Loading...
Tinjauan Kebijakan

Tinjauan Kebijakan yang Relevan dengan Politik Penamaan di Bali

Merawat identitas budaya masyarakat multikultural, seperti Indonesia, menjadi sebuah tanggung jawab konstitusional. Identitas kebangsaan diperlukan sebagai penciri bangsa sekaligus pemersatu masyarakatnya di tengah globalisasi peradaban dunia. Hal ini berarti bahwa negara berkepentingan untuk terus mempertahankan identitas kultural masyarakatnya.

Salah satu identitas kultural masyarakat di Indonesia ialah nama khas masyarakat suku. Di tengah arus besar globalisasi, identitas individual yang diturunkan dari khazanah linguistik lokal masyarakat suku di Nusantara ini menjadi rentan karena mereka dengan mudah mengadopsi khazanah linguistik yang lebih luas untuk mengekspresikan semangat global. Akibatnya, mereka tak lagi menggunakan nama-nama yang berbasis tradisi untuk memberi nama bagi anak-anak mereka. Dalam rangka konservasi perbendaharaan nama masyarakat suku di nusantara, negara perlu hadir melalui politik penamaan.

Dalam demokrasi modern, intervensi negara dalam belantara demokrasi untuk mengintroduksi sebuah isu strategis harus menggunakan payung kebijakan agar langkah yang dilakukan menjadi konstitusional. Berkaitan dengan konservasi khazanah perbendaharaan nama yang berbasis tradisi dan khazanah masyarakat Bali, maka berikut ini diurakan beberapa tinjauan kebijakan yang relevan dengan hal itu.

 

1. Tinjauan Kebijakan di Tingkat Nasional

Salah satu tugas mendasar yang melekat dalam sebuah pemerintahan adalah tugas untuk mengatur. Tugas tersebut termanifestasikan dalam sebuah kebijakan/regulasi yang dirumuskan untuk mengatur aspek kepublikan (publicness) yang ada dalam masyarakat. Pemerintah pusat atau yang dikenal pula dengan sebutan pemerintah nasional telah merumuskan sejumlah kebijakan atau regulasi terkait dengan konservasi budaya penamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

 

A. Kebijakan di Bidang Hak Asasi Manusia dan Penamaan

Dalam konteks negara, penamaan pasti terkait dengan hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Setiap anak yang lahir tidak memiliki kuasa untuk memberi nama atas dirinya sendiri. Ia sepenuhnya bergantung pada relasi kuasa (Foucault, 1982), yaitu kepada orang-orang yang memiliki kuasa atas anak itu. Biasanya, pemilik kuasa atas penamaan anak-anak yang baru lahir ialah orangtua masing-masing. Oleh karena itu, penamaan merupakan hak setiap anak yang lahir di negeri ini. Hal ini mengindikasikan bahwa penamaan selalu terkait dengan hak asasi manusia. Negara harus menjamin bahwa hak atas nama itu harus diberikan semenjak anak-anak itu lahir di negeri ini. Dengan demikian, negara harus memfasilitasi pemberian nama itu melalui catatan sipil.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, penamaan memang tidak diatur secara spesifik. Meskipun demikian, konstitusi ini memberikan pengakuan tentang hak setiap orang untuk membangun keluarga dan memiliki keturunan, serta perlindungan terhadap anak-anak mereka. Dalam konteks ini, penamaan merupakan hak setiap anak yang dijamin oleh negara.

 

Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28-B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, penamaan merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak-anak. Tanpa adanya penamaan, mereka hanyalah tubuh-tubuh yang tak memiliki identitas. Dengan penamaan tersebut mereka bisa diakui secara sosial, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosialnya.

 

A.1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan norma yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penamaan merupakan salah satu hak asasi yang melekat pada setiap orang atau anak. Setiap anak, sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 – Ayat 1). Dalam hal ini, para orangtua berkewajiban untuk memberikan nama pada anak-anak mereka, agar mendapatkan status kewarganegaraan dari negara. Dengan demikian, negara harus melindungi dan memastikan hak anak-anak itu untuk mendapatkan nama dari orangtua atau keluarganya, atau yang memiliki kuasa untuk itu.

 

A.2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 [juncto] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini juga menegaskan tentang hak anak yang harus dilindungi oleh negara. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Dengan demikian, undang-undang ini mengamanahkan kepada setiap orang tua untuk menyematkan sebuah nama diri sebagai identitas diri yang akan membedakan dirinya dengan orang lain.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Barat

Sementara itu, Pasal 27 mengatur lebih detail lagi terkait dengan penamaan, yaitu kedudukan anak. Dalam pasal tersebut diatur bahwa:

  • Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
  • Identitas tersebut harus dituangkan dalam akta kelahiran.
  • Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
  • Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

 

Atas dasar itu, negara harus menjamin keterwujudan hak anak atas penamaan semenjak mereka lahir. Oleh karena itu, negara harus mendeteksi setiap kelahiran di setiap titik persalinan (rumah sakit, klinik persalinan, bidan desa, dan lain-lain) di seluruh negeri ini untuk dicatat dalam sistem administrasi kependudukan melalui pemberian Akte Kelahiran.

 

A.3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Undang-undang ini memberi ruang terhadap perubahan nama atau penambahan nama keluarga. Warga negara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat mengubah atau menambah nama keluarganya hanya dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan dalam undang-undang ini (Pasal 1).

Atas dasar undang-undang ini, negara mengatur secara ketat adanya perubahan nama. Tidak sebagaimana tradisi masyarakat suku pada masa lalu yang mengakomodasi secara longgar adanya perubahan nama, seperti perubahan nama kecil menjadi nama dewasa, atau perubahan nama setelah menunaikan ibadah haji, negara memberlakukan aturan yang sangat ketat tentang perubahan nama itu. Ada prosedur yang harus dilakukan dengan  mengumumkan di Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 6).

Akan tetapi, Menteri Kehakiman bisa menolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jika nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggapnya penting (Pasal 4). Aturan ini menunjukkan bahwa negara mengakomodasi tradisi penamaan yang berlaku di berbagai masyarakat suku, dan tidak menghendaki penyalahgunaan norma-norma adat dalam penamaan.

Dengan aturan dalam undang-undang ini, negara sesungguhnya memiliki kewenangan untuk mengatur penamaan agar identitas warga negara menjadi lebih definitif, tidak berubah-ubah. Dengan demikian, tradisi perubahan nama yang berlaku dalam tradisi masyarakat suku sebelumnya menjadi pupus, karena orang enggan terlibat dalam proses yang rumit untuk melakukan perubahan nama.

 

A.4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [juncto] Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam konteks sistem administrasi kependudukan, nama merupakan salah satu data paling penting yang wajib ada dalam semua dokumen kependudukan. Registrasi kependudukan harus mencantumkan nama lengkap beserta Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, agama/kepercayaan, nama ibu kandung, dan nama ayah (Pasal 58 – Ayat 2).

 

B. Kebijakan di Bidang Pemeliharaan Identitas Budaya dan Penamaan

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa menghormati identitas budaya dan masyarakat tradisional, bahkan harus mengembangkannya sesuai perkembangan zaman dan peradaban.

Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28-I, Ayat 3
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

 

Konstitusi ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung Balib besar dalam melakukan konservasi budaya masyarakat di Indonesia. Sebagai negara bangsa, bangsa Indonesia tersusun dari beragam suku bangsa dengan segala pernik budaya, bahasa, dan tradisi masing-masing. Menghadapi era globalisasi, identitas budaya masyarakat di Indonesia menghadapi tantangan yang besar dan beresiko terseret ke dalam arus besar globalisasi. Upaya pertahanan identitas budaya ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat tradisi, karena mereka menduduki posisi yang lemah. Mereka tidak bisa dibiarkan sekarat menghadapi arus besar globalisasi. Negara harus hadir dalam dalam upaya pertahanan identitas budaya ini, karena salah satu basis identitas nasional ialah identitas budaya bangsa Indonesia yang terususun dari beragam suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa masing-masing.

Baca Juga:  Tinjauan Yuridis dalam Politik Penamaan di Provinsi Sumatera Utara

Salah satu komponen identitas budaya ialah budaya penamaan yang berbasis pada tradisi masyarakat suku di Indonesia. Hampir setiap suku memiliki kekhasan dalam tradisi penamaan, karena nama-nama itu diadaptasi dari konteks linguistik masing-masing suku. Seiring dengan semakin dahsyatnya gelombang globalisasi dewasa ini, budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia semakin merosot. Oleh karena itu, atas dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tanggung Balib besar dalam konservasi budaya penamaan.

 

B.1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Pasal 1). Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperteguh jati diri bangsa, serta memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 4).

Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang ini, tradisi penamaan pada masing-masing suku bisa menjadi objek pemajuan kebudayaan daerah, karena nama merupakan salah satu fitur kebahasaan yang diadaptasi dari bahasa daerah (Pasal 5). Sementara bahasa merupakan salah satu komponen utama dalam kebudayaan. Oleh karena itu, undang-undang tentang pemajuan kebudayaan bisa menjadi salah satu kerangka acuan dalam konservasi budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia.

Undang-undang ini juga mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 7). Hal ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam pemajuan kebudayaan dengan memperhatikan asas keberagaman dan kelokalan dalam pemajuan kebudayaan (Pasal 3).

 

B.2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Oleh karena policy paper ini bertujuan untuk mengembangkan strategi konservasi budaya penamaan di kalangan masyarakat suku di Indonesia melalui pendidikan, maka undang-undang ini menjadi relevan sebagai salah satu rujukan. Salah satu konsideran dalam undang-undang ini ialah bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, arahan pengembangan pendidikan berbasis budaya juga menjadi salah satu prinsip utama dalam undang-undang ini. Meskipun harus mengacu pada standar pendidikan nasional (Pasal 36 – Ayat 1), kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Pasal 36 – Ayat 2). Di samping itu, kurikulum juga harus memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36 – Ayat 3). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional sangat akomodatif terhadap konteks lokal, termasuk bahasa dan budaya lokal dimana salah satu unsurnya ialah penamaan berbasis tradisi yang perlu diakomodasi sebagai salah satu content pendidikan.

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013

Salah satu cara untuk konservasi budaya penamaan masyarakat suku yang direkomendasikan dalam policy paper ini ialah melalui pendidikan, yaitu melalui pelajaran yang memiliki nuansa muatan lokal. Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 2 – Ayat 1). Hal ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional (Pasal 2 – Ayat 2).

Bahasa daerah merupakan salah satu content yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal (Pasal 4 – Ayat 1 – Huruf D). Oleh karena nama yang berbasis tradisi merupakan salah satu fitur kebahasaan masyarakat suku, maka penamaan juga bisa menjadi salah satu content yang bisa diaktualisasikan dalam muatan lokal. Adapun strategi pemuatan muatan lokal ini bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran seni budaya (Pasal 4 – Ayat 3), atau mata pelajaran bahasa daerah yang berdiri sendiri (Pasal 4 – Ayat 4).

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dalam ketiga peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa mata pelajaran di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terdistribusikan ke dalam 2 kategori, yaitu: (1) Kelompok A, merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (2) Kelompok B, merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran yang termasuk Kelompok A bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah. Sementara mata pelajaran Kelompok B, di samping dikembangkan oleh Pemerintah, dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan, serta dapat ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, dimana penamaan yang berbasis tradisi bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Baca Juga:  Tinjauan Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Utara

Dengan meninjau beberapa produk hukum di tingkat nasional, sebagaimana diuraikan di atas, maka policy paper ini memiliki landasan yang kuat untuk dikembangkan menjadi produk kebijakan yang lain di negeri ini, terutama strategi untuk konservasi budaya penamaan melalui dunia pendidikan. Upaya ini tidak bertentangan sama sekali dengan produk-produk hukum dan kebijakan lainnya, bahkan mendukung kebijakan nasional dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat Indonesia.

 

2. Tinjauan Kebijakan di Tingkat Daerah

Provinsi Bali sudah memiliki seperangkat aturan yang mendukung pokok-pokok pikiran yang ada dalam policy paper ini. Meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam produk-produk kebijakan itu di Provinsi Bali, tema penamaan tetap relevan diaktualisasikan dalam produk-produk kebijakan ini di wilayah Provinsi Bali.

 

A. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan potensi Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali (Pasal 2). Oleh karena nama merupakan salah satu fitur kebahasaan, maka nama Bali merupakan salah satu fitur bahasa Bali yang perlu dilindungi dan dikembangkan sesuai dengan semangat zaman.

Oleh karena keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah (Pasal 3 – Huruf A), maka nama Bali yang merupakan salah satu fitur linguistik bahasa Bali bisa memenuhi tujuan ini, sekaligus menunjang kebudayaan nasional (Pasal 3 – Huruf C); dan juga bisa membentyk kepribadian masyarakat Bali (Pasal 3 – Huruf E).

Sementara itu, salah satu sasaran pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali ini ialah terselenggaranya pendidikan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali di seluruh jalur dan jenjang pendidikan (Pasal 4 – Huruf E). hal ini mengindikasikan bahwa nama Bali pun bisa diintroduksi melalui pendidikan bahasa Bali, baik formal dan non-formal (Pasal 10 – Ayat 2 – Huruf A).

 

B. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Gubernur ini menegaskan bahwa mata Pelajaran Bahasa Bali adalah materi pelajaran yang memuat Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Pasal 1 – Ayat 5). Oleh karena nama Bali merupakan salah satu fitur linguistik bahasa Bali, maka nama Bali juga sepatutnya menjadi bagian integral dalam pelajaran Bahasa Bali.

Sementara itu, pendidikan bahasa Bali diwajibkan pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bali, baik Jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Paket B) maupun jenjang Pendidikan Menengah (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Paket C/Sekolah Menengah Kejuruan), maka nama Bali bisa diintroduksikan dalam pelajaran bahasa Bali di semua tingkatan dengan berbagai cara/metode, baik melalui cerita, struktur kurikulum, dan lain-lain.

Di samping itu, guru bahasa Bali bisa diangkat sebagai guru profesional di sekolah binaan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 5), maka guru juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang nama-nama Bali. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif guru dalam mengajarkan bahasa Bali sekaligus melakukan konservasi nama Bali.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *