tingkat daerah menjadi sebuah keniscayaan, karena upaya ini akan melibatkan berbagai instansi yang beragam dan lintas sektoral. Dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, sebuah produk kebijakan di daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana undang-undang ini, ada beberapa alternatif kebijakan di daerah yang bisa dikembangkan dalam upaya konservasi nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat.

 

A. Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali Kota

Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara Peraturan Bupati/Wali Kota adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam upaya konservasi nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat, Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali Kota bisa digunakan jika sudah ada peraturan relevan pada level yang lebih tinggi, karena peraturan ini bersifat operasional. Sebagai salah satu fitur linguistik lokal, nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat bisa menjadi salah satu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah yang menjadi kantung tempat tinggal masyarakat suku di Kalimantan Barat. Dalam konteks Kalimantan Barat sudah ada dua produk kebijakan yang mendukung upaya konservasi budaya melalui mata pelajaran muatan lokal. Kebijakan tersebut antara lain adalah Peraturan Gubernur Kalimanatan Barat Nomor 153 Tahun 2016 Tentang Bahasa Kanayatn Sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Di Sekolah/Madrasah Di Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 154 Tahun 2016 Tentang  Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Daerah Kalimantan Barat Di Provinsi  Kalimantan Barat.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Batak

 

Secara umum tujuan dari pengembangan mata pelajaran tersebut adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan memajukan bahasa dan sastra daerah. Pembelajaran muatan lokal budaya daerah disusun bedasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dintegrasikan dengan kerangka kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Daerah Kalimantan Barat Di Provinsi  Kalimantan Barat disebutkan bahwa mata pelajaran sebagaimana dimaksud, wajib diajarkan pada semua jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menjadi muatan lokal yang diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan. Sementara untuk pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Kanayatn dapat diselenggarakan tersendiri sebagai mata pelajaran muatan lokal dilaksanakan di sekolah/madrasah diberikan maksimal 2 jam pelajaran per minggu.

Lebih lanjut dalam kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, penamaan belum menjadi substansi dalam pembelajaran muatan lokal. Oleh karena itu untuk konteks Kalimantan Barat, perlu ditambahkan konteks penamaan dalam kebijakan yang sudah tersedia tersebut. Kemudian untuk lebih memperkuat basis hukumnya, maka Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di Kabupaten/Kota diperkuat dengan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

 

B. Regulasi Bidang Pendidikan di Daerah

Oleh karena strategi dalam upaya konservasi nama khas masyarakat suku di Kalimantan Barat diarahkan melalui ranah pendidikan, maka regulasi di bidang pendidikan menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai alternatif utama dalam kebijakan ini. Kebijakan ini bisa diinisiasi oleh Dinas Pendidikan setempat, karena setiap level pemerintahan daerah hampir bisa dipastikan memiliki Dinas Pendidikan. Regulasi ini juga sangat strategis mengingat muatan materi yang diangkat dalam upaya konservasi nama sangat relevan dengan content pendidikan berbasis kultur lokal. Oleh karena itu, hal ini akan dibahas dalam Bab 4 di bawah ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *