Loading...
Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan Politik Penamaan untuk Pemerintah Provinsi Bali

Usulan kebijakan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam satu paket, mengingat ada keterkaitan yang erat di antara keduanya. Pemerintah Provinsi Bali membina satuan pendidikan di level menengah atas (SMA/MA/SMK), sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota membina satuan pendidikan di level dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs).

Jika menelusuri beberapa kebijakan yang ada, sebagaimana telah diulas dalam bab sebelumnya, sangat tampak bahwa negara sedang berusaha melakukan konservasi budaya. Meskipun demikian, masih ada banyak hal yang belum bisa terwujudkan. Sebagai salah satu contohnya ialah nama Bali. Meskipun merupakan salah satu fitur linguistik bahasa Bali, nama Bali tidak disebut sebagai salah satu fitur budaya Bali yang patur dilestarikan. Meskipun demikian, nama Bali tetap merupakan fitur linguistik Bahasa Bali dan fitur utama identitas budaya Bali yang integrated dalam pengertian bahasa Bali. Oleh karena itu, policy paper ini merekomendasikan kebijakan yang proporsional dan relevan, serta bersifat operasional dalam upaya konservasi nama Bali.

 

1. Dinas Pendidikan Provinsi Bali

Secara struktural, Dinas Pendidikan Provinsi Bali berkewenangan untuk membina satuan pendidikan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan materi Pelajaran Bahasa Bali sebagaimana amanat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagaimana telah diulas di atas.

Dalam upaya konservasi nama Bali ini, usulan kebijakan ini merekomendasikan kebijakan untuk merevisi (penambahan tema) dalam Pelajaran Bahasa Bali. Sebagaimana amanat Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagaimana telah diulas di atas, Dinas Pendidikan Provinsi Bali bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum Bahasa Bali untuk seluruh level pendidikan dasar dan menengah di wilayah Provinsi Bali. Dalam kewenangannya, Dinas Pendidikan Provinsi Bali bisa merevisi kurikulum pelajaran Bahasa Bali sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, policy paper ini merekomendasikan adanya penambahan tema pembelajaran tentang nama Bali dan berbagai contoh-contohnya dalam salah satu materi pembelajarannya. Penambahan tema ini bisa dilakukan dalam bentuk cerita tokoh, pembelajaran tematik, tugas, dan lain-lain. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Bali bisa melibatkan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Pasal 12).

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Sulawesi Selatan

 

2. Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 4 bahwa Bupati/Walikota dapat mewajibkan satuan pendidikan untuk mengajarkan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali minimal 2 jam pelajaran per-minggu, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bisa membuat surat edaran kepada satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk melaksanakan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Bali tentang pengayaan kurikulum bahasa Bali yang mengakomodasi konservasi sistem penamaan masyarakat Bali.

 

Kesimpulan

Salah satu gagasan utama dalam policy paper ini ialah antisipasi terhadap dinamika sosial masyarakat Bali di tengah arus besar pariwisata global yang dikhawatirkan bisa menggerus keunikan budaya Bali yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata di pulau ini. Salah satu keunikan budaya masyarakat Bali ialah sistem penamaan yang khas masyarakat suku Bali yang masih tetap bisa dipertahankan oleh masyarakatnya sampai sekarang. Meskipun daya tahan budaya masyarakat Bali yang luar biasa tetap berlangsung sampai sekarang, bukan tidak mungkin hal ini akan berubah seiring dengan dinamika sosial yang berlangsung di pulau ini. Oleh karena itu, policy paper ini mendorong upaya konservasi sedini mungkin untuk mempertahankan identitas budaya penamaan masyarakat suku Bali melalui pendidikan. Untuk mewujudkan hal itu, policy paper ini merekomendasikan adanya payung kebijakan di tingkat daerah.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, sistem kurikulum pendidikan membuka peluang lebar bagi tumbuhnya content lokal. Hal ini bisa menjadi peluang untuk melakukan konservasi nama khas Bali melalui content lokal dalam pendidikan. Dalam konteks Provinsi Bali, hal ini bisa diintegrasikan melalui pendidikan bahasa Bali, karena Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca Juga:  Rekomendasi Kebijakan dalam Politik Penamaan di Provinsi Kalimantan Barat

Sementara payung kebijakan di tingkat nasional maupun tingkat daerah sudah sangat relevan dengan gagasan ini, upaya ini hanya perlu upaya tindak lanjut berupa kebijakan yang lebih implementatif dan operasional melalui Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan melibatkan Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, Dinas Pendidikan Provinsi bisa melakukan revisi kurikulum dan materi pendidikan bahasa Bali (dengan memasukkan nama Bali sebagai salah satu materi pembelajaran). Adapun sebagai tindak lanjut berikutnya ialah membuat surat edaran dari Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan untuk mensosialisasikan revisi kurikulum tersebut kepada guru bahasa Bali di semua sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *