Loading...
Alternatif Strategi

Alternatif Strategi Politik Penamaan oleh Pemerintah Provinsi Bali

Dalam demokrasi modern selalu ada banyak strategi untuk mempertahankan identitas kultural suatu masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu strategi yang diterima secara elegan dalam demokrasi untuk mengembangkan politik penamaan dalam rangka mempertahankan identitas kultural masyarakat multietnis di Indonesia.

Dalam konteks politik penamaan dalam masyarakat Bali, negara bisa mengembangkan strategi yang relevan dan substantif melalui pendidikan. Oleh karena materi pendidikan sudah sarat dengan muatan pengajaran, sangat tidak mungkin menambahkan pelajaran baru dalam pendidikan. Yang bisa dilakukan ialah pengayaan salah satu pelajaran yang sudah ada di sekolah. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bali bisa melakukan pengayaan pelajaran Bahasa Bali yang sudah ada untuk mengakomodasi kepentingan konservasi budaya khas penamaan masyarakat Bali.

 

1. Alternatif Strategi

Sebagaimana dijelaskan di atas, pendidikan merupakan cara strategis untuk mengembangkan politik penamaan dalam rangka konservasi budaya penamaan bagi masyarakat Bali. Nilai strategis itu terletak pada anak didik yang dalam 15-25 tahun mendatang akan membangun keluarga baru dimana mereka akan memiliki kuasa dalam penamaan bagi anak-anaknya.

 

A. Pendidikan Muatan Lokal sebagai Entry Point

Pendidikan merupakan salah satu cara paling demokratis dalam menyemai nilai-nilai multikultural dalam berbangsa. Dalam hal ini, politik penamaan bisa dilakukan melalui pendidikan. Sistem kurikulum pendidikan di Indonesia sangat terbuka terhadap inovasi pengetahuan yang berbasis pada kultur lokal. Sistem ini sangat akomodatif terhadap berbagai kompetensi peserta didik berbasis lingungan sosialnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, dan/atau satuan pendidikan di wilayah ini bisa memperkaya hal ini, bahkan bisa menambahkan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri, dimana penamaan yang berbasis tradisi bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Baca Juga:  Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

 

B. Perlunya Payung Kebijakan di Daerah

Upaya konservasi nama Bali tidak bisa dilakukan secara sektoral karena akan melibatkan banyak pihak secara terorganisasi. Hal ini meniscayakan adanya payung kebijakan di daerah yang bisa menjadi dasar hukum semua stakeholders yang terlibat dalam upaya ini. Dengan adanya payung kebijakan ini, semua stakeholders yang terlibat bisa berbagi peran dan tanggung jawab secara prosedural. Demokrasi di Indonesia sangat terbuka terhadap adanya inovasi seperti ini, dan hal ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Provinsi Bali.

 

2. Beberapa Alternatif Kebijakan di Daerah

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa alternatif dalam mengembangkan kebijakan politik penamaan dalam rangka konservasi nama Bali.

 

A. Peraturan Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota)

Nama Bali merupakan salah satu fitur linguistik bahasa Bali yang bisa menjadi salah satu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah yang menjadi masyarakat suku Bali. Akan tetapi, inisiasi melalui peraturan daerah seperti ini bisa menjadi kontraproduktif karena sudah ada kebijakan setingkat yang relevan dengan upaya konservasi nama Bali, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Meskipun peraturan ini hanya menyangkut bahasa, aksara, dan sastra Bali, cakupan peraturan daerah ini juga mengatur penerapannya sebagai materi pendidikan muatan lokal. Oleh karena nama Bali merupakan salah satu fitur Bahasa Bali, maka konservasi nama Bali melalui pendidikan muatan lokal bisa disisipkan melalui peraturan daerah ini, tanpa membuat peraturan daerah yang baru. Hal ini dikaji dalam Bab 4.

 

B. Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali Kota

Dalam konteks pendidikan muatan lokal Bahasa Bali, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengajaran bahasa, sastra, dan aksara Bali di sekolah-sekolah bisa menyisipkan nama Bali sebagai bagian integral dari fitur bahasa Bali.

Baca Juga:  Alternatif Strategi Politik Penamaan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

 

C. Regulasi Bidang Pendidikan di Daerah

Secara struktural, peraturan-peraturan yang ada sudah sangat relevan, maka regulasi teknis di bidang pendidikan untuk memperluas cakupan pendidikan bahasa Bali dalam mengakomodasi konservasi nama khas masyarakat Bali sangat diperlukan. Kebijakan ini bisa diinisiasi oleh Dinas Pendidikan setempat, karena setiap level pemerintahan daerah hampir bisa dipastikan memiliki Dinas Pendidikan. Regulasi ini juga sangat strategis mengingat muatan materi yang diangkat dalam upaya konservasi nama sangat relevan dengan content pendidikan berbasis kultur lokal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *