Loading...
Identifikasi Isu

Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Minahasa

Orang tua memiliki pengaruh besar dalam pemberian nama diri terhadap anak. Nama diri merupakan identitas seseorang agar mudah dikenali. Nama merupakan bagian dari sebuah bahasa sehingga produksi nama selalu melibatan relasi kuasa (Foucault, 1982). Terdapat kuasa orang tua dalam memberikan nama terhadap anaknya. Nama diri mencerminkan kondisi orang tua yang terhubung dengan realitas sosial. Tidak ada satupun agensi sosial yang tidak memiliki cita-cita untuk memiliki kekuasaan dalam penamaan dan menciptakan sebuah dunia melalui penamaan (Bourdieu, 1991).

Sebagai salah satu bentuk state of mind para orangtua, trend penamaan dari waktu ke waktu selalu dinamis, mengekspresikan kondisi dan/atau semangat zaman. Pada beberapa titik di lintasan sejarah suatu masyarakat seringkali terjadi perubahan trend penamaan. Perubahan itu seringkali mengiringi perubahan sosial politik, kondisi perekonomian, capaian sejarah, dan lain-lain. Sebagaimana “the politics of onomastics” (Derrida, 1982), tanggung jawab seseorang untuk memberi nama pada seseorang yang lain merupakan “the infinite paradox of narcissism” (Derrida, 1995, p. 12), dan merupakan kendaraan bagi sebuah generasi untuk menjadi agen dalam pengakuan terhadap identitas diri dan subjek tertentu (Derrida, 1997, p. 250).

 

1. MENYISAKAN IDENTITAS MELALUI NAMA MARGA

Dinamika penamaan di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara, sebagamana telah diuraikan dalam Bab 1, berlangsung dinamis dan dramatis. Identitas kultural masyarakat suku yang terekspresikan melalui fitur linguistik lokal yang paling mudah dikenali, yaitu perbendaharaan nama khas masyarakat suku, akhirnya terkikis sama sekali, hanya menyisakan nama marga. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin identitas marga ini akan terkikis juga karena berbagai hal, seperti pencatatan nama tanpa marga, konversi agama, pernikahan antar-suku dan agama, dan lain-lain.

 

A. Nama Poskolonial

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 1, kolonialisme Eropa (terutama Belanda) dan penginjilan di Sulawesi Utara telah mengubah basis identitas masyarakat suku di Sulawesi Utara semenjak beberapa abad yang lalu. Dengan memperhatikan sejarah dan dinamika sistem penamaan di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara dapat dirasakan betapa cairnya sistem budaya di kalangan masyarakat suku di wilayah ini. Semenjak pertengahan abad ke-18, sistem penamaan tradisional masyarakat suku di wilayah ini hampir tak tersisa sama sekali, kecuali hanya menyisakan nama marga yang masih menyiratkan kekhasan nama di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara.

Sistem penamaan orang Minahasa dan banyak suku asli di Sulawesi Utara sudah menjadi poskolonial sejak pertengahan abad ke-18, dan menjadi semakin massif semenjak pertengahan abad ke-19. Sementara wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menjadi wilayah kekuasaan kolonialisme di masa lalu, seperti Jawa dan Sunda, baru mengadopsi nama Barat pada akhir abad ke-20, orang-orang di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara sudah mengadopsi nama Barat (kemungkinan besar Biblical Names, nama-nama orang suci [santo atau santa] dalam kepercayaan Kristen, atau pahlawan-pahlawan besar dalam tradisi Eropa) semenjak pertengahan abad ke-18, akibat penginjilan, kebijakan pajak kolonial, dan juga perkawinan antar-ras. Dengan demikian, masyarakat suku di Sulawesi Utara tidak menganggap nama Eropa sebagai nama asing. Inilah yang disebut nama poskolonial, yaitu sebuah anggapan bahwa nama yang sesungguhnya berasal dari bangsa-bangsa pendatang pada era kolonial tidak lagi dianggap sebagai nama asing, melainkan sudah dianggap sebagai bagian dari budaya sendiri.

 

B. Nama Populer Awal Abad ke-21

Pada akhir abad ke-20, ada yang berubah dalam penamaan anak-anak orang Minahasa dan suku-suku lainnya di Sulawesi Utara, yaitu semakin berkembangnya nama-nama Eropa yang tidak berbasis pada Biblical Names, atau nama-nama orang suci [santo atau santa] dalam kepercayaan Kristen, atau pahlawan-pahlawan besar dalam tradisi Eropa. Hal ini jelas berbeda dengan tradisi penamaan generasi pendahulu mereka yang lebih berdimensi keagamaan (Kristen) dan kepahlawanan a la Eropa. Semenjak akhir abad ke-21, banyak orangtua di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara justru memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama-nama yang populer di media massa, tidak dikenal dalam tradisi Bible atau generasi sebelumnya.

Baca Juga:  Identitas Minahasa: Sebuah Praktik Kuliner (4)

Hal ini bisa dipahami dari konteks informasi, dimana generasi baru orangtua di kalangan masyarakat suku di Sulawesi Utara semakin accessible terhadap internet semenjak awal abad ke-21. Akses generasi baru orangtua terhadap media massa sebenarnya sudah terjadi semenjak akhir abad ke-20 dimana buku-buku dan media massa populer (terutama televisi) membanjiri pasaran informasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Akses tersebut lebih terbuka lagi dengan semakin murahnya paket internet yang tersedia di semua access point, sehingga generasi baru orangtua di Sulawesi Utara membuka wawasan tentang nama-nama baru yang lebih populer.

 

2. KONSERVASI NAMA KHAS MASYARAKAT SUKU DI SULAWESI UTARA

Pesatnya arus globalisasi mendesak eksistensi budaya lokal Indonesia menjadi semakin terpinggrkan. Masuknya pengaruh global mempengaruhi keragaman budaya Indonesia. Masyarakat modern seakan didesak untuk menggunakan teknologi global dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya sains, pendidikan, bahkan barang-barang pemenuh kebutuhan.

Dalam konteks Sulawesi Utara, salah satu unsur budaya yang rentan terhadap globalisasi ialah nama khas masyarakat suku di wilayah ini. Meskipun nama khas di wilayah ini sudah tergerus oleh nama Eropa sejak 3 abad yang lalu, nama khas Minahasa dan masyarakat suku lainnya di Sulawesi Utara masih tersisa melalui nama marga. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin nama marga juga akan tergerus oleh arus besar lainnya, seperti globalisasi, konversi agama, pernikahan antar-suku, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, perlu upaya konservasi khazanah nama khas masyarakat suku di Sulawesi Utara sebagai bagian dari upaya mempertahankan budaya bangsa.

 

A. Nama Khas Masyarakat Suku di Sulawesi Utara sebagai Salah Satu Basis Identitas Kebudayaan Nasional

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia sangat membutuhkan identitas kebudayaan nasional yang kuat. Oleh karena bangsa Indonesia terbangun dari berbagai unsur etnik, maka budaya etnik merupakan salah satu basis utama identitas kebudayaan Indonesia. Di samping untuk membangun kebanggaan nasional, keragaman budaya di Indonesia bisa dikembangkan sebagai faktor integrasi yang berperan dalam persatuan nasional.

Indonesia terdiri dari bermacam suku dan etnis yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kondisi ini menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitas nasional melalui kebudayaan. Kergaman budaya di Indonesia dapat menjadi integrator dalam mewujudkan persatuan nasional.

Salah satu unsur kebudayaan ialah bahasa. Dalam konteks nasional, bahasa-bahasa lokal di Indonesia merupakan khazanah kultural yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Meskipun demikian, selama kurun waktu Indonesia merdeka, khazanah bahasa lokal ini juga semakin tergerus bingkai persatuan nasional (melalui bahasa Indonesia). Ketika globalisasi semakin kuat, bahasa-bahasa lokal di Indonesia semakin mengalami tekanan ganda (double pressure).

Dalam konteks Sulawesi Utara, bahasa-bahasa lokal (daerah) di Sulawesi Utara juga tidak luput dari tekanan ganda tersebut. Dengan melihat asal-usul suku dan dialek di wilayah ini, setidaknya, terdapat tiga kelompok bahasa daerah di Sulawesi Utara: (1) Kelompok Bahasa Bolaang Mongondow: Mongondow, Lolak, Bintauna, Boroko/Bolangitang, Bolango, dan Bantik Mongondow; (2) Kelompok Bahasa Minahasa: Tombulu, Tonsea, Toulour, Tountemboan, Tounsawang, Pasan Ratahan, Ponosakan Belang, dan Bantik Minahasa; (3) Kelompok Bahasa Sangihe Talaud: Talaud (Talaur); Sanger Besar; dan Siau (Wahr, 2007). Akan tetapi, saat ini, anak-anak sekolah di Sulawesi Utara (baik dari suku-suku Minahasa dan suku-suku yang lain di Sulawesi Utara) kini semakin kurang memahami sistem bahasa suku mereka secara mendalam (Rurut, 2009). Di samping itu, literasi dalam bahasa lokal juga sangat terbatas, atau bahkan hampir tidak ada sama sekali.

Baca Juga:  Identifikasi Isu-Isu Penamaan dalam Masyarakat Batak

 

Rendahnya literasi masyarakat suku terhadap bahasa daerah masing-masing sesungguhnya bukan hanya fenomena saat ini, melainkan sudah berlangsung ratusan tahun akibat penyederhanaan komunikasi pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kolonial. Sekolah-sekolah Kolonial di wilayah ini pada masanya berusaha mengatasi rintangan bahasa, akibat banyaknya bahasa yang digunakan di kalangan suku-suku Minahasa. Oleh karena itu, sekolah-sekolah kolonial itu menyederhanakan bahasa dalam pengajaran dengan mengunakan bahasa Melayu Manado, selain bahasa Belanda. Hal ini menjadikan bahasa Melayu Manado berkembang cepat dan efektif menduduki status sebagai lingua franca daerah dan hingga hari ini tetap mempertahankan kedudukannya sebagai bahasa komunikasi sehari-hari [ (Henley, 1992, pp. 103-111) (Schouten, 1998, pp. 112-121)].

Di sinilah pentingnya upaya konservasi budaya masyarakat suku di Sulawesi Utara, termasuk bahasa suku-suku yang ada di wilayah ini. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di wilayah ini belum banyak melakukan upaya konservasi ini. Bahkan, hampir tidak ada kebijakan yang memaksa pemerintah daerah di wilayah ini untuk melindungi bahasa-bahasa daerah.

Salah satu fitur linguistik bahasa daerah di Sulawesi Utara ialah nama khas masyarakat suku di wilayah ini. Sebagaimana khazanah bahasa-bahasa suku di Sulawesi Utara, nama yang berbasis pada sumberdaya linguistik lokal merupakan salah satu kekayaan kultural bangsa Indonesia yang perlu dipelihara, karena hal tersebut merupakan bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, upaya konservasi budaya suku-suku di Sulawesi Utara seyogyanya juga memasukkan nama-nama yang menggunakan sumberdaya linguistik lokal sebagai salah satu unsur dalam konservasi budaya masyarakat suku di wilayah ini.

 

B. Nama Marga sebagai Konservasi Nama Khas Masyarakat Suku di Sulawesi Utara

Meskipun nama yang berbasis tradisi masyarakat suku di Sulawesi Utara sudah lama tergerus beberapa abad yang lalu, mereka masih mempertahankan identitas kesukuannya melalui nama marga yang dirangkai bersama nama Eropa yang diambil dari sumberdaya linguistik Eropa, seperti biblical names, pahlawan-pahlawan besar Eropa, nama santo/santa, orang-orang suci dalam tradisi Kristen, juga nama global yang populer dimedia massa. Artinya, generasi baru orangtua sekalipun masih mempertahankan nama marga sebagai basis identitas kesukuan, meskipun hanya sebatas register kebahasaannya saja, bukan sistem penamaan secara keseluruhan.

Dengan mempertahankan nama marga, nama orang-orang dari suku-suku di Sulawesi Utara menjadi nama hibrida yang merengkuh beberapa register (identitas) sekaligus: nama marga sebagai register tradisi dimaksudkan untuk selalu mengingatkan anak-anak mereka sebagai orang Minahasa atau suku lainnya; Biblical names sebagai register agama (Kristen) dimaksudkan untuk mengorientasikan masa depan anak-anak mereka agar berpegang teguh pada ajaran agama (Kristen); nama global populer sebagai register globalisasi untuk membangun rasa percaya diri anak-anak mereka dalam pergaulan global. Dengan demikian, nama marga di Sulawesi Utara tetap berpotensi sebagai medium konservasi nama masyarakat suku di Sulawesi Utara karena masih mempertahankan register bahasa lokal masyarakat suku.

 

 

3. NEGARA PERLU HADIR

Pada tahun 1851, Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan pajak hasil (belasting) di wilayah Sulawesi Utara. Pemberlakuan pajak ini menghadapi kendala di lapangan berupa data administrasi kependudukan: ada banyak nama yang sama di antara para penduduk. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan pajak ini, Pemerintah Kolonial mengintroduksi sistem administrasi kependudukan yang mengadopsi nama marga, sebagaimana yang berlaku di Belanda dan Eropa pada umumnya. Melalui Undang-Undang Adat Sipil (Wetboek van Civiele Zeken), maka penggunaan nama fam diwajibkan (ditulis di belakang nama diri) mulai saat itu (Graafland, 1967). Pajak tersebut diberlakukan pada setiap kepala taranak (rumah tangga), karena orang Minahasa dan masyarakat suku di Sulawesi Utara biasa tinggal pada satu taranak dalam rumah besar yang terdiri sekitar sepuluh keluarga dari anak-anak dan cucu-cucu (Taulu, 1952). Dengan demikian, nama kepala taranak dijadikan sebagai nama fam/marga.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

Kebijakan serupa juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Atas nama asimilasi komunitas Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi, Pemerintah Indonesia pernah memberlakukan kebijakan untuk mendorong para keturunan Tionghoa untuk mengadopsi nama-nama lokal pribumi. Kebijakan ini sukses besar, meskipun tidak semua warga keturunan Tionghoa melakukan hal itu.

Dua kebijakan Pemerintah yang pernah berlaku di Indonesia tersebut merupakan indikasi bahwa negara memiliki potensi untuk mengatur dan mengendalikan penamaan. Di tengah merosotnya khazanah sumberdaya linguistik lokal dalam penamaan, sudah sepatutnya negara melakukan pengendalian untuk konservasi khazanah tersebut sebagai bagian dari konservasi budaya yang menjadi basis identitas bangsa Indonesia.

Memang, di era demokrasi dimana Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, penamaan merupakan kehendak bebas (free will) warga negara. Akan tetapi, sebagai sebuah negara bangsa, negara berkewajiban untuk melestarikan khazanah kebudayaan yang menjadi basis identitas kebangsaan, dimana salah satunya ialah khazanah budaya penamaan dari berbagai suku di Indonesia.

Semenjak akhir abad ke-20, Indonesia telah berkembang menjadi negara demokrasi modern yang ditopang dengan birokrasi yang kuat. Dengan nalar birokrasi yang merasuk jauh sampai ke tingkat desa, negara telah berhasil membangun sistem administrasi kependudukan yang kuat yang menghubungkan semua data kependudukan di seluruh pelosok desa di Indonesia, sehingga membangun database kependudukan beserta data nama seluruh warga negara Indonesia.

Dengan pemberlakuan akta kelahiran dan KTP, negara telah mendorong para orangtua untuk memberikan nama yang definitif sejak kelahiran anak-anak mereka. Pada gilirannya, setiap warga negara tak bisa lagi mengubah nama mereka sebagaimana tradisi penamaan pada masa lalu yang mengakomodasi tradisi perubahan nama (nama kecil menjadi nama dewasa), kecuali melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dengan sistem administrasi kependudukan yang terkoneksi dengan dengan sistem perbankan, rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain, maka tradisi perubahan nama tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya, karena orang tidak mau direpotkan dengan urusan perubahan nama.

Hal ini menunjukkan bahwa negara, di era demokrasi sekalipun, tetap memiliki potensi untuk mempengaruhi warga negaranya dalam mengendalikan sistem penamaan yang mengakomodasi khazanah budaya Indonesia. Negara bisa mengembangkan politik penamaan agar tetap bisa melakukan konservasi nama lokal di antara suku-suku yang membangun identitas Keindonesiaan.

Dalam konteks nama-nama masyarakat suku di Sulawesi Utara yang hanya menyisakan nama marga, maka negara harus hadir melalui representasi negara di daerah, yaitu Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai representasi negara di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban moral untuk melakukan konservasi nama lokal. Kehadiran negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah dalam konservasi nama lokal perlu diwujudkan dalam kebijakan yang resmi secara struktural.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *